Diskusi tentang kebangkitan Asia sering membandingkan China dan India, dua negara berpenduduk besar dan ekonomi cepat. Perbandingan itu menarik perhatian investor, jurnalis, dan pengamat kebijakan global. Bahkan, perbandingan India dan China telah menjadi industri tersendiri dengan banyak buku dan laporan. Buku dan laporan sering memakai analogi berlebihan seperti harimau, gajah, naga, dan kura-kura.
Slogan-slogan yang terdengar gamblang namun kabur sering memenuhi retorika tentang konsep Chindia. Misalnya, banyak pihak menilai China unggul dalam infrastruktur fisik, sedangkan India unggul dalam teknologi lunak. Pengamat menilai India memerlukan jaringan jalan sekelas China. Banyak pengamat juga menyebut China membutuhkan sistem politik yang lebih inklusif seperti India. Namun, karena perbedaan mendasar antara kedua negara sangat besar, pembelajaran dari perbandingan semacam ini menjadi kurang relevan. Sebuah apel tidak akan berubah menjadi jeruk hanya karena laporan dari McKinsey atau Deloitte menyarankan bahwa hal ini akan menguntungkan.
Perbandingan yang lebih tepat di Asia adalah antara India dan Indonesia. Kedua negara itu memiliki kedekatan budaya dan sejarah. Keduanya demokratis dan berkarakter beragam. India dan Indonesia sebenarnya lebih mirip satu sama lain daripada India dan China. Namun, para pengamat jarang membandingkan keduanya secara langsung.
Pada tahun 2013, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita China yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli mencapai $9.600. Sebagai perbandingan, PDB India hanya sebesar $4.000, angka yang lebih mendekati PDB Indonesia yang berada di kisaran $5.200. Di tahun yang sama, investasi tetap China menyumbang 46% dari PDB, jauh lebih tinggi daripada India 30% dan Indonesia 33%. Dalam perdagangan barang, China menyumbang lebih dari 10% perdagangan dunia, sedangkan India 1,6% dan Indonesia 1,0%.
Dalam aspek pembangunan manusia seperti akses sanitasi dan tingkat malnutrisi, Indonesia dan India menunjukkan kemiripan lebih besar daripada China. Sekitar 37% balita di Indonesia dan 39% di India mengalami stunting akibat kekurangan gizi dan faktor lain. Angka stunting di China berada di bawah 10%.
Tantangan Mendasar
Indonesia kemungkinan besar juga menghadapi berbagai tantangan mendasar yang kini menimpa India. Kedua negara harus memperkuat daya saing industri manufaktur untuk menciptakan jutaan lapangan kerja bagi populasi muda. Langkah ini penting agar populasi muda menjadi aset demografi, bukan beban seperti teori Malthus peringatkan. Pemerintah harus menarik investasi asing dan membenahi infrastruktur sambil menghadapi tekanan proteksionis dan memberantas korupsi. Masalah tata kelola muncul karena kedua negara masih berupaya menyeimbangkan kekuasaan pusat dan daerah.
Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, memiliki makna yang sejalan dengan slogan India, Unity in Diversity. Keduanya menyoroti keberhasilan masing-masing negara dalam menjaga identitas nasional di tengah keberagaman etnis dan agama yang kompleks. Meski begitu, perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas masih menjadi tantangan besar bagi kedua negara.
Sebagian besar tantangan China bersifat berbeda. Pemerintah China membangun infrastruktur bertaraf internasional dan menjadikan negaranya pusat manufaktur global yang mapan. Pada tahun 2012, China bahkan menjadi negara dengan penerimaan investasi asing langsung terbesar di dunia. Dari sisi demografi, persoalan China lebih menyerupai negara-negara maju: populasi menua dan angka kelahiran rendah. Jumlah tenaga kerja di China terus menurun.
