Kebakaran hutan tahun ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jumlahnya melebihi emisi sejumlah negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Pada tahun 2015, tercatat lebih dari 120.000 kasus kebakaran hutan, menjadikannya salah satu periode terburuk dalam sejarah. Para peneliti memperkirakan kebakaran itu menghasilkan 1,75 miliar ton emisi setara CO2 ke atmosfer. Pada puncaknya September–Oktober 2015, emisi kebakaran melebihi emisi AS selama 26 dari 44 hari.
Walaupun kebakaran hutan tahun ini tergolong ekstrem, kabut asap sebenarnya hampir selalu berulang setiap tahun. Kabut itu menyebarkan polusi berbahaya ke Indonesia dan negara tetangga. Dampak kali ini semakin parah akibat pengaruh El Nino yang memicu suhu lebih tinggi dan kondisi lebih kering. Manusia menyebabkan peristiwa ini menjadi bencana, bukan fenomena alam.
Kebakaran hutan ini sebagian besar dilakukan sengaja untuk membuka lahan bagi perkebunan sawit dan industri kertas. Akibatnya, hutan dan lahan gambut yang menyerap karbon berubah menjadi sumber emisi karbon. Bencana ini merusak keanekaragaman hayati, mengancam satwa liar, dan merugikan masyarakat adat serta komunitas lokal. Kerugian meliputi dampak kesehatan, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya prospek ekonomi jangka panjang.
“Saat kabut asap mulai sirna, pesan yang tersampaikan menjadi jelas,” ujar Peter Graham, Kepala Program Hutan dan Iklim WWF. “Asap dari pembakaran lahan gambut berhutan yang menyebar ke negara tetangga menunjukkan emisi gas rumah kaca berdampak pada kita semua. Kita tidak bisa menunggu hingga tahun 2020 untuk mengambil langkah. Bersama-sama, kita memiliki kemampuan untuk bertindak sekarang.”
“Sektor lahan, yang mencakup kehutanan, konversi lahan dan pertanian, menyumbang sekitar seperempat dari total emisi gas rumah kaca. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata menjaga hutan sebagai kontribusi pada rezim iklim global baru yang disepakati di Paris. Pemerintah juga harus segera mengambil langkah mencegah terulangnya bencana serupa.”
Komponen Utama
REDD+ menjadi komponen utama solusi yang memberi insentif kepada negara berkembang menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme ini juga menjaga kelestarian, mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, dan meningkatkan cadangan karbon. WWF mendorong pemerintah memastikan dukungan pendanaan REDD+ dalam perjanjian iklim baru. Pemerintah harus segera menghentikan deforestasi dan kerusakan hutan.
Di wilayah Sumatra bagian tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua, WWF berperan dalam pengembangan strategi REDD+ melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, LSM dan sektor swasta. Misalnya, WWF bekerja bersama komunitas desa untuk menjaga kelestarian hutan dan mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Upaya ini memberikan manfaat tambahan, seperti pengakuan hak masyarakat lokal, pengurangan dampak negatif terhadap iklim dan keanekaragaman hayati, serta menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja jangka panjang. Sebagai contoh, WWF mendukung desa-desa di Kalimantan Timur dalam membentuk Kawasan Hutan Kemasyarakatan dengan dukungan pemerintah kabupaten, sehingga berhasil melindungi lebih dari 30 ribu hektare hutan tropis.
“Mengatasi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan merupakan cara paling efektif untuk mengendalikan kebakaran hutan dan emisi yang dihasilkannya,” kata Zulfira Warta, pemimpin program REDD+ WWF. “Kita tahu bagaimana memadamkan api, tetapi pencegahannya memerlukan kerja sama, komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil serta para tokoh masyarakat.”
“REDD+ memberikan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperkuat kerja sama, seperti yang telah terlihat di Kalimantan Timur, guna segera menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat, keanekaragaman hayati dan iklim.”
