Prinsip bebas aktif telah menjadi dasar utama politik luar negeri Indonesia selama bertahun-tahun. Melalui prinsip ini, Indonesia berupaya mempertahankan sikap mandiri tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Pada saat yang sama, Indonesia tetap menjalin hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda. Presiden Prabowo Subianto menggambarkannya melalui pepatah: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dalam ranah diplomasi, banyak pihak dapat menerima pendekatan semacam ini karena terlihat menarik. Namun, Indonesia membutuhkan perencanaan yang jauh lebih rumit untuk membangun kekuatan angkatan udara. Pada Oktober 2025, Indonesia mengumumkan rencana untuk membeli sedikitnya 42 jet tempur J-10C buatan China. Beberapa bulan kemudian, Indonesia menjajaki pembicaraan lanjutan dengan Pakistan untuk membeli lebih dari 40 JF-17. Pesawat tersebut merupakan jet tempur hasil pengembangan bersama Pakistan dan China. Kepastian realisasi kedua rencana itu masih belum jelas hingga kini. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pesawat China mulai penting dalam agenda modernisasi militer Indonesia.
Perkembangan ini terjadi saat Indonesia mulai menerima Rafale dari Prancis untuk memperkuat armada tempurnya. Indonesia juga menyepakati rencana pengadaan jet tempur KAAN dari Turki untuk kebutuhan jangka panjang. Sementara itu, Indonesia tidak lagi melanjutkan program pengadaan F-15EX bersama Boeing. Meski begitu, Indonesia tetap menunjukkan pola yang konsisten dalam kebijakan modernisasi pertahanannya. Indonesia berusaha membuka opsi pengadaan dari berbagai sumber, termasuk Eropa, Amerika Serikat, Turki, China, dan Pakistan. Melalui langkah ini, Indonesia ingin memperoleh platform baru untuk menggantikan kekuatan militer yang semakin menua. Pada saat yang sama, Indonesia berupaya menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pemasok. Dari sisi politik, publik dapat memahami pendekatan ini. Namun, strategi tersebut juga mencerminkan praktik mitigasi risiko atau hedging yang sangat aktif. Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS pada 2025 berjalan seiring penguatan kerja sama pertahanan dengan Jepang. Indonesia juga mengikuti latihan militer pimpinan Amerika Serikat, seperti Talisman Sabre dan Super Garuda Shield.
Pitch Black
Selain itu, Indonesia turut mengikuti Pitch Black 2026, yang Australia selenggarakan bersama sejumlah mitra. Mitra tersebut mencakup Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Filipina, dan Korea Selatan. Namun, kedekatan yang meningkat dengan blok Barat tidak menghentikan kerja sama keamanan Indonesia dengan China. Kedua negara, misalnya, telah menyepakati kelanjutan latihan militer bersama. Pada April 2025, Indonesia menjadi negara pertama dalam format dialog 2+2 baru China. Forum ini mempertemukan menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara. Signifikansinya tidak hanya bersifat diplomatik, karena China menyebutnya sebagai mekanisme pertama dengan negara lain. Indonesia juga menerapkan pola penyeimbangan yang serupa dalam sektor ekonomi. Investasi China menjadi pendorong utama pesatnya perkembangan industri pengolahan nikel Indonesia. Dukungan ini juga memperkuat rencana rantai pasok kendaraan listrik nasional. Indonesia pun berambisi menjadi salah satu pusat penting produksi baterai EV. Saat ini, perusahaan China menguasai sebagian besar kapasitas pemurnian nikel di Indonesia.
CATL mendukung proyek yang mencakup penambangan, pengolahan, produksi baterai EV, hingga daur ulang. China juga mendanai dan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, kerja sama ekonomi yang erat itu tidak menghapus persaingan maritim antara Indonesia dan China. Kedua negara terutama menunjukkan persaingan tersebut di sekitar Kepulauan Natuna. Indonesia menolak dasar hukum klaim luas China di Laut China Selatan. Namun, Indonesia tidak secara resmi mengakui adanya sengketa dengan China. Pemerintah memilih mengelola isu tersebut secara damai dan hati-hati. Pemerintah juga tidak menjadikan isu maritim ini sebagai penentu utama hubungan bilateral kedua negara. Dalam menghadapi lingkungan strategis Indonesia, Prabowo memilih memperluas kerja sama dengan sebanyak mungkin mitra. Ia membangun hubungan dengan Amerika Serikat dan Australia sambil membeli jet tempur dari Turki dan Prancis. Ia juga mengembangkan kemitraan teknologi pertahanan dengan Jepang dan memperdalam dialog strategis dengan China. Pada saat yang sama, ia membawa Indonesia bergabung dengan BRICS.