China memiliki satu bahasa resmi dan sistem tulisan yang seragam, berbeda dengan India yang memiliki 23 bahasa. Dominasi satu kelompok etnis dan penekanan politik pada keseragaman membuat China lebih homogen secara etnis dan agama. China tidak memiliki semboyan nasional, tetapi banyak pihak telah lama mengasosiasikan konsep Tianxia dengan Kerajaan Tengah. Konsep itu menegaskan bahwa kaisar memegang kekuasaan penuh atas wilayah yang bagian dari mandat ilahi. Prinsip ini mencerminkan dorongan sentripetal kuat yang tetap menjadi inti struktur politik China.
Kebijakan Luar Negeri
Tidak seperti Indonesia dan India, China kini lebih sibuk menangani kebijakan luar negeri serta klaim wilayah darat dan laut. Secara ekonomi, negara itu menghadapi tantangan naik kelas dari pusat manufaktur menjadi pemimpin jasa dan inovasi. Secara politik, pemimpin China menekankan stabilitas sebagai alasan mempertahankan dominasi Partai Komunis dalam pemerintahan.
Orang India kerap merasa bingung saat pertama kali berhadapan dengan China. Orang India menganggap bahasa yang asing gunakan secara visual dan lisan. Arsitektur tampak tidak biasa, jalan-jalan terasa sangat halus, dan musim dingin menusuk. Meskipun pakaian seragam Mao sudah berlalu, orang India masih melihat keseragaman fisik dan intelektual di China sebagai sesuatu yang mencolok. Pusat perbelanjaan berlapis kaca dan logam mengilap memenuhi hampir semua kota besar di China. Kota-kota kecil sering memakai ubin kamar mandi sebagai bahan bangunan utama. Perdebatan politik yang biasa terdengar di kereta India jarang terdengar di China. Demonstrasi dan aksi mogok di jalanan hampir tidak terlihat di sana. Suara adzan maupun lonceng kuil pun jarang terdengar sebagai bagian dari suasana harian.
Sebaliknya, Indonesia memberikan kesan yang akrab bagi orang India. Demonstrasi sering terjadi, mulai dari tuntutan buruh soal kenaikan upah minimum hingga desakan kelompok religius membatalkan ajang kecantikan. Aksi-aksi itu sering menyebabkan kemacetan lalu lintas parah. Warung-warung kecil yang menjual berbagai barang, dari permen hingga bedak, berdiri di bawah bayang-bayang pusat perbelanjaan mewah. Suara adzan menjadi bagian dari ritme harian, sementara aroma tanah basah dari kebun turut mengisi suasana.
Berbagai aspek kehidupan memuat referensi epos Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Referensi tersebut muncul dalam bahasa, rambu jalan, komentar politik, dan iklan bus. Di depan Monas, patung besar Kresna berdiri, membimbing Arjuna menuju medan perang. Bahkan, banyak nama umat Muslim Indonesia dari tokoh dewa dan dewi Hindu. Salah satu bentuk hiburan populer di masyarakat adalah wayang kulit, pertunjukan teater tradisional yang mengangkat cerita-cerita dari epos India.
Epos Hindu
Karena itu, di Indonesia dan India masyarakat sering menyampaikan nilai keberanian, kekuatan, dan kejujuran melalui tokoh-tokoh epos Hindu; partai-partai Islam konservatif, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memanfaatkan pertunjukan wayang untuk menarik dukungan politik; misalnya, pada konvensi partai di Yogyakarta tahun 2011 PKS menampilkan kisah Bima dari Mahabharata untuk menggambarkan perlunya sosok seperti Bima dalam memerangi korupsi.
Pengaruh sejarah panjang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mendominasi kepulauan selama berabad-abad menjelaskan kedekatan ini. Budaya lokal menyerap dan menyesuaikan pengaruh itu meskipun tidak sepenuhnya utuh. Nilai-nilai budaya Hindu tetap membekas dalam tradisi masyarakat setempat, bahkan setelah terjadinya konversi besar-besaran ke agama Islam pada abad ke-16.
