Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas praktik pengelolaan tambang ilegal. Ia menilai praktik itu mungkin terjadi karena adanya perlindungan dari aparat keamanan setempat. Presiden menyampaikan arahan itu pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR‑DPD 2026. Panitia menggelar acara di Kompleks Parlemen pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia berpidato hampir dua jam di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, kabinet, dan pimpinan partai. Dalam pidatonya, ia membahas mayoritas capaian pemerintahan selama 21 bulan terakhir. Presiden juga menyinggung soal penegakan hukum. Prabowo menyebut pihak berwenang menemukan sekitar 1.000 lokasi tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada 2025. Meski pihak berwenang menutup lokasi-lokasi itu, ia menegaskan TNI dan Polri harus mengusut tuntas operasi tambang tersebut. Dalam acara yang Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hadiri ini, presiden memerintahkan keduanya untuk menyelidiki masalah ini.
Ia menyatakan praktik pertambangan ilegal di suatu daerah hampir selalu melibatkan anggota TNI atau Polri. Prabowo mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelidiki, karena mustahil 1.000 tambang ilegal beroperasi tanpa keterlibatan oknum TNI atau Polri. Ia menegaskan Panglima TNI dan Kapolri harus berani mengusut tambang ilegal demi kepentingan rakyat. Jabatan mereka merupakan amanah negara kepada publik. Keberanian menindak praktik ilegal yang melibatkan pejabat daerah menjadi ujian kepemimpinan. Menurut Prabowo, kualitas pemimpin terlihat dari keberanian menindak bawahan yang melanggar aturan. “Kadang kami sedih ketika harus menindak bawahan yang pernah kami bina dan beri penghargaan. Namun demi kepentingan rakyat, kami tetap harus melakukannya.” Prabowo juga menyoroti maraknya penyelundupan melalui berbagai jalur, termasuk laut. Ia meminta Badan Keamanan Laut Bakamla menyelidiki masalah tersebut. Prabowo menyoroti dugaan penyelundupan yang mendapat dukungan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Dugaan Keterlibatan
Ia meminta Menteri Keuangan menyelidiki dugaan keterlibatan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa instruksi kepada para pimpinan lembaga bukan untuk mendiskreditkan, melainkan untuk mendorong Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat lain menunjukkan kinerja terbaik. Ia menekankan bahwa setiap lembaga wajib berfungsi optimal sebagai keharusan mutlak. Prabowo juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi digital membuat publik tidak lagi mudah tertipu; masyarakat kini bisa mengakses dan menyebarkan bukti pelanggaran secara langsung. Prabowo berkata, “Rakyat tak mau lagi tertipu; bahkan warga paling bawah kini memiliki ponsel.” Usai Sidang Tahunan MPR, Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman menyambut perintah presiden kepada Panglima TNI dan Kapolri dan menilai kemungkinan keterlibatan oknum dari kedua institusi dalam penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa aparat penegak hukum telah menindak pelaku tambang ilegal sejak tahun lalu, mencapai beberapa kemajuan, dan melakukan pemulihan aset.
Selain penegakan hukum, dalam pidatonya Prabowo juga menekankan urgensi reformasi birokrasi. Ia menilai birokrasi yang rumit dan tidak efisien menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia, dan banyak pejabat birokrasi memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri serta kelompoknya. Karena itu Prabowo menyatakan bahwa birokrat yang seharusnya mewakili negara justru sering menghambat urusan masyarakat; banyak warga di berbagai daerah mengeluhkan bahwa program pemerintah kerap tidak sampai ke tingkat akar rumput akibat perilaku para birokrat. Presiden menyatakan bahwa ucapannya ditujukan tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota dan kabupaten. Prabowo menyatakan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pegawai negeri tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah; upaya ini membutuhkan dukungan seluruh pemimpin politik dan terwujudnya persatuan antarkelompok.
