Pada Kamis, 1 Oktober 2015, pemerintah membela proses penawaran proyek kereta cepat pertamanya yang tidak teratur. Setelah berbulan-bulan komunikasi yang tidak jelas, pemerintah akhirnya memilih China sebagai mitra proyek senilai $5 miliar. Keputusan ini memicu kekecewaan dari pihak Jepang.
Menteri BUMN Rini Soemarno, yang sebelumnya mendukung proposal China, menghadiri proses tersebut. Ia membela pelaksanaan mekanisme penawaran tersebut.
Ia mengatakan kepada wartawan bahwa proses tersebut berjalan sangat terbuka. Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan mengenai komunikasi pemerintah yang membingungkan.
Ia mengaku tidak memahami alasan para investor asing merasa kecewa terhadap situasi itu
Ia menjelaskan bahwa proposal China terpilih karena menawarkan struktur keuangan yang lebih menguntungkan. Tawaran tersebut tidak memerlukan dana maupun jaminan pemerintah, berbeda dengan proposal dari Jepang.
China dan Jepang telah lama bersaing membangun jalur kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Bandung merupakan kota pegunungan berjarak sekitar 160 kilometer dari ibu kota.
Kompetisi ini mencerminkan meningkatnya persaingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar Asia. Keduanya berupaya memperluas pengaruh di kawasan regional.
Pengumuman pemenang semula dijadwalkan pada awal bulan lalu, namun otoritas terkait tiba-tiba mengubah keputusan di saat-saat terakhir dengan memilih opsi kereta berkecepatan sedang yang lebih ekonomis, serta memutuskan untuk mengulang proses penawaran.
Namun pada hari Selasa, juru bicara utama pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa seorang utusan telah dikirim ke Jepang untuk menyampaikan bahwa keputusan telah berubah kembali — dan bahwa tawaran awal dari China untuk proyek kereta cepat telah diterima.
Juru bicara Yoshihide Suga menyatakan bahwa kabar tersebut sangat mengecewakan.
Saat ini, konsorsium antara Indonesia dan China tengah melakukan pembahasan terkait isi kontrak, sementara tidak ada lagi pihak lain yang terlibat dalam proses penawaran tersebut.
Proyek kereta ini menjadi elemen krusial dalam inisiatif Presiden Joko Widodo untuk memperluas pembangunan infrastruktur serta melakukan pembaruan terhadap jalan raya, jalur kereta dan pelabuhan yang sudah lama ada.