Masa penjajahan—oleh Belanda di Indonesia dan Inggris di India—telah memutus banyak jalur interaksi langsung antara kerajaan-kerajaan di kedua wilayah. Sejak abad ke-17, kekuatan-kekuatan Eropa perlahan menguasai jalur perdagangan yang selama berabad-abad menjadi lintasan tekstil, rempah-rempah, dan pertukaran gagasan.
Indonesia dan India sama-sama memperoleh kemerdekaan pada akhir dekade 1940-an. Namun, kebijakan ekonomi yang cenderung mengarah pada isolasi—sebuah ciri umum dari proses dekolonisasi di kedua negara—justru memperkuat terputusnya hubungan yang sebelumnya terjalin selama masa kolonial. Akibatnya, masyarakat di kedua negara kini umumnya tidak menyadari kedekatan budaya yang sebenarnya cukup mendalam. Meski demikian, keterkaitan antara Indonesia dan India tetap terasa nyata, tercermin tidak hanya dalam nilai-nilai sosial, tetapi juga dalam bahasa. Banyak kosakata dalam bahasa India dan bentuk baku bahasa Melayu yang berasal dari bahasa-bahasa India seperti Sanskerta, Tamil dan Urdu.
Kesatuan Wilayah
China telah lama terkenal sebagai negara dengan kesatuan wilayah yang lebih konsisten daripada Indonesia atau India. Meskipun batas-batas geografisnya mengalami perubahan selama berabad-abad, keberadaan Indonesia dan India sebagai entitas politik baru benar-benar terbentuk pada masa kolonial. Sampai pertengahan abad ke-20, banyak pengamat Barat memperkirakan bahwa kedua negara akan mengalami perpecahan setelah kolonialisme, mengingat keragaman bahasa, etnis dan agama yang sangat kompleks. India, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun juga menjadi tempat tinggal bagi populasi muslim yang hampir setara dengan Pakistan, serta komunitas besar pemeluk Kristen, Sikh, Buddha dan Zoroaster. Bahkan, uang kertas India saat ini mencantumkan denominasi dalam 15 bahasa yang berbeda.
Banyak orang sering tidak mengenali besarnya keanekaragaman Indonesia. Dengan populasi sekitar 250 juta jiwa, Indonesia menempati posisi sebagai negara terpadat keempat dan demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jika kita memetakan wilayah kepulauan Indonesia ke peta Eropa, bentangannya menjangkau dari Irlandia hingga Laut Kaspia. Negara ini menjadi tempat tinggal bagi penutur 719 bahasa yang berasal dari lebih dari 360 kelompok etnis. Berbeda dengan India, Indonesia memiliki satu bahasa nasional yang menyatukan, yaitu bahasa Indonesia.
Sebagian besar penduduk Indonesia, sekitar tujuh dari delapan orang, menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Meski demikian, Indonesia juga secara resmi mengakui lima agama lainnya, yaitu Hindu, Buddha, Protestan, Katolik dan Konghucu.
Selama beberapa dekade, Indonesia dan India menghadapi tantangan separatisme di wilayah-wilayah perbatasannya. Namun, keduanya mampu melewati proses dekolonisasi dengan relatif stabil. Keberhasilan ini sekaligus menolak pandangan Eropa yang menganggap keseragaman agama, bahasa, dan etnis sebagai fondasi utama keberlangsungan politik negara.
Identitas Kolektif
Fakta bahwa Indonesia dan India tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensinya, tetapi juga tumbuh menjadi negara dengan laju pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, menunjukkan bahwa identitas kolektif yang kokoh dapat masyarakat bangun dari keragaman yang tampaknya sulit mereka satukan. Keberhasilan kedua negara dalam menjaga keseimbangan keberagaman tersebut dalam kerangka sistem politik yang demokratis—dengan Indonesia yang mulai menjalankan demokrasi sejak berakhirnya rezim militer Soeharto pada tahun 1998—menjadi pencapaian penting yang membedakannya dari China.
