Menjelang genap dua tahun pemerintahannya, opini publik di Indonesia semakin terbelah ke dalam realitas yang berseberangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga tumbuh lebih cepat daripada distribusi kesejahteraan negara. Survei SMRC yang terbit pada 16 Oktober 2026 mencatat kepuasan publik terhadap presiden turun menjadi 44,5%. Angka itu telah melewati batas psikologis 50% ke bawah. Untuk pertama kalinya pada era Prabowo, kelompok warga yang tidak puas menjadi mayoritas. Sebanyak 53,4% responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden. Dua hari kemudian, PPI menyajikan gambaran berbeda tentang kondisi politik nasional. Survei tatap muka PPI yang terbit pada 18 Oktober mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 65,4%. Sebanyak 65,2% responden juga menyatakan persetujuan terhadap kepemimpinan presiden. Selain itu, tingkat optimisme terhadap masa depan tercatat mencapai 67,0%. Perbedaan temuan antarlembaga survei tersebut menunjukkan rapuhnya basis dukungan politik yang menopang pemerintah. Survei SMRC memadukan wawancara telepon dan verifikasi lapangan.
Kepuasan terhadap Prabowo turun dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026. Angka tersebut kembali menurun pada Oktober 2026. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irfani, menilai bahwa tren penurunan tersebut masih berlangsung dan belum mencapai titik stabil secara statistik. Bagi investor dan pelaku usaha global, melemahnya dukungan terhadap pemerintah dapat meningkatkan friksi politik. Kinerja makroekonomi yang kuat masih memberi ruang bagi pemerintah menjalankan agenda kontroversial. Namun, ketidakpuasan ekonomi rumah tangga membatasi ruang gerak eksekutif. Tekanan daya beli yang berkelanjutan berpotensi memperkuat resistensi di parlemen. Akibatnya, kebijakan anggaran ekspansif dan kenaikan batas utang menjadi lebih berisiko secara politik. Tekanan biaya hidup menjadi faktor utama yang mendorong memburuknya evaluasi publik terhadap presiden. Survei SMRC menunjukkan bahwa 30,0% responden menilai kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai persoalan nasional yang paling mendesak. Isu tersebut menempati peringkat tertinggi, melampaui pemberantasan korupsi (26,8%) dan pengurangan kemiskinan (14,7%).
Kondisi Memburuk
Dalam penilaian terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga selama satu tahun terakhir, sebanyak 50,6% responden menyatakan kondisi memburuk, sedangkan hanya 19,7% yang menilai terjadi perbaikan. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi terbukti berpengaruh langsung terhadap evaluasi publik atas kinerja pemerintah. Analisis tabulasi silang bivariat SMRC menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo mencapai 87% di kalangan responden yang menilai kondisi perekonomian nasional secara positif. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang memandang kondisi ekonomi berada dalam keadaan buruk, yang mencakup 50,8% responden, tingkat kepuasan terhadap presiden merosot tajam hingga 23%. Meskipun demikian, temuan PPI mengindikasikan bahwa pemerintah masih menikmati dukungan institusional yang relatif kuat melalui berbagai instrumen redistribusi kesejahteraan.
Berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan PPI, program bantuan sosial (bansos) langsung memperoleh tingkat apresiasi publik tertinggi, disusul oleh program Sekolah Rakyat serta kebijakan subsidi biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Divergensi temuan kedua lembaga survei tersebut terutama tercermin pada penilaian publik terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi ciri utama pemerintahan Prabowo, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meskipun PPI menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan terpopuler ketiga di tingkat nasional, temuan SMRC memberikan penilaian yang jauh lebih kritis terhadap implementasinya. Kendati tingkat pengenalan publik terhadap program tersebut mencapai 95,7%, SMRC menemukan bahwa 61,3% responden yang mengetahui MBG menyatakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaannya.
Kualitas Makanan
Ketidakpuasan tersebut terutama dipicu oleh persoalan kualitas makanan serta kendala distribusi yang kerap terjadi. Temuan serupa juga muncul pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), di mana 71,0% responden yang mengenal program tersebut menyatakan keraguan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap kelayakan model bisnisnya. Temuan SMRC mengungkap fenomena yang kontradiktif. Alih-alih meningkatkan dukungan publik, tingkat pengetahuan terhadap program-program unggulan pemerintah justru berkorelasi dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap presiden. Responden yang tidak mengenal program-program tersebut mencatat tingkat kepuasan di atas 49%, sedangkan mereka yang mengetahuinya hanya menunjukkan tingkat kepuasan sekitar 40%. Perbedaan hasil jajak pendapat tersebut juga terjadi di tengah perubahan lanskap tata kelola industri survei di Indonesia.
SMRC tetap menjadi bagian dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), sedangkan PPI memutuskan keluar dari asosiasi tersebut pada akhir 2024 setelah terjadi perbedaan pandangan terkait kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta. Sejak saat itu, PPI memilih beroperasi di luar mekanisme penelaahan sejawat (peer review) yang diterapkan oleh Persepi. Menjelang penyusunan tahun fiskal 2027, pemerintah mengambil langkah proaktif untuk memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga melalui paket stimulus kuartal IV senilai sekitar Rp31 triliun. Paket tersebut mencakup distribusi beras skala besar, pemberian subsidi upah secara sekaligus (lump-sum), serta relaksasi sementara pajak properti. Efektivitas stimulus ini dalam mengurangi kesenjangan antara tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program sosial dan tekanan biaya hidup yang masih membebani akan menjadi faktor penting yang menentukan arah persepsi publik pada paruh kedua pemerintahan Prabowo.
