Rencana pengeluaran Presiden Prabowo Subianto yang mengguncang pasar menempatkan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang dalam bahaya. Apakah Indonesia masih mampu mencapai pertumbuhan? Sejak pandemi, Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan stabil sekitar 5%, lalu Iran menutup Selat Hormuz. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar meski memiliki cadangan minyak. Kondisi ini membuat pemerintah langsung merasakan dampaknya. Menteri semula menganggarkan subsidi bahan bakar sekitar Rp400 triliun, tetapi biayanya melonjak tajam. Pada Maret, pembuat kebijakan membutuhkan tambahan sekitar Rp100 triliun atau lebih untuk menstabilkan harga. Rupiah melemah 8% hingga hampir menyentuh 18.000 per dolar AS. IHSG juga turun sepertiga setelah sempat mendekati rekor di atas 9.000. Kondisi itu menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk tahun ini.
Investor asing menarik miliaran dolar dari aset Indonesia. Financial Times mencatat dana global telah menjual saham senilai 3,9 miliar dolar AS tahun ini. Aksi jual itu menjadi yang terbesar sejak sebelum Krisis Keuangan Asia 1997–1998. Lonjakan biaya energi mengguncang pasar, bersinggungan dengan janji pengeluaran besar-besaran dari presiden populis Prabowo Subianto. Dalam kampanye 2024, Prabowo berjanji mendorong pertumbuhan menjadi 8% dengan menggelontorkan triliunan rupiah untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sejak menjabat, ia membentuk dana kekayaan negara baru yang mengelola aset sekitar Rp16 kuadriliun. Meskipun pendanaan tambahan ini mendapat dukungan politik dan dukungan publik yang luas, investor dan banyak pakar tetap khawatir. Ekonom Belanda Rizal Shidiq dari Universitas Leiden menilai kebijakan Prabowo terlalu ambisius dan tidak efisien. Rizal mengatakan pasar menilai program prioritas presiden membebani anggaran yang sudah terbatas. Penutupan Selat Hormuz membuat rencana belanja itu tampak semakin tidak berkelanjutan.
Pertumbuhan Stabil
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat kemajuan pesat berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pengelolaan anggaran yang hati-hati dan aturan defisit maksimal 3% dari PDB menopang stabilitas itu. Namun, banyak pihak mengkritik pemerintahan Prabowo karena menilai pemerintah lebih mengandalkan pelebaran defisit. Kebijakan itu berisiko mendorong Indonesia menuju pola pertumbuhan yang bergantung pada utang. Data CEIC mencatat rasio utang Indonesia terhadap PDB sebesar 40,75%, masih lebih rendah daripada banyak negara berkembang lainnya. Namun, persoalan utama tidak terletak pada besaran utang, melainkan pada biaya yang harus pemerintah tanggung untuk membayar kewajiban tersebut. Menurut laporan media terbaru, beban pembayaran bunga pada 2026 akan menyerap hampir seperempat dari seluruh penerimaan pajak. Proporsi ini melampaui dua kali batas yang Dana Moneter Internasional sarankan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap ruang fiskal pemerintah. Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Vietnam, dan Filipina dalam menghimpun penerimaan pajak. Kesenjangan ini menunjukkan tantangan pemerintah dalam memperkuat basis pendapatan negara.
Indonesia juga menghadapi tekanan pembiayaan ulang yang cukup besar, seiring dengan jatuh temponya utang pemerintah sekitar Rp834 triliun pada tahun ini. Dalam sebuah unggahan blog baru-baru ini, Arianto Patunru, peneliti di Proyek Indonesia Universitas Nasional Australia, menulis bahwa pemerintah memang menghendaki pertumbuhan yang lebih cepat. Namun, menurutnya, ambisi semata tidak cukup untuk menggantikan pentingnya kredibilitas. Kekhawatiran mengenai kredibilitas tersebut juga telah menjadi perhatian lembaga pemeringkat. Pada awal tahun ini, Moody’s dan Fitch merevisi prospek Indonesia menjadi negatif, dengan mempertimbangkan risiko yang muncul dari agenda belanja besar-besaran Prabowo. MSCI, perusahaan keuangan berbasis di Amerika Serikat yang menyediakan indeks acuan bagi investor untuk memantau saham domestik, memperingatkan pada Januari bahwa Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari pasar negara berkembang menjadi pasar frontier.
Kurang Transparan
MSCI menyatakan kekhawatirannya bahwa informasi kepemilikan sejumlah perusahaan yang tercatat di Indonesia masih kurang transparan, sementara beberapa transaksi dinilai menunjukkan pola yang terkoordinasi. Kondisi ini membuat investor kesulitan memastikan jumlah saham yang benar-benar beredar untuk dijual serta menilai keandalan harga pasar. S&P Global Ratings bahkan memperburuk sorotan tersebut dengan memperingatkan pada pekan lalu, 9 Juli 2026, bahwa pihaknya juga berpotensi mengumumkan penurunan peringkat serupa karena persoalan transparansi. Perubahan status tersebut berpotensi menjadi tekanan serius bagi salah satu ekonomi G20 yang berkembang paling cepat, sebab banyak investor institusional enggan masuk ke pasar negara berkembang.
“Penurunan peringkat akan berdampak sangat serius karena negara tersebut bisa keluar dari perhatian investor yang berfokus pada ekonomi berkembang, justru ketika negara ini sangat membutuhkan tambahan modal untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Rizal. Meski penurunan harga minyak saat ini dapat membantu menstabilkan keuangan publik, Prabowo tetap menghadapi tekanan besar untuk membatasi ambisinya. Namun, Siwage Dharma Negara, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, meragukan bahwa Prabowo akan sepenuhnya mematuhi pembatasan tersebut. Menurut Siwage, “Pengeluaran bernuansa populis kemungkinan akan terus meningkat lebih pesat daripada pendapatan negara. Dengan kondisi seperti sekarang, Indonesia akan dipandang pasar sebagai destinasi yang memiliki risiko besar.”
Kehati-hatian Fiskal
Krisis keuangan Asia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya kehati-hatian fiskal. Tingginya utang, praktik kapitalisme kroni, serta lemahnya pengawasan sektor perbankan membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh krisis tersebut, yang secara bersamaan mengguncang perekonomian banyak negara Asia. Kejatuhan nilai rupiah lebih dari 80% dan kontraksi ekonomi sebesar 13% memicu kerusuhan besar yang menelan korban jiwa, hingga akhirnya memaksa Soeharto, pemimpin otoriter yang didukung Amerika Serikat, turun dari jabatan. Setelah memahami pentingnya lembaga keuangan yang lebih kokoh dan aturan yang lebih ketat, investor kini khawatir bahwa prinsip kehati-hatian yang dibangun dengan susah payah mulai melemah.
Meski Indonesia kecil kemungkinan mengulang kesalahan pada masa krisis, negara ini diperkirakan tetap akan menghadapi kesulitan untuk mencapai pertumbuhan 5% tahun ini, terlebih lagi target 8% yang selama ini sangat diharapkan. Siwage memperingatkan bahwa kepercayaan investor berpotensi turun tajam apabila kekhawatiran mengenai tata kelola korporasi, risiko fiskal serta tekanan mata uang bergerak bersamaan dan saling memperparah, seperti pada 1998. Arianto dari Australian National University bahkan menyebut bahwa jika Prabowo tidak mampu menahan ambisinya, perekonomian Indonesia berisiko berubah dari pelemahan bertahap menjadi kemerosotan tajam.
