Kabut asap pekat akibat pembakaran lahan tahunan untuk produksi pulp, kertas, dan minyak sawit di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Kabut itu menyelimuti Indonesia, Singapura, dan Malaysia, menyebabkan gangguan serius di kawasan.
Tingkat keparahan kabut asap memaksa pemerintah menetapkan status darurat di Provinsi Riau. Riau mengalami dampak paling serius dari bencana ini.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengamankan tujuh eksekutif perusahaan yang menjadi dalang kebakaran.
Masalah ini terjadi setiap tahun secara berulang dan terus mengganggu kehidupan masyarakat. Kerugian finansial mencapai miliaran dolar bagi pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Jutaan orang berisiko terkena gangguan pernapasan dan penyakit lain akibat kabut asap. Selain itu, lahan yang terbakar mengandung karbon dalam jumlah tinggi, sehingga memperparah dampak terhadap perubahan iklim.
Selama hampir dua dekade, perusahaan besar pulp, kertas, dan kelapa sawit mengelola lahan gambut subur. Kawasan tersebut tersebar di pesisir Pulau Sumatra dan Kalimantan.
Setiap tahun petani mengeringkan dan membakar lahan sebagai persiapan panen serta untuk membuka hutan demi perluasan area tanam. Api dari pembakaran sering memicu kebakaran besar yang sulit terkendali karena lahan gambut kering dan kaya karbon terus terbakar berminggu-minggu.
Yuyun Indradi dari Greenpeace mengatakan perusahaan besar berambisi memperluas operasional ke lahan gambut. Perusahaan-perusahaan menargetkan area di sekitar wilayah yang sudah mereka kelola.
Perusahaan mungkin melakukan pembakaran langsung atau menyuruh penduduk sekitar melakukannya. Setelah itu, perusahaan mengajukan lahan yang terbakar sebagai bagian dari perluasan perkebunan mereka.
Menurut ahli meteorologi Tom Sater, saat ini terdapat 1.143 titik kebakaran yang aktif di sepanjang wilayah pesisir Sumatra. Fenomena El Nino yang intens tahun ini memperburuk situasi dengan menciptakan kondisi sangat kering. Petugas kesulitan mengendalikan api, sehingga api menyebar lebih luas.
Kerugian Ekonomi
Studi di jurnal Ecological Economics memperkirakan kebakaran besar 1997 menyebabkan kerugian pemerintah sebesar $20,1 miliar. Pemerintah Singapura memperkirakan kerugian sekitar $9 miliar akibat lonjakan biaya layanan kesehatan, gangguan transportasi udara, dan aktivitas bisnis.
Situasi membuat Grand Prix Singapura yang penyelenggara jadwalkan akhir pekan ini menjadi tidak pasti. Penyelenggara menegaskan mereka akan tetap menggelar acara, tetapi mereka akan menyesuaikan pelaksanaan berdasarkan perkembangan cuaca.
Pihak berwenang mengerahkan lebih dari 3.000 petugas, termasuk militer dan kepolisian, untuk memadamkan kebakaran. Mereka menyelidiki dan menangkap tersangka pelaku pembakaran. Tim pemadam juga menjatuhkan bom air dari udara dan menyemai awan dengan bahan kimia untuk memicu hujan.
Dampak terhadap manusia akibat persoalan ini jauh lebih besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan.
Menurut World Resources Institute, ribuan warga mengungsi dari Pekanbaru, Riau, untuk menghindari polusi udara yang mencapai rekor tertinggi.
Dalam sebuah unggahan blog, Zamzami, juru kampanye media Greenpeace, mengisahkan pengalamannya meninggalkan desa bersama anak perempuannya. Ia membawa istrinya yang sedang mengandung untuk menghindari kabut asap. “Namun, seperti bayangan kelam yang terus membayangi, saya menyadari bahwa ke mana pun saya melangkah, asap itu tetap mengejar,” tuturnya.