Hambatan Sementara
Prabowo memandang berbagai sengketa sebagai hambatan sementara yang masih dapat terkelola. Ia tidak menganggap sengketa tersebut sebagai persoalan permanen yang sulit terselesaikan. Namun, keberhasilan diplomasi tidak selalu menciptakan kapabilitas militer yang terpadu. Pesawat tempur membentuk ekosistem persenjataan yang sangat kompleks. Ekosistem ini mencakup pemeliharaan, dukungan mesin, integrasi senjata, simulator, dan perencanaan misi. Selain itu, Indonesia membutuhkan pustaka peperangan elektronik serta sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai. Jika Indonesia menambahkan platform China dan Turki ke armada yang sudah beragam, tantangannya akan meningkat. Sebelumnya, Indonesia telah mengoperasikan sistem dari Rusia, Amerika Serikat, Prancis, dan Korea. Keberagaman platform yang terlalu luas dapat memecah kemampuan tempur Indonesia. Akibatnya, sistem yang tidak sepenuhnya terintegrasi dapat mengganggu efektivitas operasional. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika mempertimbangkan kelayakan pelatihan pilot Indonesia untuk mengoperasikan jet tempur lain yang berasal dari pemasok dengan sistem yang sangat berbeda.
Namun, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih mendasar dalam memastikan ketersediaan suku cadang, tenaga teknis, dan persenjataan yang memadai. Indonesia juga harus menjamin jalur transmisi data yang aman agar seluruh armada tetap efektif. Dengan begitu, armada tersebut dapat tetap siap dalam situasi krisis yang berlangsung lama. Persoalan interoperabilitas juga berpotensi menjadi isu politik yang sensitif. Indonesia, seperti sejumlah negara mitra, sering mengikuti latihan militer dengan mengoperasikan pesawat tempur canggih buatan Barat. Dalam latihan tersebut, Indonesia juga menggunakan jaringan militer yang negara-negara Barat kembangkan. Namun, sebagian sekutu mungkin akan berhati-hati atau bahkan enggan membagikan informasi terkait electronic signature, data misi maupun perangkat komunikasi teknis dan suara kepada Indonesia apabila Indonesia mengoperasikan pesawat buatan China. Kondisi ini dapat mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan pemisahan sistem di lingkungan Angkatan Udara: satu sistem untuk menjaga interoperabilitas dengan mitra Barat, satu sistem lain untuk mengoperasikan platform buatan China, serta sistem nasional yang menjadi lapisan penghubung.
Kemampuan Interoperabilitas
Tujuannya adalah mempertahankan kemampuan interoperabilitas tanpa membuka akses terhadap sistem-sistem yang bersifat sensitif. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa J-10 atau JF-17 merupakan pilihan yang keliru. J-10 memiliki potensi kemampuan tempur yang cukup kuat dengan biaya yang relatif masuk akal, sementara JF-17 menawarkan alternatif yang kemungkinan lebih ekonomis untuk memperkuat armada tempur, termasuk melalui paket persenjataan dan pelatihan yang dapat difasilitasi Pakistan. Selain itu, keberadaan beberapa pemasok memberi Indonesia keuntungan strategis, seperti memperbesar daya tawar dan mengurangi risiko apabila salah satu negara pemasok memberlakukan sanksi terhadap Angkatan Udara Indonesia. Akan tetapi, diversifikasi memiliki ambang batas. Ketika dilakukan secara berlebihan, strategi ini dapat mengubah risiko ketergantungan pada satu pemasok menjadi persoalan baru berupa fragmentasi akibat terlalu banyak pemasok. Dalam situasi tersebut, keuntungan biaya pada tahap akuisisi berpotensi hilang karena meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pemisahan fasilitas pemeliharaan, keterbatasan rantai pasok suku cadang serta rendahnya efisiensi skala.
