ngadmin

Pindad Luncurkan Alat Berat Baru, Risiko Penyalahgunaan

Perusahaan alat pertahanan milik negara, PT Pindad, meluncurkan backhoe pertamanya bernama Pindad Escava 200 pada Kamis, 10 September. Peluncuran ini menandai tonggak penting bagi perusahaan yang memasuki sektor alat berat. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono menghadiri acara tersebut. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta sejumlah pejabat Kementerian BUMN juga hadir….

Baca Selengkapnya

Kerja Sama Selatan-Selatan: Retorika Lama di Balik Aksi Minim

Pada pertengahan 2014, Joko Widodo terpilih sebagai presiden dengan dukungan PDI-P yang mengusung nasionalisme Soekarno. Melalui Nawacita, sembilan prioritas pembangunan, Presiden Jokowi menekankan penguatan kerja sama Selatan-Selatan. Pemerintah menempatkan penguatan itu dalam Program Keamanan, Perlindungan Warga Negara, dan Hubungan Luar Negeri. Agenda itu mendorong pemerintah memajukan dan memperbarui kebijakan serta program kerja sama pembangunan. Namun…

Baca Selengkapnya

Pengabaian Negara: Hak Tanah Adat Terancam di Indonesia

Hingga 2012, Indonesia belum mengakui secara resmi eksistensi masyarakat adatnya. Undang-Undang Kehutanan 1999 memberi ruang bagi pemerintah untuk mengubah status hutan adat menjadi hutan negara. Setelah mengambil alih yurisdiksi, pemerintah dapat mengalihkan hutan ini menjadi konsesi swasta. Pemerintah telah memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk sekitar 30% wilayah Indonesia, dan banyak konsesi itu tumpang tindih…

Baca Selengkapnya

Retorika Anti-Asing Jokowi Berbahaya

Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahnya kerap melontarkan retorika anti-asing sejak tahun pertama masa jabatan. Nada serupa muncul sejak Pilpres 2014, ketika kedua kubu saling mengklaim lebih mewakili identitas nasional atau Islam. Untuk menegaskan nasionalisme, Jokowi dan pejabat sering menyatakan pihak asing berusaha mencampuri urusan dalam negeri. Kadang pernyataan itu menargetkan kelompok tertentu, seperti wartawan…

Baca Selengkapnya

Kesenjangan Infrastruktur Memperparah Ketidakadilan Nasional

Sejumlah analis dan pembuat kebijakan menilai pembangunan infrastruktur pemerintah penting untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Efek pengganda proyek mendorong sektor semen dan properti serta meningkatkan permintaan bahan bangunan. Selain itu, proyek ini juga menciptakan lapangan kerja dan menyokong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada kuartal II 2015, pertumbuhan PDB melambat menjadi 4,67% (y/y), terendah dalam enam tahun. Birokrasi…

Baca Selengkapnya

Kontroversi Penambahan Su-35: Perburuk Ketegangan Regional

Kementerian Pertahanan mengumumkan rencana membeli satu skuadron Sukhoi Su-35 dari Rusia untuk mengganti F-5E Tiger II. Kontrak bernilai $1 miliar, dan jika Indonesia menyepakati dalam sebulan, Su-35 segera memperkuat armada Flanker. Armada tersebut saat ini terdiri atas 11 unit Su-30MKK/MK2 dan 5 unit Su-27. Rusia menawarkan fasilitas pinjaman sebesar $3 miliar kepada Indonesia sebagai insentif…

Baca Selengkapnya

Kereta Peluru Tak Jadi Dibangun, Proyek Infrastruktur Terhambat

Pemerintah membatalkan proyek kereta cepat senilai $6 miliar karena menilai proyek itu tidak menguntungkan secara komersial. Kini pemerintah meminta China dan Jepang mengajukan proposal alternatif. Keputusan itu bertujuan menghemat anggaran dan mencari opsi yang lebih layak. Pemerintah kini menginginkan kereta berkecepatan sekitar 200 km per jam. Kereta itu akan melayani rute antara Jakarta dan Bandung….

Baca Selengkapnya

Temuan Leiden soal Kekerasan Belanda

Penelitian terkini mengungkap bahwa militer Belanda terlibat dalam tindakan kekerasan yang terstruktur dan ekstrem terhadap masyarakat Indonesia. Dalam bukunya berjudul Soldaat in Indonesie (Prajurit di Indonesia), sejarawan Gert Oostindie menyajikan analisis mendalam. Penerbit menjadwalkan buku itu terbit akhir Oktober 2015. Oostindie mencapai kesimpulan serupa meskipun memakai sumber berbeda. Ia memaparkan temuan-temuan baru serta menguraikan faktor-faktor…

Baca Selengkapnya

Indonesia Janji Kurangi Emisi 29% 2030, Aksi Nyata Masih Minim

Pemerintah berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rabu. Namun ia tidak menjelaskan rinci langkah pelaksanaannya. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas dan produsen minyak sawit terbesar dunia. Pengamat memperkirakan Indonesia akan memainkan peran penting pada konferensi iklim PBB di Paris akhir tahun ini. Sebelumnya…

Baca Selengkapnya

Populasi Orangutan Sarawak Kian Menyusut

Dalam 60 tahun terakhir, populasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) mengalami penurunan lebih dari 50%, terutama akibat deforestasi. Sebagian besar orangutan yang masih bertahan kini hidup di luar kawasan konservasi. Meski demikian, kondisi satu-satunya spesies kera besar di Pulau Kalimantan tersebut berpeluang membaik di salah satu wilayah habitatnya. Melalui video bulan lalu, Ketua Menteri Sarawak Adenan…

Baca Selengkapnya