Pada 28 Mei 2026, Emmanuel Macron dan Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral di Prancis. Pertemuan membahas kerja sama strategis dan berbagai isu global yang menjadi kepentingan bersama. Kedua presiden menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan di tengah tantangan geopolitik dan global. Mereka juga sepakat membangun kerja sama berdasarkan kepercayaan dan dukungan terhadap multilateralisme berbasis aturan. Kedua presiden menyambut positif intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi yang terus berlanjut. Kedua presiden menilai pertukaran kunjungan kenegaraan mencerminkan kuatnya kemitraan strategis Indonesia dan Prancis. Mereka kembali menegaskan komitmen memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan. Keduanya juga menyambut penyelenggaraan Dialog Pertahanan Indonesia–Prancis (IFDD) ke-12 tahun ini. Mereka mendukung program pelatihan, termasuk kavaleri berkuda, bahasa, dan pertukaran pengalaman kepolisian. Kedua presiden juga mendorong penguatan kerja sama industri pertahanan dan pengembangan teknologi bersama.
Kedua presiden menekankan pentingnya menjaga sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan berlandaskan aturan. Mereka berkomitmen mempercepat implementasi penuh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Kedua presiden mendukung proyek dan investasi bersama di berbagai sektor strategis. Sektor tersebut mencakup transportasi, kesehatan, energi, teknologi, pertambangan, maritim, dan pertanian. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan daya saing industri dan akses pasar global. Mereka juga menekankan pentingnya peta jalan bersama di sektor pertanian. Kedua pihak menyambut kemajuan kerja sama peternakan sapi dan kuda. Mereka juga mendukung pembukaan akses pasar secara bertahap bagi produk yang saling menguntungkan.
Investasi Lintas Batas
Kedua presiden mendukung peningkatan investasi lintas batas, termasuk di sektor industri hilir. Mereka juga mendorong penguatan kemitraan antara pelaku usaha kedua negara. Dalam konteks tersebut, mereka menilai Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis–Indonesia sebagai wadah strategis untuk mempererat kerja sama ekonomi. Kedua pemimpin negara mendukung dan menyelenggarakan forum tersebut untuk pertama kalinya di Prancis pada 28 Mei 2026. Kedua presiden menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara. Mereka juga mendorong penguatan multilateralisme yang berlandaskan hukum internasional dengan menjadikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dasar utama. Kedua presiden menolak penggunaan maupun ancaman kekerasan dalam penyelesaian konflik. Mereka menyerukan penyelesaian damai di Palestina, Iran, Ukraina, dan Lebanon. Keduanya juga prihatin terhadap dampak konflik bagi masyarakat sipil dan infrastruktur. Mereka menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, kedua presiden mendukung kebebasan navigasi sesuai ketentuan UNCLOS 1982.
Kedua presiden menegaskan kembali dukungan terhadap penyelesaian damai konflik Palestina. Mereka mendukung implementasi solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Keduanya juga menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina. Selain itu, kedua presiden menyampaikan keprihatinan atas ketegangan yang meningkat di Selat Hormuz. Mereka menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencegah eskalasi konflik. Kedua presiden juga menegaskan dukungan terhadap kebebasan navigasi sesuai UNCLOS 1982. Kedua pemimpin menegaskan komitmen mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Mereka juga mendukung upaya perdamaian di berbagai kawasan dunia lainnya. Upaya tersebut harus berlandaskan Piagam PBB dan hukum internasional. Kedua pihak menyambut penandatanganan Deklarasi Niat Kerja Sama Pembangunan. Deklarasi itu membuka peluang kerja sama segitiga dengan negara ketiga. Mereka berharap kerja sama tersebut mendukung pembangunan, stabilitas, dan kemakmuran regional. Selain itu, kedua pemimpin mendorong identifikasi proyek prioritas untuk mempercepat implementasi kerja sama.
