Hukum

Menjelang putaran eksekusi ketiga sejak 2015, Amnesty International mengeluarkan seruan mendesak kepada otoritas. Mereka meminta pemerintah menepati janji pemilu untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Amnesty mendesak penetapan moratorium segera terhadap pelaksanaan hukuman mati. Mereka juga meminta peninjauan dan pengurangan vonis mati yang sedang berjalan. Terakhir, mereka menuntut penghapusan hukuman mati dari undang-undang nasional…

Pihak berwenang memenjarakan seorang guru Kanada atas tuduhan kejahatan serius, dan keluarganya menuntut peninjauan kasus yang imparsial.

Polisi menangkap Johan Teterissa dan 22 pria pada 29 Juni 2007 karena mereka ikut aksi damai Hari Keluarga Nasional di Ambon. Pemerintah menyelenggarakan acara itu, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadirinya. Amnesty International menyatakan pihak berwenang tidak seharusnya memenjarakan mereka dan mendesak pembebasan tanpa syarat.

Pengadilan biasanya menjatuhkan hukuman kepada terpidana mati yang berisiko karena pelanggaran narkoba; beberapa dari mereka tidak mendapatkan persidangan yang adil. Kasus-kasus ini, sebagaimana dipantau Amnesty International, menunjukkan kelemahan sistem peradilan secara menyeluruh.

Kemarin, setelah dua pekan beredar laporan dan rumor, kepolisian mengonfirmasi negara akan mencabut moratorium de facto hukuman mati. Keputusan ini jelas merupakan kemunduran, baik secara hukum maupun moral.

Pada awal tahun, euforia meliputi dataran tinggi jantung Sulawesi saat ribuan warga menandai kemenangan hak sipil setelah perjuangan panjang.

Buaya, harimau, dan piranha menjaga sebuah penjara serta memaksa para pengedar narkoba menelan barang haram itu hingga meninggal.

Serangan teroris di Jalan Thamrin bulan lalu mendorong pemerintah mempercepat revisi undang-undang anti terorisme. Dalam acara Indonesia at Melbourne, Bhatara Ibnu Reza menyoroti bahaya pemberian kewenangan lebih besar kepada kepolisian dan BIN. Ia menilai usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga yang berperang bersama ISIS berisiko.

Sejumlah instansi pemerintah menandatangani MoU pengembangan basis data dan penanganan kasus pidana terpadu berbasis TI. MoU ini bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah. Program ini melibatkan Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri. Penandatanganan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (28 Januari) pagi. Pada kesempatan yang sama, turut…

Pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum domestik setara dengan Keputusan Presiden. Dalam hierarki hukum, Keputusan Presiden berada di atas Peraturan Daerah namun di bawah konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Posisi itu juga lebih rendah daripada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah. Setelah meratifikasi…