Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya memperkuat penanganan dan pencegahan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Ia memerintahkan Babinsa mengoptimalkan peran mereka dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran dan langkah mitigasi. Isu tersebut menjadi topik strategis dalam rapat terbatas Presiden Prabowo di kediamannya Hambalang, Bogor, Sabtu, 29 Agustus 2026. Rapat berlangsung dari sore hingga malam hari. Hadir antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para kepala staf angkatan. Hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga hadir. Dalam pernyataan tertulis Minggu, 30 Agustus 2026, Teddy mengatakan presiden memberi perhatian khusus pada karhutla. Fokus utama adalah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Oleh karena itu presiden meminta jajarannya mempercepat dan memperkuat upaya penanganan karhutla.
Presiden meminta jajarannya tak hanya menangani kebakaran, tetapi juga melaksanakan upaya mitigasi yang melibatkan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran Babinsa dalam mengedukasi warga tentang bahaya pembakaran hutan dan lahan. Teddy mengatakan presiden menginginkan Babinsa menyampaikan edukasi tentang bahaya pembakaran hutan kepada warga desa agar hutan dan lahan terjaga bersama. Teddy menyatakan presiden menerima laporan perkembangan penanganan bencana di beberapa wilayah. Laporan mencakup gempa di Nusa Tenggara Timur dan erupsi Merapi di Yogyakarta. Rapat terbatas ini bertujuan memantau pelaksanaan kebijakan strategis serta memastikan penanganan bencana dan perlindungan lingkungan berjalan cepat dan terpadu. Dalam pernyataan terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyambut baik dan mendukung penuh arah kebijakan presiden. Ia menilai pelibatan Babinsa dalam edukasi pencegahan karhutla memperkuat fungsi teritorial TNI yang mendampingi masyarakat desa. Dave mengatakan pendekatan edukatif dan persuasif efektif karena pejabat kewilayahan dekat dan masyarakat percayai.
Pesan Pencegahan
Masyarakat menerima pesan pencegahan karhutla secara sukarela, bukan sekadar mematuhinya. Dave berharap arahan presiden selaras dengan tugas pokok militer dan tidak mengaburkan peran lembaga lain seperti kementerian, kepolisian atau pemerintah daerah. Dengan begitu, penanganan dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan dapat berjalan optimal melalui sinergi antarinstansi. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, menyatakan keprihatinan atas kebakaran hutan di beberapa daerah dan menilai pemerintah perlu memperkuat pencegahan dengan melibatkan masyarakat yang selama ini aktif menjaga kawasan hutan. Slamet mengatakan banyak warga dan sukarelawan di sekitar hutan sangat peduli. Oleh karena itu kelompok-kelompok ini harus dilibatkan dan diberi penghargaan. Pemerintah akan terus merangkul serta menghormati masyarakat sekitar. Dalam pernyataan terpisah, peneliti CSIS Dominique Nicky Fahrizal mengkritik permintaan presiden agar Babinsa mengedukasi masyarakat soal mitigasi karhutla, menilai langkah ini menunjukkan kecenderungan negara menggunakan pendekatan militeristik dalam menangani berbagai persoalan.
Dominique berpendapat presiden sebaiknya mengutamakan lembaga sipil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk edukasi publik, seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup; menurutnya, melibatkan militer justru mengubah pengelolaan lingkungan menjadi masalah sekuritisasi atau keamanan. Dominique mengatakan bahwa dalam kondisi normal Babinsa sejatinya hanya berperan sebagai lapisan pendukung kedua bagi masyarakat; lapisan pertama adalah institusi sipil seperti pemerintah daerah, pemerintah desa dan tingkat dusun. Dengan mengutamakan pendekatan militeristik, pihak-pihak tersebut justru terabaikan. Dominique mengakui kebakaran hutan sering diikuti penetapan status darurat. Namun ia berpendapat status darurat seharusnya dipahami dalam kerangka sipil; jika dilihat dari sudut pandang militer, hal ini menimbulkan kesan bahwa presiden berusaha memperkuat doktrin teritorial dengan memperkokoh struktur komando. Dominique menyatakan bahwa langkah ini akan mengurangi supremasi sipil dan menyempitkan ruang publik, karena doktrin teritorial pada dasarnya dirancang untuk mempertahankan wilayah pertahanan.