Meski telah menerapkan sistem demokrasi, baik Indonesia maupun India tetap menghadapi tantangan serius dalam mencegah dominasi mayoritas yang bisa mengarah pada bentuk tirani. Publik mengenal Narendra Modi, Perdana Menteri India saat ini, sebagai tokoh reformis di bidang ekonomi. Namun, kritikus menilai ia tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menghentikan kerusuhan bernuansa agama pada 2002 ketika ia menjabat sebagai kepala menteri di negara bagian Gujarat. Tragedi tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang, mayoritas dari kalangan muslim.
Modi membantah keterlibatannya dan pengadilan menyatakan dia bebas, tetapi sejumlah kelompok masyarakat sipil tetap meyakini bahwa ia bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Partai yang dia pimpin menjalin hubungan kuat dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh, organisasi Hindu konservatif yang mengusung visi menjadikan India negara berbasis Hindu. Karena itu, keberagaman dan pluralisme di India tetap menjadi isu penting yang tidak boleh terabaikan.
Joko Widodo, sebagai pemimpin baru Indonesia, memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi di kalangan kelompok minoritas. Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2012, ia menggandeng Basuki Tjahaja Purnama—seorang warga keturunan China yang beragama Kristen—sebagai pasangan calon Wakil Gubernur. Meski demikian, sejumlah komunitas muslim minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah masih menyuarakan keluhan atas perlakuan diskriminatif dari mayoritas Sunni. Kelompok Kristen pun menghadapi tantangan, terutama dalam hal mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah.
Fondasi Negara
Indonesia dan India memilih untuk tidak menjadikan teokrasi sebagai fondasi negara. Meski demikian, berbeda dengan negara-negara Eropa yang cenderung sekuler, agama tetap memainkan peran signifikan dalam ruang publik di kedua negara. Oleh karena itu, keduanya menjadi contoh penting dalam merumuskan alternatif ketiga bagi negara-negara di mana agama masih menjadi elemen utama dalam identitas masyarakat, namun tetap mampu menjaga agar sisi-sisi agama yang bersifat eksklusif atau intoleran tidak mendominasi.
Konstitusi India secara eksplisit menyatakan bahwa negara ini menganut prinsip sekularisme. Meski demikian, konstitusi dan sistem hukum tidak merinci secara jelas bagaimana negara harus menjalankan hubungan dengan agama. Sebaliknya, masyarakat India memaknai konsep sekularisme sebagai sikap menghormati dan mengakui semua agama secara setara.
Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan istilah sekuler. Namun, prinsip utama dalam Pancasila—yang menjadi fondasi konstitusi—menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, tidak ada penyebutan khusus terhadap Tuhan dalam agama tertentu, sebagai hasil kompromi dengan kelompok Islamis yang menginginkan penyebutan langsung terhadap Allah. Dengan pendekatan ini, konstitusi Indonesia tetap menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warganya.
Ketika Indonesia dan India terus bergerak maju di era milenium baru, muncul keraguan dan pertanyaan mengenai konsep dasar pendirian negara masing-masing. Secara ideologis, keduanya lebih menyerupai proyek yang masih berkembang daripada hasil akhir yang sudah sempurna. Justru karena itulah, pengalaman kedua negara menjadi sangat relevan dan saling mencerminkan satu sama lain.
Agama masih memainkan peran penting dalam dinamika politik di Indonesia dan India, meskipun isu pembangunan dan upaya pemberantasan korupsi kini menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pemilih. Jika janji pertumbuhan ekonomi dari pemerintahan baru di kedua negara tidak terpenuhi, ada kemungkinan para pemimpin—terutama Narendra Modi—akan kembali memanfaatkan ketegangan antaragama sebagai strategi kampanye menjelang pemilu berikutnya. Belum ada pihak yang dapat memastikan bagaimana masyarakat akan merespons pendekatan semacam ini.