Kepentingan Publik Global
Kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen mereka untuk menjaga dan melindungi berbagai kepentingan publik global. Mereka menekankan pentingnya implementasi penuh Paris Agreement dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan kondisi serta prioritas nasional masing-masing negara. Selain itu, kedua pihak menilai JETP Indonesia sebagai platform strategis untuk menghadapi perubahan iklim.
Dalam bidang keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan, kedua pemimpin kembali menegaskan pentingnya mendorong implementasi yang efektif dan seimbang atas perjanjian BBNJ. Mereka juga menyoroti perlunya menyelesaikan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatasi polusi plastik, termasuk yang mencemari lingkungan laut. Selain itu, keduanya menyatakan harapan untuk memperkuat kemitraan melalui penyelenggaraan KTT Dampak Laut di Bali pada 8–10 Oktober 2026 serta Konferensi Para Pihak PBB pertama mengenai kelautan di bawah perjanjian BBNJ yang dijadwalkan berlangsung di New York pada 2027. Kedua pemimpin juga menyambut peluang untuk memperluas kerja sama di sektor kehutanan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya konservasi, mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta mendukung pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan.
Tahun Inovasi
Kedua presiden menyambut positif penyelenggaraan Tahun Inovasi Prancis–Indonesia 2026 dan menegaskan komitmen mereka untuk mendorong berbagai proyek strategis yang dapat memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mendukung pengembangan industri masa depan. Dalam kerangka tersebut, Indonesia menyampaikan ketertarikannya untuk memperluas kerja sama dengan Prancis di bidang riset dan inovasi, termasuk dalam pengembangan infrastruktur serta ekosistem energi nuklir yang aman, andal dan berkelanjutan. Memanfaatkan momentum tersebut, kedua presiden mengesahkan deklarasi bersama di bidang pendidikan, penelitian dan mobilitas sebagai salah satu prioritas utama dalam kerja sama bilateral. Mereka juga menyambut penyelenggaraan Kelompok Kerja Bersama mengenai Pendidikan Tinggi, Penelitian, Inovasi dan Kewirausahaan yang akan berlangsung di Angers pada 1–3 Juli 2026. Selain itu, kedua pemimpin kembali menegaskan pentingnya Kelompok Kerja Bersama di sektor pendidikan untuk memperkuat kerja sama pada bidang-bidang prioritas yang sama serta menjajaki peluang kolaborasi baru di masa mendatang.
Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai upaya memperkuat pendidikan administrasi publik di Indonesia. Mereka juga mengakui adanya pembahasan yang sedang berlangsung antara kementerian luar negeri kedua negara untuk mendorong pelaksanaan inisiatif konkret guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan diplomatik.
Dialog Perencanaan Kebijakan
Kedua pemimpin juga menyambut peluncuran perdana Dialog Perencanaan Kebijakan (PPD) antara kementerian luar negeri kedua negara yang dijadwalkan berlangsung di Prancis pada Juni 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah dialog rutin dan pertukaran pandangan geopolitik, sekaligus memperkuat kerja sama dalam menghadapi fragmentasi arsitektur keamanan global. Selain itu, kedua presiden menyambut penyelenggaraan Dialog Budaya Strategis pertama di Prancis pada 15 Juli 2025 dan mendorong keberlanjutan implementasi Deklarasi Bersama tentang Strategi di Bidang Kebudayaan yang disepakati pada 29 Mei 2025. Kedua pemimpin menyampaikan aspirasi bersama untuk membawa hubungan Prancis dan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif di masa depan. Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara secara lebih mendalam, produktif, dan saling menguntungkan, dengan tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah masing-masing.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kedua pemimpin sepakat menyusun kerangka kerja yang lebih konkret bagi pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif dengan memanfaatkan mekanisme bilateral yang telah ada serta berbagai bidang kerja sama prioritas. Mereka juga mendorong para menteri dan lembaga terkait, termasuk institusi pembiayaan pembangunan masing-masing negara, untuk mengidentifikasi capaian utama, menetapkan tenggat waktu, dan memperkuat koordinasi pada sektor-sektor strategis yang mendukung prioritas pembangunan nasional serta kemajuan jangka panjang kedua negara.
