Pemerintah tengah merancang stimulus baru untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan insentif untuk sekitar 500.000 unit kendaraan listrik, mencakup motor dan mobil. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan skema insentif kendaraan listrik. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat pengembangan industri kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Purbaya menyampaikan bahwa dalam dua hingga tiga minggu mendatang, Presiden akan mengumumkan stimulus tambahan untuk kendaraan listrik. Program tersebut mencakup sekitar 500.000 unit sepeda motor listrik dan mobil listrik. Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten, Selasa, 4 Agustus 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif berupa pembebasan penuh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai DTP bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ia memberi sinyal bahwa pemerintah akan memprioritaskan insentif tersebut untuk kendaraan listrik berbasis baterai murni atau battery electric vehicles (BEV), bukan kendaraan hibrida maupun plug-in hybrid electric vehicles (PHEV). Purbaya mengatakan bahwa, berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah berencana memberikan insentif itu hanya untuk kendaraan listrik atau EV. Ia juga menyebut pemerintah kemungkinan membedakan kebijakan antara kendaraan dengan baterai berbasis nikel dan baterai berbasis litium. Menurut Purbaya, pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Strategi ini menjadi semakin penting karena ketidakpastian geopolitik global dapat memicu kenaikan harga minyak mentah.
Menekan Ketergantungan
Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya menekan ketergantungan terhadap impor minyak secara besar-besaran. Karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah juga menjadikan kebijakan insentif kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kendaraan listrik nasional, selain mempercepat penggunaannya di masyarakat. Rencana pemberian insentif tersebut selaras dengan agenda pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Dalam agenda itu, pemerintah memasukkan pengembangan mobil dan sepeda motor nasional sebagai salah satu program prioritas dalam hilirisasi dan industrialisasi. Purbaya mengatakan bahwa perkembangan kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Ia menyebut pangsa pasar kendaraan listrik telah tumbuh hingga 15 kali dalam kurun empat tahun terakhir. Meski demikian, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada upaya meningkatkan pemakaian kendaraan listrik, tetapi juga pada kemampuan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar dari pengembangan industrinya.
Purbaya mengatakan bahwa pemerintah menghadapi tantangan bukan hanya dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga dalam mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Pemerintah juga akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Menurut Airlangga, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah kendaraan listrik yang beroperasi, tetapi juga membangun ekosistem industri secara menyeluruh, mulai dari produksi kendaraan dan komponen hingga penguatan rantai pasok baterai. Pemerintah setidaknya telah dua kali menunda pemberian insentif untuk kendaraan listrik atau EV. Pemerintah semula batal merealisasikan insentif tersebut pada Juni 2026, lalu menjadwalkannya mundur hingga Juli.
Kepastikan Kebijakan
Namun, sampai Juli berakhir, pemerintah belum juga memberikan kepastian terkait pelaksanaan kebijakan ini, meskipun sebelumnya sempat menyatakan bahwa insentif akan diterapkan pada Agustus 2026. Pemerintah diminta segera mengeluarkan skema insentif yang jelas serta menetapkan target adopsi kendaraan listrik secara nasional. Langkah ini diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan transisi energi dan pengembangan industri kendaraan listrik. Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menilai bahwa penundaan insentif yang terjadi berulang kali menunjukkan lemahnya tata kelola kebijakan kendaraan listrik. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. IESR mencatat bahwa penghentian insentif penjualan sepeda motor listrik pada akhir 2024 memberikan dampak langsung terhadap kondisi pasar.
Pada kuartal I 2025, penjualan sepeda motor listrik dilaporkan merosot sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa insentif masih menjadi elemen penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Tanpa dukungan kebijakan yang berkesinambungan, pertumbuhan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai dinilai dapat mengalami perlambatan. Deon mengatakan bahwa ketidakpastian kebijakan tidak hanya memengaruhi pasar domestik, tetapi juga berpotensi menghambat keputusan investasi di sektor kendaraan listrik. Investor membutuhkan arah kebijakan yang pasti sebelum mengambil keputusan jangka panjang, kata Deon. Hal ini semakin penting karena persaingan menarik investasi manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara kian ketat.
