Beragam perdebatan muncul tentang penilaian masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama satu dekade. Publik juga memperdebatkan dampak jangka panjang kebijakan-kebijakan yang dia tinggalkan.
Laporan menuduh satu pemasok Wilmar menebang hutan hujan dan melanggar kebijakan keberlanjutan perusahaan. Kali ini tuduhan itu tampak lebih langsung menyinggung Wilmar sendiri.
Sejarah menunjukkan tekanan ekonomi berat sering mendorong pemimpin melakukan reformasi, sehingga masa sulit melahirkan kebijakan positif. Namun, selama setahun terakhir pertumbuhan melambat dan pemerintah justru memperkuat proteksionisme lewat berbagai hambatan non-tarif. Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga barang bagi konsumen di tengah penurunan daya beli, serta menurunkan daya saing dan produktivitas perusahaan.
Penulis studi di Nature Climate Change menyatakan hutan bakau menyimpan cadangan karbon sangat besar. Mereka menyebut hutan bakau aset penting dalam perundingan perubahan iklim di Paris.
Diskusi tentang kebangkitan Asia sering membandingkan China dan India, dua negara berpenduduk besar dan ekonomi cepat. Perbandingan itu menarik perhatian investor, jurnalis, dan pengamat kebijakan global. Bahkan, perbandingan India dan China telah menjadi industri tersendiri dengan banyak buku dan laporan. Buku dan laporan sering memakai analogi berlebihan seperti harimau, gajah, naga, dan kura-kura.
Deretan kapal kontainer tampak di cakrawala lepas pantai Jakarta. Truk derek dan pekerja sibuk menggarap proyek besar untuk memperluas jaringan pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Belakangan ini, Rizal Sukma, penasihat kebijakan luar negeri Jokowi, mengemukakan konsep Poros Empat Asia. Menurutnya, China, India, Indonesia, dan Jepang berpotensi bersama membentuk kawasan Pan Indo-Pasifik, atau Pacindo.
Komunitas Ahmadiyah masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Para tokoh agama menekankan perlunya strategi holistik dan mendalam untuk menghentikan penindasan terhadap kelompok ini.
Pada tahun 2014, pemerintah sukses melaksanakan pemilihan umum langsung untuk ketiga kalinya. Meskipun selisih suara sangat tipis dan Mahkamah Konstitusi harus menentukan hasil pemilihan presiden, pemerintah tetap melakukan perubahan kebijakan. Negara dapat menempuh arah baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden pun berkomitmen untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, dengan target lebih dari 7% pada tahun…
Untuk membangun perdamaian di Papua Barat, pada Mei 2015 Jokowi memberi grasi kepada lima tahanan politik. Pengadilan sebelumnya menghukum mereka karena menerobos area militer di Wamena, Papua. Presiden juga merencanakan grasi atau amnesti bagi tahanan politik lain di berbagai wilayah. Namun, lebih dari 90 tahanan politik masih ada, mayoritas dari gerakan separatis Papua dan Maluku….