Mahasiswa Sebut Klausul Penghasutan Ancam Kebebasan
Sembilan mahasiswa dari berbagai fakultas hukum menggugat ketentuan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan merusak kepastian hukum.
Kasus hukum, korupsi dan tindak kejahatan yang menarik perhatian publik
Sembilan mahasiswa dari berbagai fakultas hukum menggugat ketentuan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan merusak kepastian hukum.
Pada Jumat, pemerintah mulai menerapkan undang-undang pidana baru. Pemerintah menggantikan aturan warisan Belanda setelah aturan tersebut berlaku lebih dari 80 tahun. Langkah ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum nasional.
Parlemen secara aktif membahas masa depan aset digital nasional dengan mengkaji revisi UU P2SK yang mereka anggap penting. Usulan perubahan berpotensi mengubah model bisnis bursa domestik dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan ekosistem digital nasional.
Menjelang putaran eksekusi ketiga sejak 2015, Amnesty International mengeluarkan seruan mendesak kepada otoritas. Mereka meminta pemerintah menepati janji pemilu untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Amnesty mendesak penetapan moratorium segera terhadap pelaksanaan hukuman mati. Mereka juga meminta peninjauan dan pengurangan vonis mati yang sedang berjalan. Terakhir, mereka menuntut penghapusan hukuman mati dari undang-undang nasional…
Pihak berwenang memenjarakan seorang guru Kanada atas tuduhan kejahatan serius, dan keluarganya menuntut peninjauan kasus yang imparsial.
Polisi menangkap Johan Teterissa dan 22 pria pada 29 Juni 2007 karena mereka ikut aksi damai Hari Keluarga Nasional di Ambon. Pemerintah menyelenggarakan acara itu, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadirinya. Amnesty International menyatakan pihak berwenang tidak seharusnya memenjarakan mereka dan mendesak pembebasan tanpa syarat.
Pengadilan biasanya menjatuhkan hukuman kepada terpidana mati yang berisiko karena pelanggaran narkoba; beberapa dari mereka tidak mendapatkan persidangan yang adil. Kasus-kasus ini, sebagaimana dipantau Amnesty International, menunjukkan kelemahan sistem peradilan secara menyeluruh.
Kemarin, setelah dua pekan beredar laporan dan rumor, kepolisian mengonfirmasi negara akan mencabut moratorium de facto hukuman mati. Keputusan ini jelas merupakan kemunduran, baik secara hukum maupun moral.
Pada awal tahun, euforia meliputi dataran tinggi jantung Sulawesi saat ribuan warga menandai kemenangan hak sipil setelah perjuangan panjang.
Buaya, harimau, dan piranha menjaga sebuah penjara serta memaksa para pengedar narkoba menelan barang haram itu hingga meninggal.