Kasus hukum, korupsi dan tindak kejahatan yang menarik perhatian publik
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang‑Undang pada 27 Oktober 2016. Publik menantikan UU Merek 2016 karena anggota ASEAN wajib menerapkan Protokol Madrid 1989 sesuai persyaratan AEC. Undang‑undang ini mendorong pelaku usaha lokal memperluas pasar domestik dan internasional. Pemerintah berharap perlindungan hukum yang cepat dan efektif mendukung ekspansi usaha tersebut. UU…
Seekor orangutan jantan berbulu cokelat kemerahan dan berotot berayun di kanopi Taman Nasional Leuser. Ia mengusir sekelompok pendaki yang memasuki wilayahnya. Tak jauh, seekor merak besar berwarna biru kecokelatan bersuara memanggil pasangan. Satwa memenuhi hutan hujan Sumatra, beberapa kilometer dari perkemahan Bukit Lawang. Suara-suara itu berasal dari lolongan monyet, kicauan burung tropis, dan dengungan serangga….
Laporan yang terbit pada awal bulan ini menyajikan kajian ilmiah paling menyeluruh tentang praktik penebangan ilegal. Para peneliti mengungkap bahwa sekitar sepertiga kayu tropis dalam perdagangan global berasal dari deforestasi ilegal. Mereka juga menilai lemahnya regulasi dan berkembangnya jaringan kejahatan terorganisir ikut memperluas aktivitas ilegal tersebut. Lebih dari 40 ilmuwan internasional menyusun laporan berjudul Penebangan…
Para pelaku perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia mulai memahami bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan bisnisnya. Ancaman kerugian finansial mendorong empat dari sepuluh perusahaan perkebunan terbesar memperbaiki praktik operasional tahun lalu. Chain Reaction Research mencantumkan temuan itu dalam laporan berjudul 2016 Sustainability Benchmark yang terbit pada 19 Desember. Eagle High Plantations dan…
Presiden Joko Widodo menyerahkan HPHD Harowu, Rangan Hiran, dan Rambang seluas 3.046 hektare pada 20 Desember. Ia juga menyerahkan IUP-HKm di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Komitmen pemerintah menyiapkan kawasan hutan sosial tercantum dalam Rencana Strategis KLHK. Pemerintah menargetkan masyarakat mengelola 12,7 juta hektare melalui berbagai skema. Skema meliputi HKm, Hutan Desa, HTR, Hutan Rakyat,…
ICSID Bank Dunia mengeluarkan putusan pada 6 Desember. Indonesia tidak perlu membayar kompensasi $2 miliar kepada Churchill Mining. Kompensasi itu terkait pencabutan konsesi tambang batubara. Dalam putusan tersebut, tribunal menyimpulkan bahwa Churchill mendasarkan klaim atas area tambang dan gugatannya terhadap Indonesia pada dokumen palsu. Perusahaan tambang yang terdaftar di London menggugat Indonesia bersama anak perusahaannya,…
Sejak 2001 produksi semen dunia meningkat tiga kali lipat. Pembangunan masif di China menyerap setengah produksi global dan menyebabkan lonjakan itu. Semen berfungsi sebagai bahan pengikat untuk membuat beton. Secara kimia, semen terutama mengandung silikon dioksida dan kalsium oksida. Pabrik mencampur kedua unsur itu dengan aluminium, besi, dan sulfat. Produsen biasanya menggunakan kapur serta tanah…
Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara berupa laut; sekitar tiga perempatnya terletak di Laut Banda dan Teluk Boni. Garis pantai dan perairan ini menampung beragam flora dan fauna, termasuk puluhan mangrove, ikan hias, dan penyu terancam. Sektor perikanan setempat menghasilkan sekitar 542.000 ton ikan setiap tahun. Wilayah ini terancam oleh ekspansi tambang nikel, pembangunan infrastruktur, dan…
Presiden Joko Widodo hari ini memberlakukan moratorium yang melarang aktivitas merusak fungsi hidrologi lahan gambut. Lahan gambut itu merupakan cadangan karbon tanah daratan terbesar di dunia. Pemerintah berharap langkah ini menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencegah kebakaran gambut hebat. Studi terbaru mencatat kebakaran 2015 memengaruhi 43 juta orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang…
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan kemungkinan perubahan kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan merujuk pada praktik di beberapa negara Eropa. Pekan lalu, ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap alternatif selain hukuman mati, meskipun belum menjelaskan bentuknya. Perubahan sikap Jokowi, yang sebelumnya mendukung hukuman mati, membuka peluang terjadinya pergeseran kebijakan dalam isu hak asasi manusia.
