Belakangan ini, Rizal Sukma, penasihat kebijakan luar negeri Jokowi, mengemukakan konsep Poros Empat Asia. Menurutnya, China, India, Indonesia, dan Jepang berpotensi bersama membentuk kawasan Pan Indo-Pasifik, atau Pacindo.
Sekitar 15 tahun silam, Presiden Abdurrahman Wahid mengajukan koalisi lima negara Asia; gagasan ini mirip usulan tersebut. Dalam inisiatif tersebut, Gus Dur mengusulkan kerja sama antara China, India, Indonesia, Jepang dan Singapura. Koalisi ini bukan aliansi pertahanan, melainkan kesepakatan kolaborasi politik, ekonomi, dan budaya. Tujuannya membantu kebangkitan tiga kekuatan utama Asia, dengan dukungan Jepang dan Singapura.
Rizal Sukma menegaskan konsep G-4 Asia bertumpu pada lima asumsi utama. Ia menyatakan Konferensi Afro-Asia April 2015 menyuntik energi baru bagi solidaritas Asia dan visi Abad Asia. Konferensi itu menghimpun pemimpin sekitar 100 negara Asia dan Afrika untuk memperingati 70 tahun solidaritas Afro-Asia.
Kedua, pemerintah tengah mengembangkan peran dan pengalaman sebagai perancang utama dalam kawasan regional. Kemampuan ini menjadi keunggulan, terlihat dari kontribusinya pada pertumbuhan dan meluasnya inisiatif kerja sama ASEAN. Pemerintah meraih posisi yang lebih menguntungkan ketimbang tiga negara Asia besar. Pemerintah telah menjalin kemitraan strategis dengan ketiganya dan menerapkan multi alignment berbasis kesetaraan dan partisipasi sejajar.
Ketiga, konsep ini menekankan bahwa empat negara utama Asia memikul tanggung jawab ketertiban kawasan, bukan pihak luar. Esensinya, para pemimpin regional harus bersama aktif membentuk tatanan kawasan, alih-alih bergantung pada kekuatan eksternal.
Keempat, gagasan ini berakar pada inisiatif terbaru para pemimpin Asia menjaga dialog dan komunikasi tetap terbuka. Rizal mencatat negara-negara besar berupaya meredakan ketegangan, seperti AS–China, India–China, Jepang–Korea Selatan, dan Jepang–China.
Terakhir, gagasan ini memanfaatkan momentum kekhawatiran memburuknya relasi Amerika Serikat dan China. Para pakar menjelaskan fenomena itu menggunakan teori Perangkap Thucydides.
Masuk Akal
Walaupun tiga asumsi awal terlihat masuk akal dan realistis, dua asumsi terakhir menimbulkan keraguan. Sebagai ilustrasi asumsi keempat, India dan China menggeser kemitraan strategis 2005 menjadi kemitraan pembangunan. Pada asumsi kelima, Jokowi harus meyakinkan Abe dan Modi bekerja sama dengan Xi di tengah Perangkap Thucydides.
Usulan ini menunjukkan penyimpangan dari kecenderungan kerja sama regional yang berlaku saat ini dalam empat aspek utama. Pertama, inisiatif ini berbeda dari perjanjian trilateral, misalnya Australia–Jepang–AS atau India–Jepang–AS, karena melibatkan China. Kedua, tidak melibatkan kekuatan luar kawasan, kecuali Rusia dan AS, demi mengikutsertakan China pendorong perubahan. Ketiga, rancangan ini memilih untuk tidak bertumpu pada ASEAN ataupun inisiatif kepemimpinan ASEAN. Terakhir, proposal ini tidak mencakup tiga kekuatan menengah penting: Australia, Korea Selatan, dan Vietnam.
Apa makna dari usulan tersebut bagi Indonesia dan ASEAN? Bagi sebagian kalangan, gagasan ini menandakan peran ASEAN kian tersisih dalam kebijakan luar negeri era Jokowi. Endy Bayuni menyebut arah kebijakan Jokowi lebih tegas, bahkan terlalu percaya diri, sehingga kerap melangkah tanpa ASEAN.