Kesamaan Ekonomi
Walaupun India baru meluncurkan reformasi ekonominya pada awal dekade 1990-an—lebih dari dua dekade setelah Indonesia memulai liberalisasi ekonomi di bawah pemerintahan militer Soeharto—kedua negara tetap menunjukkan sejumlah kesamaan dalam aspek-aspek ekonominya.
Dalam 10 tahun terakhir, baik Indonesia maupun India mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun sempat mengalami perlambatan akibat krisis keuangan global tahun 2008. India mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi riil sebesar 7,7%, sedangkan Indonesia mencapai 5,5%. Kedua negara telah mengambil langkah signifikan dalam membuka akses ekonominya ke pasar internasional, dengan ekspor kini menyumbang sekitar seperempat dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Secara demografis, penduduk India memiliki usia median 27 tahun, sedikit lebih muda daripada Indonesia yang median usianya 29 tahun, dan jauh lebih muda daripada China yang median usianya 37 tahun.
Pada tahun 2013, Indonesia dan India termasuk dalam kelompok Fragile Five—sebuah istilah yang oleh Morgan Stanley untuk menyebut negara-negara berkembang dengan defisit perdagangan yang signifikan. Namun, sejak Jokowi dan Modi menjabat sebagai pemimpin pada pertengahan tahun 2014, kepercayaan investor mulai meningkat. Banyak pengamat menilai bahwa kepemimpinannya membuka peluang bagi pelaksanaan reformasi besar yang telah lama tertunda, yang berpotensi mendorong transformasi struktural dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua negara.
Ben Bland mengidentifikasi sejumlah hambatan utama bagi kemajuan Indonesia, termasuk maraknya praktik korupsi, buruknya kondisi infrastruktur, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta minimnya investasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia juga menyoroti tantangan lain seperti rendahnya kemudahan berusaha di Indonesia dan perlunya peningkatan koordinasi antara kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah.
Menggantikan India
Indonesia bisa saja menggantikan posisi India dan menghadapi tantangan yang serupa. Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dari 189 negara dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, sedangkan India menempati posisi ke-142. Pengeluaran untuk layanan kesehatan sebagai persentase dari PDB masih tergolong rendah di kedua negara—India sebesar 4%, dan Indonesia bahkan lebih rendah, yaitu 3%. Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2014 mengenai tingkat korupsi, India berada di peringkat ke-85 dari 175 negara, sedangkan Indonesia di posisi ke-107. Tingkat korupsi ini menjadi hambatan besar bagi peningkatan produktivitas, inovasi dan pembentukan modal.
Kedua negara sangat membutuhkan penguatan sektor manufaktur untuk menyerap tenaga kerja setengah menganggur yang terus berdatangan ke kota-kota demi mencari pekerjaan. Namun, mewujudkan hal tersebut bukanlah tugas yang mudah. Keberhasilan Jokowi dan Modi dalam mencapai tujuan ini sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan kepentingan kelompok proteksionis dan perusahaan milik negara yang terbiasa menerima subsidi, dengan upaya reformasi yang bertujuan membuka akses terhadap investasi asing, menyederhanakan birokrasi, serta menghadapi kelompok elite yang telah lama berkuasa.
Penurunan harga minyak mentah dunia telah membantu mengurangi dampak dari keputusan Indonesia pada bulan November lalu untuk mengurangi subsidi bahan bakar, yang menyebabkan kenaikan harga bensin dan solar lebih dari 30%. Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar 8 hingga 10 miliar dolar AS tahun ini. Di sisi lain, India juga mengambil langkah serupa dengan menghentikan subsidi solar pada bulan Oktober dan menaikkan pajak bahan bakar.
Dampak Positif
Penggunaan dana hasil penghematan akan sangat menentukan apakah kebijakan itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat tingginya tingkat kemiskinan di kedua negara—terutama di India, di mana lebih dari separuh penduduk hidup dengan daya beli kurang dari $2 per hari—pemerintah dapat menggunakan dana tambahan untuk mendukung masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat stabilitas politik. Pemerintah dapat mengarahkan sebagian anggaran tersebut ke sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Namun, alokasi dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin juga penting untuk mengurangi potensi korupsi dari pihak perantara.
