membangun perdamaian Papua Barat

Kontroversi Keputusan: Amnesti atau Grasi, Siapa Diuntungkan?

Untuk membangun perdamaian di Papua Barat, pada Mei 2015 Jokowi memberi grasi kepada lima tahanan politik. Pengadilan sebelumnya menghukum mereka karena menerobos area militer di Wamena, Papua. Presiden juga merencanakan grasi atau amnesti bagi tahanan politik lain di berbagai wilayah. Namun, lebih dari 90 tahanan politik masih ada, mayoritas dari gerakan separatis Papua dan Maluku….

Baca Selengkapnya
tegas terhadap peredaran narkoba

Akademisi Hambat Pemberantasan Narkoba

Presiden Joko Widodo menggunakan awal masa kepemimpinannya untuk melancarkan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba. Pada Desember 2014, dua bulan setelah menjabat, ia menetapkan status darurat narkoba. Ia menyatakan tidak akan memberi grasi bagi pelanggar kasus narkotika. Komitmen tersebut segera pemerintah wujudkan, dengan 14 terpidana kasus narkoba telah menjalani eksekusi sejak pernyataan itu mereka sampaikan.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Narkoba Disorot: Validitas Data Dipertanyakan

Sejumlah pakar kesehatan dan akademisi terkemuka mengkritik keandalan data pemerintah yang Presiden Joko Widodo pakai. Mereka mengatakan data itu tidak cukup kuat untuk mendukung kebijakan penanganan narkoba yang berorientasi hukuman. Kritik tersebut mereka sampaikan melalui salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia. Sejumlah pakar menerbitkan surat terbuka di The Lancet pada Jumat. Mereka meminta…

Baca Selengkapnya

RUU Baru Ancam Kemajuan Pengendalian Tembakau

Pada 2010, rekaman video seorang balita merokok menyebar luas di media. Video itu mengungkap betapa meluasnya kebiasaan merokok yang tidak sehat. Meski lima tahun berlalu sejak video balita merokok viral, Indonesia masih tertinggal dalam pengendalian konsumsi tembakau. Hingga kini Indonesia satu-satunya negara Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. DPR menggodok RUU…

Baca Selengkapnya

Hukuman Mati dan Pelanggaran Hak Hidup

Pada Rabu, 29 April 2015, pemerintah mengeksekusi mati anggota Bali Nine di Nusakambangan dengan regu tembak. Pemerintah mengambil langkah itu karena peredaran narkoba meningkat, sehingga memperketat kebijakan grasi. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terpidana pada 2006 atas keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan heroin Bali Nine. Pemerintah mengeksekusi terpidana dari berbagai negara, termasuk Australia, Ghana, Indonesia,…

Baca Selengkapnya

GAR & Wilmar Putus Kerja Sama Akibat Penebangan Hutan Papua

Tahun lalu sebuah LSM merilis penelitian yang mengungkap penebangan hutan hujan lebat di Papua oleh perusahaan pengembang kelapa sawit. Perusahaan itu berada di bawah kendali salah satu taipan terkaya negara dan melanggar komitmen pelanggan utama. Menurut laporan terbaru dari LSM Greenomics, hampir satu tahun berlalu sejak temuan awal, namun aktivitas perusahaan dengan buldoser masih berlangsung….

Baca Selengkapnya

Krisis Memalukan: Mayoritas 7.000 Migran Ternyata Pekerja Ilegal

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan pejabat Indonesia memberitahunya demikian. Mayoritas dari 7.000 orang terdampar dalam krisis perahu Asia Tenggara adalah pekerja ilegal, bukan pengungsi. Dalam pertemuan menteri luar negeri di Seoul Jumat, Bishop menyampaikan informasi itu. Ia mengatakan hanya 30–40% orang di kamp atau kapal merupakan pencari suaka Rohingya. Bishop mengatakan Indonesia memperkirakan sekitar…

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tenggelamkan Kapal China, Hubungan Terancam

Pada 20 Mei 2015 pemerintah menenggelamkan kapal China yang tertangkap menangkap ikan ilegal di perairan Laut China Selatan. Tindakan itu merupakan langkah awal setelah Presiden Joko Widodo berkomitmen memerangi penangkapan ikan ilegal sejak menjabat. Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan kementerian menenggelamkan kapal baja Gui Xei Yu 12661, 300 gross ton, Rabu di Pontianak. Kementerian menenggelamkan kapal…

Baca Selengkapnya