Dengan kembali menyoroti pandangannya bahwa ASEAN merupakan suatu bentuk keterbatasan, Rizal mereduksi peran organisasi tersebut dan menekankan urgensi serta signifikansi strategis dari KTT Asia Timur (EAS). Menurutnya, ASEAN tidak akan mampu mempertahankan peran sentralnya tanpa kesadaran akan pentingnya reformasi dan langkah konkret menuju pelembagaan yang lebih kuat. Pola pikir strategis ini menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya meninggalkan ASEAN, tetapi mengarahkan kebijakan lebih jauh dari jalur sebelumnya. Pemerintah menanggalkan pendekatan yang SBY sebut “geopolitik kerja sama” dan kini memusatkan perhatian pada dinamika politik antarkekuatan besar. Mengikuti pandangan Barry Desker, Indonesia sebagai kekuatan yang tumbuh tampak mulai melampaui kerangka ASEAN.
Asia 5
Sejak gagasan Asia-5 yang dicetuskan oleh Gus Dur, dinamika kawasan maupun situasi telah mengalami banyak perubahan. Pernyataan Rizal Sukma pada tahun 2009—yang bernada kritis terhadap pemerintah karena dinilai beroperasi di bawah potensinya akibat keterikatan pada ASEAN—telah memicu diskusi penting di dalam negeri mengenai ambisi regional dan konsistensinya dalam mempertahankan statusnya. Kini, Indonesia telah muncul sebagai kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik, dengan aspirasi untuk memperoleh posisi sejajar di antara negara-negara besar di tingkat regional. Para pengamat pun menyematkan berbagai label, seperti kekuatan baru, negara penyeimbang global, kekuatan demokrasi yang sedang tumbuh, negara adikuasa demokrasi muslim pertama, serta Indonesia yang tengah menanjak.
Meski gagasan tersebut mencerminkan ambisi besar, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara klaim atas peran strategis dan posisi aktual dalam lanskap regional. Konsep Big Four memang menempatkan sejajar dengan kekuatan besar seperti India, China dan Jepang, serta memperkuat narasi tentang peran dalam kawasan Pan Indo-Pasifik. Namun, komitmen yang terus berlanjut terhadap pendekatan sebagai kekuatan menengah justru membuat status tampak lebih rendah, seolah berada di lapisan kedua. Jika dapat bergabung dalam kelompok tersebut sebagai kekuatan menengah, maka muncul pertanyaan: mengapa negara-negara Asia lain yang juga tergolong kekuatan menengah seperti Korea Selatan, Australia atau bahkan Vietnam tidak turut serta?
Secara ringkas, terlihat bahwa pemerintah memiliki pola pikir layaknya kekuatan besar, namun tindakannya masih mencerminkan karakter kekuatan menengah. Strategi sebagai kekuatan menengah ini justru menjadi kemunduran, terutama ketika telah—atau ingin—diakui sebagai negara yang tengah tumbuh menjadi kekuatan regional. Di sisi lain, tiga negara besar Asia lainnya telah secara tegas menyatakan diri sebagai kekuatan utama kawasan. Ketidaksesuaian antara ambisi dan tindakan ini juga bertentangan dengan peringatan Rizal sendiri agar tidak bertindak di bawah kapasitasnya. Dengan demikian, bukanlah keterbatasan ASEAN yang menyebabkan bertindak di bawah potensinya, melainkan pilihan strategis yang membatasi diri sebagai kekuatan menengah secara sengaja dan membatasi peran regionalnya.
Empat Besar
Apabila waktunya telah tiba untuk membentuk kelompok Empat Besar di Asia, maka pemerintah perlu terlebih dahulu merumuskan kembali arah dan sikap regionalnya. Jika ingin dipandang setara dengan negara-negara besar, pemerintah harus menetapkan dengan jelas posisi yang ingin dicapainya, bukan terus berada di antara peran sebagai kekuatan besar dan kekuatan menengah. Ketidakjelasan ini telah membayangi kepemimpinan nasional selama setidaknya lima tahun terakhir. Kini saatnya bagi Indonesia yang tengah tumbuh untuk menyusun strategi besar sebagai kekuatan yang sedang berkembang. Langkah ini akan semakin memperkuat konsep Poros Empat Asia yang digagas oleh Rizal Sukma.
