Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia mendorong transformasi ekonomi dan program makan bergizi gratis di sekolah. Program tersebut mahal dan menimbulkan kerentanan fiskal. Program ini populer dan langkah menuju negara kesejahteraan, tetapi menekan keuangan publik. Penerimaan pajak sekitar 12% PDB dan proyeksi belanja melebihi 14% PDB akan memperlebar defisit. Investor memperhatikan kondisi ini; rupiah menjadi mata uang terlemah di Asia pada 2026 dan IHSG mencapai titik terendah sejak 2021. Lembaga pemeringkat menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena masalah tata kelola dan transparansi. Namun jika Prabowo melaksanakan reformasi untuk menahan kebijakan populis, Indonesia berpeluang kembali menjadi mesin pertumbuhan ASEAN dan ekonomi yang stabil.
Para pengamat memperkirakan tantangan tata kelola akan segera menguji pemerintahan Prabowo. MSCI, penyedia indeks global, menyoroti masalah transparansi di Indonesia yang bisa menurunkan klasifikasi pasar sahamnya. Beberapa pejabat tinggi memperingatkan kerusakan lingkungan yang mendesak serta ego sektoral antar kementerian. Ego sektoral itu dapat memecah koordinasi pemerintah dan menyulitkan pelaku usaha serta investor. Kekhawatiran utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Ada risiko dominasi kekuasaan eksekutif yang bisa mengikis lembaga-lembaga independen. Pengamat menilai ketergantungan Prabowo pada mesin politik lama dan rekam jejaknya meningkatkan risiko pemusatan kekuasaan. Kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ASEAN dan memperluas pengaruh bergantung pada penanganan kerentanan domestik.
Ekonomi Tumbuh
Ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo masih menunjukkan pertumbuhan, namun tetap menghadapi sejumlah risiko. Pemerintah menargetkan pertumbuhan antara 5,8%–6,5% pada 2027 dan inflasi 1,5%–3,5%, tetapi tantangan utama adalah mewujudkan swasembada pangan sebagai daya tarik bagi investor. Pemerintah mengusulkan pembentukan badan negara untuk mengatur ekspor komoditas seperti nikel, minyak sawit, dan batubara. Analis memperkirakan praktik ekspor perusahaan asing telah menghilangkan sekitar $908 miliar pendapatan selama tiga dekade terakhir. Jika pemerintah mengelolanya dengan baik, kebijakan nasionalisme sumber daya ini dapat memperkuat posisi fiskal Indonesia dan meningkatkan pengaruh negara di pasar internasional. Secara politik, pemilih muda masih memfavoritkan Prabowo karena citra gemoy-nya, dan koalisi dengan keluarga Jokowi serta partai-partai besar kemungkinan besar menjamin stabilitas politik jangka pendek. Bagi kawasan ASEAN, pengelolaan sumber daya alam yang lebih teratur dari Indonesia berpotensi memperkuat rantai pasokan regional dan meningkatkan posisi tawar kolektif kawasan dalam perdagangan global.
Ke depan, pemerintah perlu menyeimbangkan popularitas kebijakan dengan kebutuhan reformasi struktural. Pemerintah harus meningkatkan efisiensi pengeluaran, menutup kebocoran pendapatan, dan memperluas basis pajak untuk memperkuat keuangan negara. Tata kelola yang kuat serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang efektif diperlukan untuk mencegah kemunduran demokrasi dan membangun kepercayaan investor. Perencanaan ekonomi harus memasukkan keberlanjutan lingkungan agar nasionalisme sumber daya tidak merusak ekosistem. Jika pemerintah memanfaatkan posisi strategis Indonesia di ASEAN untuk menarik investasi dan menunjukkan kepemimpinan bertanggung jawab, negara dapat menstabilkan ekonomi dan memperkuat perannya sebagai motor pertumbuhan di Asia Tenggara.
Prabowo sendiri mengakui bahwa Indonesia sedang berada di titik krusial dengan masa depan yang dipertaruhkan. Saat ini negara masih memiliki sumber daya, kemauan politik dan pengaruh yang cukup untuk kembali ke jalur yang benar. Intinya adalah mengubah janji-janji populis menjadi praktik tata kelola yang nyata melalui reformasi. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi hasilnya sepadan: struktur ekonomi yang lebih kokoh, institusi yang stabil dan posisi regional yang lebih kuat di Asia Tenggara.
