Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan pembangunan fasilitas utama untuk MK dan KY di IKN mencapai 12,41%. Basuki Hadimuljono mengatakan di Penajam Paser Utara pembangunan kawasan peradilan IKN resmi berjalan Desember 2025. Ia menyebut kawasan peradilan seluas 15 hektare akan menampung MK, KY, Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, dan sebuah masjid. Ia menambahkan bahwa pekerjaan struktur di seluruh kompleks rata‑rata telah mencapai 11,8% penyelesaian, sedangkan pembangunan jalan mencapai 27,6%.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum menekankan bahwa pemerintah akan membangun gedung MK seluas 44.691 meter persegi. Gedung itu akan memuat ruang sidang pleno 400 kursi, ruang musyawarah hakim, dan fasilitas administrasi. Pemerintah membiayai zona legislatif dan yudikatif KIPP Nusantara sebesar Rp3,1 triliun. Pemerintah menargetkan penyelesaiannya pada Desember 2027. Arsul Sani, Hakim Konstitusi, meninjau lokasi tersebut beberapa waktu lalu dan berpartisipasi dalam penanaman pohon.
Arsul mengatakan ia percaya proyek IKN sesuai dengan rencana waktu dan target yang pemerintah tetapkan. Kompleks pengadilan menempati bagian barat Istana Negara, dan zona legislatif berada langsung di depan istana. Pemerintah akan memfokuskan pembangunan zona legislatif dan yudikatif sepanjang 2026 untuk mendukung penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya melanjutkan pembangunan Nusantara yang dimulai 2022 untuk mengurangi ketergantungan pembangunan di Pulau Jawa dan mendorong pemerataan wilayah.
Saat kunjungan kepresidenan perdana ke Nusantara bulan Januari, Prabowo menegaskan komitmennya sambil meninjau pembangunan yang sedang berlangsung. Kunjungan ini berlangsung setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi pada akhir Desember 2025. Menyusul kunjungan selama dua hari, Gibran mengonfirmasi target pemerintah agar kompleks legislatif dan yudikatif selesai pada 2027, menjelang penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik nasional tahun berikutnya.
