Sejumlah analis dan pembuat kebijakan menilai pembangunan infrastruktur pemerintah penting untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Efek pengganda proyek mendorong sektor semen dan properti serta meningkatkan permintaan bahan bangunan. Selain itu, proyek ini juga menciptakan lapangan kerja dan menyokong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada kuartal II 2015, pertumbuhan PDB melambat menjadi 4,67% (y/y), terendah dalam enam tahun.
Birokrasi berbelit, masalah pengadaan lahan, hambatan pengadaan, perencanaan buruk, dan lemahnya koordinasi pusat-daerah menghambat pelaksanaan. Akibatnya pemerintah hanya merealisasikan 11% anggaran infrastruktur dalam tujuh bulan pertama 2015. Kinerja ini merugikan perekonomian karena infrastruktur kurang memadai meningkatkan biaya logistik. Biaya logistik tinggi menurunkan daya saing, mendorong inflasi, dan membatasi akses layanan kesehatan.
Meski begitu, sedikit harapan muncul karena sejak Mei tahun ini pemerintah meresmikan lebih banyak proyek infrastruktur. Namun, proyek semacam ini tidak bisa rampung dalam hitungan minggu, sehingga dampaknya baru akan mulai terasa paling cepat tahun depan.
Keterbatasan Pembiayaan
Salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan pembiayaan. Bappenas menyatakan kebutuhan dana mencapai Rp5,5 kuadriliun untuk periode 2015–2019, sehingga anggaran negara saja tidak cukup. Peran swasta menjadi penting. Namun untuk menarik lebih banyak investor diperlukan iklim investasi yang lebih ramah karena proyek infrastruktur mahal dan jangka panjang. Kebijakan pemerintah yang bersifat nasionalistik juga menjadi penghambat utama bagi masuknya investasi asing langsung.
Kepastian sangat penting bagi investor. Kepastian hukum yang lemah menambah ketidakpastian bagi investor. Visi kebijakan jangka pendek juga memperburuk situasi, terlihat dari pembatalan mendadak proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Investor China dan Jepang dilaporkan mengeluarkan jutaan dolar AS untuk studi kelayakan dan persiapan proyek. Pejabat sebelumnya menegaskan kebutuhan proyek dan berencana memilih investor melalui kompetisi. Presiden Joko Widodo tiba-tiba menyatakan proyek 150 km itu tidak layak secara ekonomi. Alasannya banyak stasiun sehingga kereta tidak bisa mencapai kecepatan puncak. Presiden meminta penawaran ulang untuk jalur kecepatan menengah. Belum jelas apakah investor masih berminat mengikuti perubahan tersebut.
Untuk menambah sumber pembiayaan infrastruktur, pemerintah bersedia memberikan jaminan utang BUMN kepada lembaga keuangan internasional, sehingga BUMN bisa mengakses pembiayaan dengan biaya lebih rendah. BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, memiliki kondisi keuangan yang sehat, dan mengerjakan proyek yang disetujui pemerintah dapat mengajukan fasilitas jaminan ini. Untuk proyek infrastruktur, persyaratan pertama dan ketiga dapat dikecualikan melalui peraturan presiden.
Baru-baru ini PricewaterhouseCoopers (PwC) merilis laporan yang menyebut Indonesia berada di jalur untuk mencapai 80% target infrastruktur dalam lima tahun ke depan. PwC memperkirakan pengeluaran infrastruktur gabungan dari sektor publik dan swasta akan naik menjadi $90 miliar pada 2019 dan kemudian melonjak menjadi $138,6 miliar pada 2025.
