Presiden Prabowo Subianto mencatat tingkat popularitas sebesar 51,1% pada Juli 2026 berdasarkan hasil jajak pendapat. Responden menilai kondisi ekonomi menjadi faktor utama penurunan dukungan, lebih dari satu setengah tahun setelah ia mulai menjabat. Popularitas Prabowo mencapai 81,2% pada November 2025, lalu turun menjadi 66,4% dalam survei yang berlangsung pada akhir Februari hingga awal Maret. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyampaikan hasil tersebut dalam konferensi pers pada Minggu. Deni mengatakan, persepsi masyarakat terhadap memburuknya kondisi ekonomi nasional menjadi penyebab utama turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Sebanyak 49,4% responden menilai perekonomian berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Di sisi lain, responden yang menilai ekonomi baik hanya 15,7%, turun dari 40% pada November. Deni mengatakan survei ini memperkuat pandangan sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang akurat, tetapi belum mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara individu. Ia menambahkan bahwa meningkatnya ketidakpuasan terhadap situasi politik dan kondisi penegakan hukum turut menekan tingkat popularitas Prabowo. Sebanyak 749 responden mengikuti survei yang berlangsung pada 5 hingga 19 Juli, dengan perkiraan tingkat kesalahan sekitar 3,7%.
Penanganan Politik
Sebanyak 42,8% responden menilai penanganan pemerintah terhadap situasi politik buruk atau sangat buruk, naik tajam dari 23% pada November. Jumlah responden yang menyetujui kinerja politik pemerintah turun menjadi 13,5%, dari sebelumnya 35,8% pada November. Sebanyak 37,6% responden menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum berada dalam kategori buruk atau sangat buruk. Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 setelah meraih kemenangan besar dalam pemilu. Ia berjanji memberantas korupsi dan memperluas peluang ekonomi dengan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto tahunan dari sekitar 5% menjadi 8%.
Namun, pada tahun ini pemerintahannya sedang menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai mata uang, buruknya performa pasar saham, serta meningkatnya kekhawatiran terkait pemborosan anggaran dan independensi bank sentral. Salah satu program utama dalam kampanye pemilihan Prabowo adalah pemberian makan bergizi gratis yang berskala ambisius. Program ini mulai dijalankan pada Januari 2025, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan dan anggarannya sudah dua kali mengalami pemangkasan. Meski anggaran telah dipangkas, defisit anggaran Indonesia tahun ini tetap diproyeksikan meningkat hingga mencapai 2,85% dari PDB.
