Pemerintah berencana menggratiskan pendidikan negeri dari TK hingga perguruan tinggi. Namun analis menilai beban anggaran yang semakin besar dapat menghambat realisasi kebijakan itu. Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri pekan lalu untuk membahas percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pernyataan itu pada 23 September. Teddy menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari prasekolah hingga SMA/SMK. Kebijakan itu mencakup sekitar 164.000 sekolah negeri di seluruh Indonesia. Ia menyatakan pemerintah menargetkan penyelesaian rencana penghapusan biaya di perguruan tinggi negeri dalam dua hingga empat minggu. Langkah itu mencakup penghapusan biaya kuliah per semester dan biaya pendaftaran awal. Langkah itu menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Pemerintah juga menjamin setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang masyarakat perlukan. Dalam pidato pada 18 September, Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan penggratisan seluruh sekolah negeri, termasuk perguruan tinggi.
Prabowo menyatakan pemerintah akan mengambil sumber dana dari uang negara yang pernah orang korupsi dan curi. Pemerintah mengambil langkah itu jika ada pihak yang mempertanyakan asal dana tersebut. Pejabat memperkirakan pemerintah perlu mengalokasikan hingga Rp320 triliun per tahun untuk mewujudkan pendidikan gratis. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp93,7 triliun untuk menghapus biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pada 21 September semua sekolah negeri dari TK sampai SMA bebas biaya. Program seperti Program Indonesia Pintar membantu siswa dan keluarga kurang mampu menanggung biaya pendidikan. Pemerintah mensubsidi biaya operasional sekolah negeri, tetapi orang tua tetap menanggung pengeluaran tambahan seperti buku, seragam, dan sumbangan sukarela. Mereka juga membayar biaya lain yang komite sekolah masing-masing tetapkan. Para ahli pendidikan menilai program terbaru Prabowo dapat membuat pendidikan tinggi lebih realistis bagi banyak pelajar. Namun mereka meragukan kelayakan finansial usulan tersebut.
Kebijakan Menarik
Totok Soefijanto, Rektor EMTEK Digital Media Institute, menilai kebijakan ini menarik dan bersifat populis, namun ia meragukan kemampuan pelaksanaannya karena sumber anggarannya belum pasti; klaim presiden bahwa dana akan berasal dari para koruptor terlalu abstrak dan kurang jelas. Meskipun pemerintah mengalokasikan 20% anggaran negara—Rp769,09 triliun—untuk sektor pendidikan tahun ini, Totok menyatakan pemerintah tidak mengarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Totok menyatakan pemerintah lebih banyak memakai anggaran pendidikan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan PNS daripada untuk kebutuhan utama pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, fasilitas sekolah, kualitas proses belajar, dan peningkatan pembelajaran.
Doni Koesoema, pendidik dari Indonesian Platform for Teacher Networking, menyebutkan berbagai kementerian mengelola anggaran pendidikan saat ini dan mengalokasikan sebagian besar untuk program makan bergizi gratis. Empat lembaga membagi anggaran pendidikan, dan Badan Gizi Nasional menerima porsi terbesar—29%—untuk mendanai program makan bergizi gratis, program andalan Prabowo. Doni memperhitungkan pemerintah membutuhkan dana tahunan sekitar Rp850 triliun untuk membiayai pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Itje Chodidjah, pakar pendidikan independen, menyarankan agar pemerintah mengarahkan anggaran yang terbatas untuk memberdayakan para pendidik demi meningkatkan kualitas pembelajaran.
Tanpa Perencanaan
Itje mengatakan bahwa pendidikan gratis tidak selalu menguntungkan jika kebijakan ini diterapkan tanpa perencanaan matang; sekolah bisa diberi gratis bagi anak yang benar-benar membutuhkan, tetapi pendidikan tanpa kualitas menjadi sia-sia. Dia menegaskan bahwa ketidakcukupan kesejahteraan bagi guru akan menghalangi perbaikan kualitas siswa, walau akses ke sekolah gratis tersedia. Totok juga menyinggung biaya pendidikan lain, seperti ongkos transportasi dan seragam, yang menjadi beban bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Totok mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi banyak rintangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; masalahnya bukan hanya biaya kuliah, tetapi juga banyak keluarga yang mengandalkan anak untuk bekerja daripada bersekolah.
Ia memberi contoh seorang mahasiswanya dari Nusa Tenggara Timur yang sebenarnya sudah menerima beasiswa universitas, namun terpaksa menghentikan studinya untuk membantu perekonomian keluarga. Doni menyatakan bahwa meskipun penyediaan sekolah gratis di semua jenjang patut diapresiasi, kebijakan ini harus disertai tindakan afirmatif yang tepat sasaran; tanpa langkah tersebut, penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri cenderung menguntungkan mahasiswa dari kalangan menengah dan atas yang memiliki sumber daya untuk lolos seleksi masuk. Doni mengatakan pendidikan gratis harus berlandaskan meritokrasi, tetapi juga perlu disertai kebijakan afirmatif untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang menghadapi hambatan di daerah terpencil; tanpa ini, mereka tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
