Keanggotaan Dewan IMO yang Belum Dimanfaatkan
Terpilihnya kembali Indonesia dalam Dewan IMO menunjukkan pengakuan global atas peran strategisnya sebagai negara kepulauan terbesar.
November 2015
Baca Selengkapnya
Liburan Tropis: Ekspektasi Tinggi, Realita Bisa Mengecewakan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas dan memperbarui kebijakan pariwisata guna menarik lebih banyak wisatawan.
Tantangan Diplomasi Ekonomi Indonesia–Australia
Meski isu keamanan dan geopolitik menonjol, Indonesia dan Australia tetap menjalin kemitraan ekonomi jangka panjang di bidang bisnis.
Ilusi Solusi: Hutan Hujan Tak Cukup Selamatkan Iklim 2050
Sebuah komentar di jurnal Nature minggu ini berargumen bahwa perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan tropis perlu ditingkatkan. Langkah itu dapat menyumbang hingga separuh pengurangan emisi karbon bersih yang diperlukan untuk mencapai target pemanasan dua derajat Celsius.
Kabut Asap Menegaskan Buruknya Krisis Iklim yang Tak Terkendali
Kebakaran hutan tahun ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jumlahnya melebihi emisi sejumlah negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Keraguan Publik: Megawati dan Bayangan Antikorupsi
Untuk diakui sebagai pahlawan nasional, Megawati harus memberi Jokowi ruang melakukan reformasi Polri. Dia juga perlu mendukung penguatan KPK agar lembaga itu lebih efektif.
Ketidakpastian Klaim China Bayangi Natuna
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa tidak ada satu pun negara yang pernah mengklaim Kepulauan Natuna.
Pemerintah Siap Tawarkan Pulau bagi Pengungsi Australia
Kementerian Polhukam menyampaikan Jumat bahwa pemerintah mempertimbangkan menyediakan sebuah pulau kecil sebagai lokasi pemrosesan pengungsi. Pemerintah akan menggunakan pulau itu untuk memproses pengungsi yang tertangkap saat berusaha menuju Australia. Langkah ini akan menjadikan negara ini sebagai pihak ketiga tahun ini yang menawarkan bantuan terkait kebijakan imigrasi ketat Australia.
Pembebasan Aktivis Papua: Komitmen Stabilitas Dipertanyakan
Filep Karma, seorang aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, akhirnya bebas setelah lebih dari sepuluh tahun pemerintah penjara. Hukuman itu pendukungnya dan pengamat HAM anggap tidak adil. Ia pemerintah penjara semata-mata karena mengibarkan bendera kemerdekaan dalam sebuah upacara politik pada tahun 2004, menurut pernyataan Amnesty International.
Kebijakan Luar Negeri Prioritaskan Ekonomi
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menegaskan prioritas kebijakan luar negeri yang mendahulukan kepentingan nasional secara konsisten. Menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas memang merupakan hal yang lumrah dalam kebijakan luar negeri seorang pemimpin. Namun, yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana Jokowi merumuskan makna dari kepentingan nasional tersebut.