Meski begitu, memberantas korupsi yang telah mengakar bukanlah hal yang mudah bagi kedua negara. Jokowi, misalnya, menghadapi kontroversi terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian. Budi, seorang jenderal berpengaruh yang pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri—ketua partai pendukung Jokowi—dikenal memiliki hubungan dekat dengannya. Hanya tiga hari setelah pencalonannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Tak lama kemudian, pihak kepolisian menangkap salah satu dari lima komisioner KPK dengan tuduhan memberikan sumpah palsu dalam kasus yang terjadi lima tahun sebelumnya.
Dalam proses tersebut, citra Jokowi turut tercoreng. Meskipun ia sempat menunda pencalonan Budi Gunawan, keputusan untuk secara resmi membatalkannya baru dilakukan lebih dari sebulan kemudian. Akibatnya, Jokowi dianggap menjauh dari aspirasi publik, yang menilai dirinya tunduk pada pengaruh kelompok lama, termasuk para elite politik yang melihat Budi sebagai sekutunya.
Dampak dari semua ini terhadap ambisi reformasi Jokowi masih belum dapat dipastikan. Namun, situasi tersebut menyoroti betapa sulitnya mengendalikan pengaruh elite korup yang telah mengakar kuat di Indonesia.
Posisi Minoritas
Situasi politik presiden Indonesia semakin kompleks karena partainya, PDI-P, hanya memiliki posisi minoritas di parlemen. Lebih parahnya lagi, ia tidak sepenuhnya bisa mengandalkan dukungan dari partainya sendiri, yang berada di bawah kendali Megawati. Sebaliknya, Modi memiliki posisi yang lebih kuat dengan dukungan mayoritas di parlemen India. Meski begitu, partainya, BJP, mengalami kekalahan besar dalam pemilihan majelis negara bagian di Delhi awal tahun ini, hanya berhasil memperoleh 3 dari 70 kursi yang tersedia.
Kemenangan utama dalam pemilu tersebut diraih oleh Partai Aam Aadmi (AAP), partai baru yang dipimpin oleh mantan aktivis anti-korupsi. Partai ini mengusung kebijakan peningkatan subsidi listrik dan air, yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar. Menerapkan reformasi struktural di negara seperti India bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi pemerintahan yang memiliki dukungan kuat di tingkat pusat, karena para pemilih cenderung lebih merespons kebijakan yang memberikan manfaat jangka pendek.
Jika dibandingkan dengan India, Indonesia masih tergolong sebagai negara demokrasi yang baru, mengingat rezim otoriter Jenderal Soeharto yang berlangsung selama tiga dekade baru berakhir pada tahun 1998. Meski begitu, secara politik, kedua negara menunjukkan karakter yang sangat berbeda. Kehidupan publik di keduanya ditandai oleh keberagaman partai politik, demonstrasi yang ramai, tuntutan dari serikat pekerja, serta media yang bebas dan kritis—kontras dengan suasana formal dan terkontrol dalam pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional China yang cenderung kaku dan seragam.
Pemilu tahun lalu menandai kemunculan generasi baru pemimpin yang mendapat dukungan luas di kedua negara, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap elite politik lama. Modi, yang berasal dari keluarga sederhana pengelola kedai teh, berhasil menembus batas-batas kasta dan kelas sosial di India. Jokowi juga memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda. Ia adalah putra seorang tukang kayu dan pernah berprofesi sebagai penjual furnitur sebelum menjabat sebagai Walikota Solo.
Menutupi Perbedaan
Kesamaan antara Indonesia dan India tidak seharusnya menutupi perbedaan mencolok dalam karakter kepemimpinan dan arah kebijakan masing-masing. Justru, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan perbandingan antara kedua negara menarik untuk terus diamati dalam beberapa tahun ke depan.
