Hukum

Dalam 18 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap hukum berubah cepat dengan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah membentuk Satgas PKH lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025, dan satgas itu menagih denda administratif serta mereklamasi kawasan hutan. Peraturan ini memperkuat pelaksanaan Pasal 110A dan 110B UU Nomor 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 45…

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin dipandang sebagai lokasi yang strategis untuk penyelenggaraan uji klinis, terutama oleh perusahaan bioteknologi internasional. Kegiatan riset klinis tumbuh pesat selama 15 tahun terakhir, naik sekitar 83% menjadi 66 uji klinis pada 2024. Jumlah penduduk besar, keragaman genetik tinggi, dan kebutuhan layanan kesehatan meningkat membuka peluang pengembangan obat. Di saat…

Kepala HAM PBB, Volker Turk, hari ini menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh parlemen. Ia menilai regulasi baru ini sebagai terobosan bersejarah untuk melindungi 4,2 juta pekerja rumah tangga, yang mayoritasnya perempuan.

Sembilan mahasiswa dari berbagai fakultas hukum menggugat ketentuan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan merusak kepastian hukum.

Pada Jumat, pemerintah mulai menerapkan undang-undang pidana baru. Pemerintah menggantikan aturan warisan Belanda setelah aturan tersebut berlaku lebih dari 80 tahun. Langkah ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum nasional.

Parlemen secara aktif membahas masa depan aset digital nasional dengan mengkaji revisi UU P2SK yang mereka anggap penting. Usulan perubahan berpotensi mengubah model bisnis bursa domestik dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan kemungkinan perubahan kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan merujuk pada praktik di beberapa negara Eropa. Pekan lalu, ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap alternatif selain hukuman mati, meskipun belum menjelaskan bentuknya. Perubahan sikap Jokowi, yang sebelumnya mendukung hukuman mati, membuka peluang terjadinya pergeseran kebijakan dalam isu hak asasi manusia.

Industrialisasi membawa transformasi sosial dan ekonomi yang mengubah praktik perkawinan dan perceraian di Asia Tenggara. Banyak pihak kini menggugat pandangan lama yang memaknai pernikahan sebagai ikatan sipil sekaligus agama. Pergeseran pemahaman tentang diri, keluarga, dan masyarakat membuat makna pernikahan ikut berubah.

Indonesia melaksanakan putaran ketiga eksekusi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jaksa Agung H. Muhammad Prasetyo sempat menyatakan bahwa 14 terpidana akan menghadapi regu tembak, namun pada Kamis malam petugas mengeksekusi hanya empat orang—tiga warga Nigeria dan satu warga Indonesia.

Hari ini Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad Al Hussein, menyatakan keprihatinan atas laporan tersebut. Menurut laporan, pihak berwenang akan segera mengeksekusi hingga 14 orang, sebagian besar karena pelanggaran narkoba. Ia mendesak pihak berwenang untuk segera memberlakukan kembali moratorium hukuman mati.