Pada akhirnya, inventaris yang tampak beragam dan mengesankan secara administratif dapat menghasilkan kesiapan misi yang lebih rendah dibandingkan struktur kekuatan yang lebih ramping, konsisten dan terintegrasi. Pesan strategis yang tersampaikan kepada kawasan melalui pembelian semacam ini dapat memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kendala logistik yang mungkin dihadapi Indonesia. Namun, Filipina, Vietnam dan Malaysia, yang sama-sama memiliki persoalan perbatasan maritim dengan China, kemungkinan tidak akan menafsirkan pembelian Indonesia tersebut secara seragam. Tidak satu pun dari negara-negara ini sepenuhnya berkomitmen untuk mengambil posisi konfrontatif terhadap China, karena masing-masing memiliki persepsi ancaman serta dinamika hubungan bilateral yang berbeda dengan China. Dengan demikian, ketika Indonesia membeli jet tempur buatan China, negara-negara tersebut kemungkinan akan menafsirkan langkah ini secara berbeda, khususnya terkait posisi Indonesia terhadap China dan sejauh mana Indonesia dapat diandalkan sebagai mitra dalam situasi krisis di Asia Tenggara.
Sikap Tegas
Misalnya, mereka dapat mempertanyakan apakah Indonesia bersedia mengambil sikap tegas terhadap China dan mendukung mitra kawasan seperti Filipina, yang selama ini menghadapi tekanan akibat berulangnya pelanggaran wilayah maritim oleh China. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai keamanan pertukaran data misi yang sensitif apabila Indonesia menggunakan pesawat buatan China dalam latihan militer bersama. Reaksi Vietnam kemungkinan akan lebih bernuansa dan tidak terlalu terbuka, mengingat komitmennya terhadap otonomi strategis serta kebijakan diversifikasi sumber peralatan pertahanan. Malaysia pun diperkirakan akan mengambil sikap yang relatif paling lunak, karena negara tersebut memiliki pengalaman dalam menjalankan strategi hedging untuk mengelola risiko geopolitik.
Namun, jika terdapat preseden bahwa negara besar di Asia Tenggara mampu tetap memperkuat hubungan industri pertahanan dengan China meskipun menghadapi tekanan akibat aktivitas maritim China, hal ini dapat memunculkan kekhawatiran di Hanoi maupun Malaysia. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan China menggunakan kemitraan pertahanan sebagai dasar untuk menuntut agar sengketa maritim tidak menghambat keterlibatannya yang lebih dalam dalam keamanan kawasan. Kedua negara tersebut juga dapat menilai bahwa Indonesia tidak sedang menjalankan pendekatan pertahanan yang terpadu, melainkan hanya merespons berbagai tawaran yang dianggap menarik. Apabila para mitra Indonesia mulai kesulitan membaca arah strategis kebijakan pertahanannya, konsekuensinya adalah menurunnya kepercayaan secara perlahan terhadap Indonesia sebagai mitra keamanan yang kredibel dan dapat diandalkan.
Contoh Mendekati
Finlandia pada masa Perang Dingin mungkin menjadi satu-satunya contoh yang relatif mendekati pola Indonesia, meskipun perbandingan tersebut tetap memiliki batasan. Finlandia memang menjaga hubungan dengan kedua blok dan memperoleh persenjataan baik dari Timur maupun Barat. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dilakukan secara ad hoc, melainkan menjadi bagian dari strategi netralitas yang terstruktur dan konsisten. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Finlandia kemudian menyederhanakan struktur kekuatan udaranya dengan bertumpu pada satu platform tempur Barat. Dari kasus ini, pelajaran yang lebih penting bukanlah bahwa pembelian alutsista dari kubu yang saling bertentangan harus dihindari, melainkan bahwa diversifikasi pengadaan pertahanan perlu berada dalam kerangka pembangunan kekuatan yang jelas, logis dan koheren.
Masalah utama sebenarnya bukan terletak pada pembelian pesawat tempur buatan China ini sendiri, melainkan pada kemampuan Indonesia untuk menempatkan pengadaan tersebut dalam kerangka kekuatan udara yang jelas. Indonesia perlu menjelaskan peran operasional masing-masing platform, sejauh mana berbagai sistem tempur yang berbeda dapat dipelihara secara berkelanjutan, serta bagaimana seluruhnya akan diintegrasikan ke dalam jaringan komando dan kendali yang terpadu. Pada saat yang sama, Indonesia perlu memberikan kepastian kepada mitra-mitra ASEAN mengenai orientasi strategis dan niat regionalnya. Dengan demikian, meskipun pernyataan Prabowo mungkin terdengar elegan dalam bahasa diplomasi, pembangunan angkatan udara tidak dapat diperlakukan seperti penyusunan daftar tamu diplomatik. Otonomi strategis menuntut adanya sistem pertahanan yang menyatu, yang memungkinkan pelatihan, komunikasi dan operasi tempur berlangsung secara terkoordinasi.
