Kasus hukum, korupsi dan tindak kejahatan yang menarik perhatian publik
Kemarin, setelah dua pekan beredar laporan dan rumor, kepolisian mengonfirmasi negara akan mencabut moratorium de facto hukuman mati. Keputusan ini jelas merupakan kemunduran, baik secara hukum maupun moral.
Pada awal tahun, euforia meliputi dataran tinggi jantung Sulawesi saat ribuan warga menandai kemenangan hak sipil setelah perjuangan panjang.
Buaya, harimau, dan piranha menjaga sebuah penjara serta memaksa para pengedar narkoba menelan barang haram itu hingga meninggal.
Serangan teroris di Jalan Thamrin bulan lalu mendorong pemerintah mempercepat revisi undang-undang anti terorisme. Dalam acara Indonesia at Melbourne, Bhatara Ibnu Reza menyoroti bahaya pemberian kewenangan lebih besar kepada kepolisian dan BIN. Ia menilai usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga yang berperang bersama ISIS berisiko.
Sejumlah instansi pemerintah menandatangani MoU pengembangan basis data dan penanganan kasus pidana terpadu berbasis TI. MoU ini bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah. Program ini melibatkan Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri. Penandatanganan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (28 Januari) pagi. Pada kesempatan yang sama, turut…
Pemerintah menghukum lebih dari 50 perusahaan karena menyebabkan kabut asap yang melanda Asia Tenggara awal tahun ini. Praktik penebangan dan pembakaran hutan ilegal menyebabkan kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Petani dan perusahaan menggunakan api untuk membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp. Pemerintah mencabut dan membekukan izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab untuk…
Ketua DPR mengundurkan diri pada Rabu setelah terseret dugaan dalam skandal politik besar. Ia meminta kompensasi dari perusahaan tambang AS untuk mendukung perpanjangan kontrak operasi perusahaan tersebut. Setya Novanto dari Partai Golkar menjadi tokoh utama dalam skandal tersebut. Kasus ini berawal dari pertemuannya dengan Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, pada Juni. Dalam pertemuan…
Seorang analis mengatakan pada Kamis bahwa skandal korupsi Freeport‑McMoRan di Indonesia menegaskan perlunya transparansi dalam perdagangan komoditas internasional. Ia juga menilai penguatan pasar modal di negara berkembang sangat penting. Pada Juni, CEO Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merekam secara rahasia percakapan yang menunjukkan Ketua DPR dan sekutunya meminta 20% saham. Mereka meminta 11% untuk Presiden Joko…
Rakyat berharap Presiden Joko Widodo mampu mengatasi korupsi. Setelah setahun menjabat, laporan Transparency International menilai kemajuan masih minim. Sektor pertahanan yang krusial belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Korupsi masih menjadi persoalan serius meski telah dua dekade menjalani demokrasi, akibat warisan kartel partai dan oligarki dari…
Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya setelah namanya muncul dalam skandal suap yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Presiden menegaskan kepada wartawan bahwa proses MKD harus kita hormati, namun ia marah karena namanya muncul. Di pengadilan Senin, Setya—tertuduh meminta suap dari Freeport—menyatakan menolak bukti pemberat karena ilegal. Bukti itu adalah rekaman audio berisi ucapannya kepada…
