Kabut asap belakangan ini menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kualitas udara yang memburuk dan pernyataan tegas para pejabat memanaskan ketegangan di antara tiga negara tersebut.
Presiden mengajukan permintaan bantuan dari komunitas internasional untuk mengatasi kebakaran hutan yang telah menimbulkan kabut asap pekat di kawasan ini.
Greenpeace merilis video rekaman drone yang menampilkan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan secara dramatis. Rekaman itu memperlihatkan api menyala hebat dan meluas di sejumlah titik.
Tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Enam negara pendiri menandatangani AFTA dan menggelar KTT ASEAN di Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand termasuk negara pendiri tersebut.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan penyebab kebakaran hutan ilegal. Kebakaran itu menyelimuti wilayah ini dengan asap.
Para pengamat menilai langkah pemerintah mengatasi kabut asap membutuhkan waktu lama sebelum efektivitasnya terlihat.
Korupsi, minimnya investasi pada barang publik, serta lemahnya akuntabilitas merupakan masalah umum di banyak negara berkembang. Banyak pihak berpendapat persoalan ini memburuk saat pemerintah bergantung pada pendapatan tak terduga seperti sumber daya alam atau bantuan luar. Buruknya tata kelola mencerminkan kurangnya kemauan atau kemampuan warga mencegah politisi menguntungkan diri sendiri atas biaya publik.
NASA memperingatkan bahwa kebakaran hutan yang menyelimuti Asia Tenggara dengan kabut asap tebal bisa menjadi salah satu yang terparah. Dampak tersebut berpotensi melampaui banyak kebakaran besar sebelumnya. Otoritas internasional dan lokal harus segera meningkatkan respons darurat. Musim kemarau yang berkepanjangan turut menyulitkan penanganan krisis yang telah terjadi hampir dua dekade.
Pada Kamis, 1 Oktober 2015, pemerintah membela proses penawaran proyek kereta cepat pertamanya yang tidak teratur. Setelah berbulan-bulan komunikasi yang tidak jelas, pemerintah akhirnya memilih China sebagai mitra proyek senilai $5 miliar. Keputusan ini memicu kekecewaan dari pihak Jepang.