Berita politik, kebijakan pemerintah dan isu sosial dalam negeri
Di dalam negeri, kritik terhadap keterlibatan pemerintah dalam Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump di AS semakin menguat. Pengawasan terhadap kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan AS meningkat seiring memanasnya perang di Timur Tengah.
Missouri Botanical Garden bermitra dengan masyarakat setempat. Tujuannya menyelamatkan hutan yang terancam punah. Hutan itu berada di salah satu kawasan paling kaya keanekaragaman hayati di dunia.
Lonjakan popularitas kompetisi kicau berdampak pada penurunan besar populasi shama punggung putih. Rizky Maulana Yanuar, kontributor video Mongabay, melaporkan bahwa memelihara burung mengakar dalam budaya lokal. Orang-orang di Jawa menilai seorang pria sukses jika ia memiliki pekerjaan, rumah, kendaraan, istri, dan burung.
Pemerintah mengumumkan larangan media sosial dan platform daring populer bagi anak di bawah 16, bergabung dengan negara-negara lain yang memperkenalkan pembatasan demi melindungi anak dari pelecehan di internet.
Filipina tak sanggup membeli kapal induk, tak mampu memeliharanya jika memilikinya, dan mayoritas analis menilai negara itu tidak membutuhkannya.
Seorang tokoh daerah aktif mendorong keadilan dalam transisi energi di Sumatera Selatan dan memperjuangkan penggunaan energi terbarukan.
Keputusan pemerintah mengoperasikan kapal induk sendiri memecah pandangan para analis; sebagian menilai langkah ini strategis. Yang lain memperingatkan ini bisa menjadi simbol mahal tanpa manfaat nyata.
Rencana pemerintah memulangkan kapal induk pertama pada 2026 terlihat seperti adegan sinematik. Angkatan laut Eropa mempensiunkan kapal perang 180 meter itu sebelumnya, dan pihak berwenang di Asia Tenggara memodifikasi serta menghidupkannya kembali. Fungsinya menjadi landasan pacu terapung sekaligus pos komando.
Beberapa hari sebelum keberangkatan presiden ke AS untuk pertemuan perdana Dewan Perdamaian, juru bicara militer mengumumkan sesuatu. Donald Trump memprakarsai dan memimpin dewan tersebut sebagai Presiden AS, dan pengumumannya memicu kontroversi.
Kebijakan radikal merelokasi penduduk dari taman nasional Sumatra yang terdeforestasi. Langkah ini telah memindahkan ratusan keluarga. Pejabat mempromosikan program kontroversial ini sebagai model bagi kawasan lindung lain di sisa hutan tropis Asia.