Penulis studi di Nature Climate Change menyatakan hutan bakau menyimpan cadangan karbon sangat besar. Mereka menyebut hutan bakau aset penting dalam perundingan perubahan iklim di Paris.
Daniel Murdiyarso, penulis utama studi dan ilmuwan senior di CIFOR, menyatakan hal itu. Ia mengatakan pembuat kebijakan harus menganggap perlindungan dan pengelolaan hutan bakau berkelanjutan sebagai solusi mitigasi iklim.
“Namun, untuk mencapai kemajuan yang nyata, perlindungan dan pengelolaan hutan bakau secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat krusial.”
Selama beberapa dekade terakhir, banyak kawasan hutan bakau yang telah mengalami penebangan. Saat ini, dorongan politik yang kuat membuat waktu ini paling tepat untuk mengubah arah kebijakan dan memperbaiki kondisi.
Penelitian terbaru mengacu pada temuan sebelumnya: hutan bakau menyimpan karbon tiga sampai lima kali lebih banyak. Karena itu, hutan bakau menjadi ekosistem dengan kepadatan karbon tertinggi, total cadangan sekitar 3,14 miliar ton. Sebagian besar cadangan itu tersimpan di dalam tanah.
Daniel mengatakan ekosistem ini menyimpan sekitar 10 miliar ton karbon secara global. Indonesia menyimpan sekitar sepertiga dari jumlah itu di hutan bakau.
Hal ini penting karena penebangan serta pengeringan atau penggalian tanah hutan bakau mengoksidasi karbon yang tersimpan. Karbon itu kemudian terlepas ke atmosfer dan memperburuk perubahan iklim.
Para penulis mengatakan laju penebangan hutan bakau di negara ini hanya kalah cepat dari Republik Dominika. Oleh karena itu, para penulis menilai situasi ini semakin mengkhawatirkan.
Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kehilangan hutan bakau menyumbang sekitar 42% dari total emisi gas rumah kaca akibat degradasi ekosistem pesisir.
Harta Karun Tersembunyi yang Sangat Besar
Para peneliti melakukan pengukuran kadar karbon di sejumlah titik yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan.
Penelitian menunjukkan hutan bakau pesisir Jawa yang padat penduduk menyimpan lebih dari 500 ton karbon per hektare. Kawasan serupa di Papua yang terpencil dan jarang penduduk menyimpan hampir 1.500 ton karbon per hektare.
Kawasan hutan bakau seluas 2,9 juta hektare menyimpan karbon sangat tinggi dan berperan sebagai penyerap karbon global yang signifikan.
Dengan demikian, menjaga kelestarian hutan bakau perlu ditempatkan sebagai fokus utama dalam strategi nasional penurunan emisi karbon.
Target Iklim
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menetapkan sejumlah komitmen ambisius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Menjelang konferensi perubahan iklim di Kopenhagen tahun 2009, pemerintah menyatakan target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2011, target tersebut diperluas menjadi hingga 41%, dengan catatan adanya dukungan tambahan dari komunitas internasional.
Guna mencapai salah satu target tersebut, pemerintah harus menekan laju deforestasi, mengingat perubahan penggunaan lahan menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca.
Penebangan hutan bakau setiap tahunnya menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan emisi yang berasal dari perubahan penggunaan lahan.
“Dengan negosiasi perubahan iklim yang semakin mendekati puncaknya di Paris, saat ini merupakan momen yang ideal untuk menyoroti peran penting hutan bakau dalam upaya mitigasi,” ujar Daniel.
Inilah aspek yang dapat dianggap sebagai hal positif di balik terus berlangsungnya kerusakan hutan bakau.
Tingginya konsentrasi karbon dalam hutan bakau, yang menjadikannya sebagai sumber utama emisi saat mengalami kerusakan, juga membuka peluang besar yang menarik untuk dimanfaatkan.
Dr. Nur Masripatin, selaku Direktur Jenderal Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai potensi tersebut.
“Semua pihak sepakat bahwa ekosistem ini memiliki peran krusial, baik dalam menghadapi perubahan iklim maupun dalam mendukung mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bakau,” katanya.
“Dalam menghadapi perubahan iklim, hutan bakau menjadi salah satu ekosistem yang memungkinkan penerapan strategi mitigasi dan adaptasi secara bersamaan.”
Hal yang paling menonjol dari studi Daniel—dan menjadi perhatian utama para ilmuwan serta pembuat kebijakan—adalah bahwa menghentikan atau secara drastis memperlambat laju kehilangan hutan bakau akan menjadi langkah penting dalam mendekati target pengurangan emisi, yang tenggat waktunya tinggal lima tahun lagi.
Siapa yang Diuntungkan?
Menghentikan tren ini memerlukan pemahaman tentang pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan bakau.
Pelakunya adalah sektor akuakultur, khususnya budidaya udang, yang selama 30 tahun terakhir telah menghasilkan pendapatan kotor nasional sekitar $1,5 miliar per tahun. Meski tampak sebagai keberhasilan bagi industri perikanan, kenyataannya jauh lebih kompleks.
“Banyak yang melupakan bahwa hutan bakau memainkan peran vital sebagai habitat tempat ikan berkembang biak,” ujar Daniel.
Karena penebangan hutan bakau untuk keperluan akuakultur dapat membahayakan perikanan tangkap liar, sulit untuk memastikan adanya manfaat bersih bagi sektor perikanan—terlebih lagi bagi mata pencaharian masyarakat sekitar.
“Hutan bakau juga berperan sebagai pembentuk lahan yang efisien. Kemampuannya dalam menangkap sedimen dari daerah hulu serta puing-puing memberikan kontribusi besar dalam melindungi kawasan pesisir dan daratan dari ancaman kenaikan permukaan laut,” ujar Daniel.
“Walaupun manfaat ekosistem ini belum dikonversi menjadi nilai ekonomi, tetap penting untuk memasukkannya dalam perhitungan.”
Tantangan Tata Kelola
Upaya untuk menghentikan pembukaan lahan mangrove berpotensi menjadi tantangan kebijakan yang rumit dan penuh hambatan.
Daniel Murdiyarso sepenuhnya menyadari besarnya tantangan yang dihadapi dalam tugas ini.
“Mengelola hutan bakau secara berkelanjutan bukanlah hal yang mudah,” ujarnya.
“Pengelolaan mangrove melibatkan berbagai lembaga yang sering kali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak terkait untuk berkumpul dan menyusun aturan, kebijakan, serta strategi bersama demi pengelolaan mangrove yang efektif.”
Dr. Nur sependapat. “Yang menjadi tantangan utama adalah merumuskan kebijakan yang selaras dan berkesinambungan,” tuturnya.
“Meyakinkan pemerintah daerah juga merupakan hal yang krusial. Saat kami turun langsung ke lapangan, masih banyak pemerintah daerah yang belum melihat mangrove sebagai ekosistem yang bernilai atau layak untuk dilestarikan.”
Para ilmuwan dan pengambil kebijakan menyadari bahwa upaya perlindungan mangrove yang lebih efektif memerlukan pendekatan fundamental, termasuk koordinasi antar kementerian di tingkat nasional serta peningkatan kesadaran pemerintah daerah akan nilai penting ekosistem ini. Untuk mendukung hal tersebut, CIFOR telah mengembangkan alat pembelajaran mengenai pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan guna membantu mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Dengan adanya studi terbaru yang menyoroti peran krusial hutan bakau dalam mendukung pencapaian target nasional, para pengambil kebijakan kini memiliki landasan pengetahuan dan justifikasi yang kuat untuk mengambil langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim.