Modi dikenal sebagai pemimpin yang dominan dan berani, sementara Jokowi lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dan damai. Selama menjabat sebagai Menteri Utama Negara Bagian Gujarat dari tahun 2001 hingga 2014, Modi menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada dunia usaha. Sejak menjadi perdana menteri, ia semakin memusatkan kekuasaan di kantornya, dengan memberikan ruang gerak yang terbatas bagi para menterinya.
Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan merakyat. Saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2012, ia sengaja menghindari simbol-simbol kekuasaan seperti mobil mewah dan pengawalan ketat. Ia kerap mengunjungi pasar untuk mendengarkan langsung keluhan warga, dan sering terlihat menghadiri berbagai acara publik seperti konser musik dan lomba lari maraton.
Modi membangun reputasinya di Gujarat melalui berbagai proyek infrastruktur berskala besar, sementara Jokowi mulai dikenal publik saat menjabat sebagai Walikota Solo. Di sana, ia berhasil mengubah kota yang sebelumnya dikenal rawan kriminalitas menjadi pusat seni dan budaya lokal. Salah satu pencapaian pentingnya adalah kemampuannya dalam menengahi kepentingan para pedagang kaki lima yang menempati taman kota, menunjukkan keterampilan diplomasi dan pendekatan inklusifnya.
Modi dikenal sebagai reformis ekonomi yang berpandangan kapitalis. Selama memimpin Gujarat, ia berhasil menarik investasi besar ke sektor manufaktur dan pembangkit listrik. Ia menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia usaha, dengan tujuan menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pembebasan lahan, yang jauh lebih efisien dibandingkan wilayah lain di India.
Kebijakan Bertahap
Sebagai perdana menteri, Modi belum mengumumkan reformasi besar yang mencolok, namun telah mengusulkan sejumlah kebijakan yang lebih bertahap, seperti pelonggaran regulasi investasi asing di sektor asuransi, kontraktor militer dan perusahaan properti. Pemerintahannya juga tengah menjalankan reformasi pajak secara menyeluruh. Dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi India bahkan berhasil menyamai laju pertumbuhan China untuk pertama kalinya.
Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Baik saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta maupun sebelumnya sebagai Walikota Solo, ia selalu menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama. Ia menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima di Solo. Selama memimpin Jakarta, ia meluncurkan berbagai program unggulan, seperti layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan untuk keluarga miskin, relokasi ribuan warga dari kawasan rawan banjir ke rumah susun, serta memulai kembali proyek perbaikan transportasi umum yang sempat tertunda. Ketika menjabat sebagai presiden, ia memperluas program kartu pintar untuk memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Pertumbuhan Ekonomi
Para analis memproyeksikan bahwa tahun ini India akan mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sementara Indonesia diperkirakan tumbuh lebih dari 5%. Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan tren sebelumnya, laju pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk membawa perubahan besar dalam jangka menengah bagi kedua negara—terutama jika dibandingkan dengan China yang pada tahap pembangunan serupa mampu mencapai pertumbuhan sekitar 10%. Untuk benar-benar mengangkat jutaan penduduk dari kemiskinan, Indonesia dan India perlu melakukan inovasi dan investasi dalam skala yang jauh lebih besar.
Beberapa syarat utama untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan status negara berpenghasilan menengah ke atas sudah cukup jelas, seperti keterbukaan terhadap investasi asing, pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, serta reformasi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun, masih ada banyak tantangan yang sulit diprediksi—termasuk meningkatnya kesenjangan pendapatan, konflik etnis, urbanisasi yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, dan dampak perubahan iklim—yang dapat menghambat perjalanan menuju kemajuan. Baik Indonesia maupun India tampak bertekad untuk mengejar ketertinggalan, tetapi jalan menuju keberhasilan pasti akan panjang dan penuh tantangan.
