Hukum

Pemerintah Indonesia mendenda atau mencabut izin 23 perusahaan akibat kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Pemerintah juga masih menyelidiki sejumlah perusahaan lain terkait kasus kebakaran tersebut.

Pemerintah menghukum lebih dari 50 perusahaan karena menyebabkan kabut asap yang melanda Asia Tenggara awal tahun ini.

Presiden Joko Widodo menegaskan korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyatakan korupsi membuat rakyat miskin, menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghambat kemajuan bangsa. Korupsi juga menjauhkan negara dari kesejahteraan bersama yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan.

Rakyat berharap Presiden Joko Widodo mampu mengatasi korupsi. Setelah setahun menjabat, laporan Transparency International menilai kemajuan masih minim. Sektor pertahanan yang krusial belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Para birokrat menangguhkan pengeluaran triliunan rupiah untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sekolah dan klinik hingga truk sampah serta meteran parkir. Mereka khawatir setiap pengeluaran besar akan mendapat pengawasan ketat dari para pejuang antikorupsi yang tak kenal lelah.

Filep Karma, seorang aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, akhirnya bebas setelah lebih dari sepuluh tahun pemerintah penjara. Hukuman itu pendukungnya dan pengamat HAM anggap tidak adil. Ia pemerintah penjara semata-mata karena mengibarkan bendera kemerdekaan dalam sebuah upacara politik pada tahun 2004, menurut pernyataan Amnesty International.

Pemerintah membatalkan kebijakan pembatasan jurnalis asing selang satu hari dari pengumuman. Presiden Joko Widodo secara langsung menghentikan perubahan yang memicu kontroversi.

Untuk membangun perdamaian di Papua Barat, pada Mei 2015 Jokowi memberi grasi kepada lima tahanan politik. Pengadilan sebelumnya menghukum mereka karena menerobos area militer di Wamena, Papua. Presiden juga merencanakan grasi atau amnesti bagi tahanan politik lain di berbagai wilayah. Namun, lebih dari 90 tahanan politik masih ada, mayoritas dari gerakan separatis Papua dan Maluku….

Pengadilan menolak banding terakhir warga Prancis terpidana mati atas pelanggaran narkotika. Pengadilan menyatakan tidak akan membatalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak grasi Serge Atlaoui.

Presiden Joko Widodo menggunakan awal masa kepemimpinannya untuk melancarkan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba. Pada Desember 2014, dua bulan setelah menjabat, ia menetapkan status darurat narkoba. Ia menyatakan tidak akan memberi grasi bagi pelanggar kasus narkotika. Komitmen tersebut segera pemerintah wujudkan, dengan 14 terpidana kasus narkoba telah menjalani eksekusi sejak pernyataan itu mereka sampaikan.