Laporan yang terbit pada awal bulan ini menyajikan kajian ilmiah paling menyeluruh tentang praktik penebangan ilegal. Para peneliti mengungkap bahwa sekitar sepertiga kayu tropis dalam perdagangan global berasal dari deforestasi ilegal. Mereka juga menilai lemahnya regulasi dan berkembangnya jaringan kejahatan terorganisir ikut memperluas aktivitas ilegal tersebut. Lebih dari 40 ilmuwan internasional menyusun laporan berjudul Penebangan Kayu Ilegal dan Perdagangan Kayu Terkait. IUFRO mengoordinasikan penyusunan laporan ini bersama Kemitraan Kolaboratif tentang Kehutanan atau CPF. Laporan tersebut mengulas faktor pendorong, dampak, dan respons terhadap penebangan kayu ilegal. Erik Solheim dari UN Environment menyatakan bahwa kejahatan kehutanan menyebabkan kerugian sekitar 152 miliar dolar AS setiap tahun. Kerugian tersebut mencakup tindak pidana korporasi dan praktik penebangan kayu ilegal. Solheim menegaskan bahwa nilai kerugian itu bahkan melampaui total seluruh bantuan pembangunan resmi.
Studi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bilateral memengaruhi perubahan arus perdagangan kayu global. Salah satunya melalui FLEGT Uni Eropa, yang mewajibkan kayu impor berasal dari pemanenan legal. Kebijakan ini mendorong pergeseran perdagangan kayu ke pasar domestik dengan pengawasan lebih lemah. Para peneliti juga menemukan peningkatan besar ekspor kayu ke India dan China. Kedua negara tersebut menerapkan regulasi yang relatif kurang ketat daripada Uni Eropa. India dan China kini mengimpor sebagian besar kayu tropis, baik yang legal maupun ilegal. Laporan tersebut mengungkap bahwa praktik penebangan ilegal berlangsung di seluruh negara tropis. Namun, laporan itu secara khusus menyoroti Brasil, Indonesia, dan Malaysia sebagai produsen utama kayu dunia. Indonesia menempati posisi teratas dengan produksi sekitar 65 juta meter kubik produk berbasis kayu pada 2013. Para peneliti memperkirakan sekitar 60% dari produksi tersebut berasal dari kayu hasil penebangan ilegal.
Kayu Ilegal
RDC menempati urutan teratas negara dengan proporsi kayu ilegal terbesar. Para peneliti menduga sumber tidak sah menyumbang lebih dari 90% produksi kayu tersebut. Penelitian juga mencatat bahwa Kamboja menghasilkan sekitar 90% kayunya secara ilegal. Bolivia, Peru, dan Laos masing-masing memiliki tingkat kayu ilegal sekitar 80%. Untuk kayu non-tropis, para peneliti menilai Rusia menjadi pemasok utama dari kawasan boreal dan beriklim sedang. Mereka memperkirakan sekitar 20% produk kayu Rusia berasal dari penebangan ilegal. Rusia mengekspor sekitar 96% kayu kerasnya ke China untuk proses pengolahan lanjutan. Industri di China mengolah kayu tersebut menjadi lantai, furnitur, dan berbagai produk lainnya. China kemudian memasarkan produk itu di dalam negeri dan mengekspornya kembali ke Eropa, Jepang, serta Amerika Serikat.
Penelitian dalam laporan tersebut mengungkap bahwa konversi hutan ilegal menghasilkan sekitar 30% kayu dunia. Pelaku biasanya melakukan konversi hutan untuk membuka lahan pertanian, seperti perkebunan sawit, peternakan sapi, dan produksi kedelai. Kayu hasil pembukaan hutan ilegal disebut sebagai kayu konversi, dan jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kejahatan terorganisir serta lemahnya kepastian hak atas tanah turut mendorong penebangan ilegal di berbagai negara. Penelitian dalam laporan ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan sumber daya alam ilegal, termasuk kayu, untuk membeli senjata. Praktik tersebut terjadi dalam situasi perang dan konflik di Afrika Barat, terutama di Republik Demokratik Kongo, Liberia, dan Sierra Leone. Di Republik Demokratik Kongo, pihak-pihak yang berkonflik masih membiayai sebagian konflik di wilayah timur melalui eksploitasi sumber daya alam.
Kepemilikan dan Hak Lahan
Menurut laporan tersebut, ketidakjelasan kepemilikan dan hak atas lahan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penebangan ilegal. Laporan ini menyebutkan bahwa publik memiliki sekitar 86% hutan dunia. Namun, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan hanya mengelola sekitar 60% dari hutan tersebut. Selain itu, kurang dari seperlima masyarakat memiliki hak atas tanah yang resmi. Analisis terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat lokal dan masyarakat adat mampu menekan deforestasi lebih rendah. Mereka biasanya menjaga hutan lebih baik ketika memiliki dan mengelolanya secara langsung. Tingkat deforestasi di kawasan tersebut cenderung lebih rendah daripada hutan yang dikelola pemerintah.
Para penulis laporan beserta pihak-pihak yang terlibat menyatakan bahwa meskipun masih diperlukan lebih banyak data untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai konteks dan skala penebangan ilegal, temuan yang ada sejauh ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk kejahatan yang serius. Oleh karena itu, mereka mendorong penyusunan kebijakan yang lebih efektif serta peningkatan kerja sama dalam upaya memberantas penebangan ilegal. Alexander Buck, Direktur Eksekutif IUFRO, menyatakan bahwa selain kerja sama bilateral, diperlukan kolaborasi internasional yang lebih kuat di tingkat global agar penebangan ilegal dan perdagangan kayu terkait dapat diberantas secara efektif, sekaligus mencegah praktik tersebut berpindah ke pasar yang regulasinya lebih lemah.
Penebangan Ilegal
Ia juga menegaskan bahwa penebangan ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan kehutanan yang hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang menangani hutan dan lingkungan. Menurutnya, konversi hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian merupakan contoh nyata pentingnya kerja sama lintas sektor, khususnya antara bidang kehutanan dan pertanian. Dampak positif dari berkurangnya penebangan ilegal tidak hanya dirasakan oleh hutan ini sendiri, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut. Selain itu, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang terdampak oleh aktivitas kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan praktik penebangan ilegal.
Solheim menyatakan bahwa strategi baru untuk mengatasi produksi kayu ilegal dan perdagangan yang menyertainya perlu segera disusun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya penting untuk memberantas praktik ilegal, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sekaligus melindunginya dari jaringan kriminal. Ia menambahkan bahwa ketika bukti ilmiah sudah jelas, seperti yang ditunjukkan dalam laporan tersebut, para pembuat kebijakan memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan.
