Dalam rapat pleno kabinet pada Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi sebagai langkah strategis. Langkah ini bertujuan menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah terjangkau masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi menunda digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus menghentikan penggunaan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung. Pemerintah juga tidak boleh meminta masyarakat memasukkan data yang sama berulang kali. Selain itu, pemerintah tidak boleh membiarkan warga mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Presiden menjelaskan bahwa proses transformasi digital yang tengah berjalan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan bahwa pemerintah telah menerapkan digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Saat ini, pemerintah telah mendaftarkan sekitar satu juta keluarga dari total target 12,5 juta rumah tangga. Ia menambahkan bahwa sebelumnya satu keluarga harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk mengurus dokumen dan mengajukan bantuan. Kini, masyarakat dapat menyelesaikan proses tersebut tanpa biaya. Menurutnya, digitalisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meskipun pemerintah masih perlu melanjutkan langkah yang lebih besar. Prabowo menilai pemerintah harus mengintegrasikan berbagai data agar layanan publik berjalan lebih tepat sasaran dan terarah. Integrasi tersebut meliputi data kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan hingga penerima bantuan sosial.
Perlindungan dan Keamanan
Seluruh prosesnya tetap harus mengutamakan perlindungan dan keamanan data. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan orang mampu menerima bantuan hanya karena data belum diperbarui. Sebaliknya, keluarga miskin juga tidak boleh kehilangan hak bantuan hanya karena tidak memiliki akses ke pejabat atau tidak memahami proses birokrasi. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa data yang akurat dapat meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia juga mengatakan pemerintah terus memperluas akses layanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah. Ia mengatakan pemerintah telah membangun Mal Pelayanan Publik atau MPP di 313 kabupaten dan kota. Melalui satu lokasi terpadu, masyarakat bisa mengakses hingga 150 jenis layanan.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pelayanan publik. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah perlu terus memperluas transformasi digital agar lebih banyak layanan dapat diakses secara daring. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terbebani proses birokrasi yang rumit, sementara pemerintah bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah dan inklusif. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan yang dapat didigitalisasi harus tersedia secara daring. Masyarakat tidak seharusnya mengantre lama atau berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Pemerintah, menurutnya, harus hadir menjangkau warga melalui teknologi. Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia mampu memiliki sistem pemerintahan digital berkelas dunia.