Menghirup polusi udara yang pekat memiliki konsekuensi kesehatan yang sangat berat. Kandungan partikel dalam polusi tersebut dapat memperbesar kemungkinan terkena penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan kanker. Berdasarkan studi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan polusi udara jangka panjang menyebabkan kematian dini pada lebih dari tiga juta orang setiap tahunnya.
Pengukuran menunjukkan Indeks Kualitas Udara di Pekanbaru, Sumatra, pernah mencapai 983, jauh melampaui ambang tidak sehat 200. Sementara itu, di Singapura dan Malaysia, tingkat polusi udara terus berubah-ubah antara kategori tidak sehat hingga sangat berbahaya, bergantung pada arah dan kekuatan angin.
Saran Pemerintah
Pihak berwenang menyarankan penduduk di tiga negara terdampak untuk tetap di dalam rumah; mereka menutup lebih dari 2.000 sekolah di Indonesia dan Malaysia sehingga sekitar 1,5 juta siswa dan orang tua terdampak. Di Singapura, panitia menyediakan masker yang dapat peserta dan penonton Grand Prix beli menjelang akhir pekan.
Dari sisi diplomatik, kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun telah memicu ketegangan regional, di mana pemerintah Singapura dan Malaysia mendesak Indonesia untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam pertemuan ASEAN yang berlangsung pada bulan September 2015 di Kuala Lumpur, Hamdhani Mukhdar—anggota parlemen yang menangani isu hubungan internasional dan lingkungan—menyampaikan permintaan maaf kepada kedua negara atas dampak yang timbul.
Indonesia memberlakukan regulasi ketat di sektor perkebunan, di mana perusahaan yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat terkena sanksi denda hingga Rp10 miliar, sementara pihak manajemen dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Pada tahun ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan penting yang mengukuhkan gugatan terhadap perusahaan produsen minyak sawit PT Kallista Alam, yang dituduh melakukan pembakaran ilegal di area hutan lindung yang luas di Aceh, Sumatra, pada tahun 2012. Sebagai konsekuensinya, perusahaan tersebut diwajibkan membayar denda sebesar Rp366 miliar.
Meski berbagai tindakan tegas telah diterapkan, para aktivis kehutanan menilai bahwa sejumlah perusahaan tetap melanggar aturan yang berlaku. Yuyun menyatakan, “Ada indikasi kuat adanya keterkaitan antara pihak swasta dan pemerintah dalam praktik korupsi, dan hal ini merupakan bagian dari persoalan yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah.”
Yuyun menyatakan apresiasinya terhadap kabar penangkapan tujuh eksekutif baru-baru ini, namun juga menyoroti bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan berjalan sangat lambat, sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan bukti.
“Pengumuman penangkapan ini merupakan perkembangan positif, namun lebih merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publik bahwa sedang bertindak,” ujarnya.
Insentif Finansial
Ivan Png, seorang ekonom dari Universitas Nasional Singapura yang meneliti isu kebakaran hutan, menyatakan bahwa insentif finansial perlu diberikan guna mendorong masyarakat agar berani melaporkan pelanggaran, sehingga pelaku dapat ditindak. Ia juga mengusulkan penerapan sistem sertifikasi untuk menandai produsen yang menjalankan praktik aman, agar konsumen dapat secara mandiri membuat pilihan yang bertanggung jawab.
Png menyatakan bahwa, sebagaimana kopi dan pakaian berlabel perdagangan adil telah populer di negara-negara maju, produk minyak sawit dan kertas juga seharusnya memiliki sistem sertifikasi serupa untuk mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab.
Pada akhirnya, dampak finansial dari kebakaran hutan berskala global menjadi beban bersama yang harus dipikul oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada tahun 2014, Indonesia menempati posisi keenam sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi gas rumah kaca tertinggi di dunia, menurut data dari World Resources Institute (WRI). Walaupun pemerintah telah menyusun rancangan dokumen strategi penanganan perubahan iklim untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim global yang akan berlangsung di Paris pada bulan November 2015, isu perlindungan lahan gambut dan penanggulangan kebakaran belum tercantum dalam dokumen tersebut.
