Tiga penjaga perdamaian Indonesia tewas dalam 24 jam di Lebanon selatan, menjadi momen kelam bagi UNIFIL. Insiden pertama melukai lima personel; empat hari kemudian, serangan ketiga melukai tiga tentara Indonesia lagi. Rangkaian kejadian itu menegaskan pola risiko yang kian meningkat bagi pasukan di lapangan. Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Hizbullah dan Pasukan Pertahanan Israel saat IDF menginvasi Lebanon selatan. PBB dan pemerintah mengecam keras serangan tersebut dan menuntut penyelidikan menyeluruh, meskipun pelaku masih belum jelas.
Selain dari tragedi kehilangan nyawa, ada setidaknya empat alasan mengapa insiden ini penting. Pertama, cara serangan terjadi menimbulkan kekhawatiran serius mengenai niat dan sasaran pelaku. Korban tewas tercatat dalam tiga kejadian terpisah. Insiden pertama berlangsung pada 30 Maret, ketika sebuah proyektil menghantam Pos PBB 7-1 di dekat Adchit Al Qusayr. Pos ini telah menjadi markas batalion mekanis Indonesia sejak 2009. IDF, Hizbullah, dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan mengetahui lokasi dan fungsi pos itu, karena bukan terpencil atau sementara.
Insiden kedua terjadi pada 31 Maret, ketika ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayyan. Serangan ini mencolok karena konvoi tersebut rutin beroperasi di area ini dengan kendaraan putih yang mudah orang kenali.
Insiden ketiga terjadi 3 April, saat ledakan misterius melukai tiga penjaga perdamaian Indonesia di Pos PBB 9-63 dekat El Adeisse. Di dekat Garis Biru, pos UNIFIL resmi ini memiliki koordinat yang jelas sehingga pihak terkait seharusnya mengetahuinya.
Secara keseluruhan, peristiwa ini memunculkan pertanyaan apakah pihak tertentu sengaja menargetkan kontingen Indonesia atau mereka terjebak dalam silang tembak. Dugaan seperti ini bukan hal baru.
Menara Pengawas
Pada Oktober 2024, dua personel penjaga perdamaian Indonesia terluka setelah tank Israel menembaki menara pengawas UNIFIL di Naqoura. Insiden tersebut memicu kecaman internasional, dan pada tahun yang sama Israel mendesak PBB menarik pasukan dari Lebanon selatan. Pada hari serangan Pos PBB-71, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan perluasan operasi militer Israel di Lebanon selatan.
Sementara itu, laporan PBB mencatat insiden ketika posisi UNIFIL terkena proyektil yang Hizbullah atau kelompok afiliasinya tembakkan. Salah satu kejadian tersebut terjadi pada 29 Oktober 2024, yang menyebabkan empat personel penjaga perdamaian asal Austria mengalami luka-luka.
Alasan kedua menegaskan pentingnya peristiwa ini karena Indonesia selama bertahun-tahun menyumbang salah satu jumlah personel terbesar bagi UNIFIL. Saat ini, Indonesia menempatkan sekitar 755 personel, atau kira-kira 10% dari total kekuatan misi. Di samping itu, sejak 2009 Indonesia secara konsisten juga mengirimkan unsur kapal angkatan laut untuk mendukung Satuan Tugas Maritim UNIFIL. Praktik ini berlanjut hingga tahun lalu dan semakin menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap misi tersebut. Karena itu, UNIFIL dapat dipandang sebagai misi perdamaian unggulan Indonesia, baik dari sisi operasional maupun nilai simboliknya.
Namun belakangan, sejumlah anggota parlemen Indonesia mulai mendorong pemerintah untuk meninjau ulang, bahkan mempertimbangkan, kemungkinan penarikan pasukan dari Lebanon. Meski demikian, beberapa pengamat menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan UNIFIL pada momen krusial dan menggerus kredibilitas Indonesia dalam misi perdamaian global.
Dampak Kebijakan
Ketiga, gugurnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia berpotensi memicu dampak kebijakan lebih luas dan memperkuat keraguan Indonesia terhadap keterlibatan dalam Dewan Perdamaian. Bahkan sebelum insiden ini, Indonesia telah mengambil jarak dengan menghentikan pembahasan inisiatif tersebut dan menunda rencana pengiriman pasukan ke Gaza.
Jika kematian tersebut membuat Indonesia kian mengambil jarak dari keterlibatannya di ranah Dewan Keamanan PBB, maka agenda Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebijakan luar negeri yang lebih proaktif bisa ikut melambat. Selama ini, partisipasi terkait Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu pilar dalam upayanya menampilkan Indonesia sebagai aktor global yang lebih berpengaruh. Namun, risiko yang tampak dari situasi di Lebanon berpotensi mendorong pemerintah untuk memilih strategi yang lebih berhati-hati. Idealnya, peristiwa ini menjadi pengingat agar Indonesia memastikan setiap komitmen baru ke depan—terutama yang menyangkut misi berisiko tinggi seperti usulan Pasukan Stabilisasi Internasional—benar-benar layak dan berkelanjutan, baik secara politik maupun dari sisi operasional.
Selain itu, korban meninggal dan luka-luka dalam insiden tersebut menjadi pengingat tegas bahwa pengerahan pasukan selalu membawa risiko nyata kehilangan nyawa—bahkan ketika mandatnya adalah misi perdamaian PBB yang sudah lama berjalan—terutama di wilayah yang tidak stabil dan mudah mengalami eskalasi cepat. Ditambah lagi dengan meningkatnya kecaman di dalam negeri—yang sebagian besar diarahkan pada operasi militer Israel di Lebanon—peristiwa ini kemungkinan akan semakin memperdalam keraguan Indonesia untuk kembali mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan tersebut.
Pertimbangan Praktis
Terakhir, muncul pula pertimbangan praktis mengenai apakah pengerahan pasukan seperti ini masih benar-benar layak. Jika Indonesia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza, maka Indonesia perlu berinvestasi pada perlindungan personel yang jauh lebih kuat—misalnya kendaraan tahan ranjau, tempat perlindungan yang diperkuat serta sistem pertahanan pangkalan yang lebih andal. Walaupun langkah-langkah tersebut jelas akan menambah beban logistik dan meningkatkan biaya finansial misi, penguatan ini diperlukan untuk mencegah—atau setidaknya mengurangi—risiko terulangnya tragedi seperti yang dialami personel UNIFIL. Kebutuhan ini semakin relevan mengingat pelanggaran gencatan senjata, termasuk serangan udara dan penembakan, masih terus terjadi di Jalur Gaza.
Pada akhirnya, gugurnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon bukan hanya sebuah duka yang menyayat hati. Peristiwa ini turut menempatkan peran internasional, kredibilitas dan pertimbangan kebijakan Indonesia di bawah sorotan yang lebih tajam, baik dari publik domestik maupun komunitas internasional. Ketika Indonesia menimbang langkah berikutnya—di Lebanon maupun di wilayah lain di Timur Tengah—pemerintah perlu menyeimbangkan ambisi dengan kehati-hatian, serta komitmen dengan perlindungan yang memadai. Pasalnya, keputusan-keputusan tersebut akan menentukan seberapa jauh prajurit dan personel berseragam Indonesia akan diminta untuk mengambil risiko—bahkan hingga mempertaruhkan, dan mungkin kehilangan, nyawanya.
