Pada pertengahan 2014, Joko Widodo terpilih sebagai presiden dengan dukungan PDI-P yang mengusung nasionalisme Soekarno. Melalui Nawacita, sembilan prioritas pembangunan, Presiden Jokowi menekankan penguatan kerja sama Selatan-Selatan. Pemerintah menempatkan penguatan itu dalam Program Keamanan, Perlindungan Warga Negara, dan Hubungan Luar Negeri. Agenda itu mendorong pemerintah memajukan dan memperbarui kebijakan serta program kerja sama pembangunan. Namun negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan efektif karena kondisi politik dan ekonomi domestik. Keterbatasan model implementasi yang dapat berjalan secara luas turut menghambat keberhasilan program.
Salah satu inisiatif kerja sama Selatan-Selatan Presiden Jokowi adalah peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika. Konferensi berlangsung pada 19–24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. 34 kepala negara menghadiri acara itu, termasuk perwakilan dari China, Jepang, Iran, Malawi, Zimbabwe, dan Yordania. Panitia konferensi menekankan pentingnya membentuk tatanan ekonomi global yang lebih inklusif bagi kekuatan baru. Delegasi konferensi mengkritik pola kerja sama lama yang sistem Bretton Woods wariskan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan dan menghidupkan kembali Semangat Bandung.
Kerja sama Selatan-Selatan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lapangan kerja. Kedua, mempererat solidaritas negara Asia dan Afrika dengan mendorong kerja sama ekonomi lintas wilayah dan konektivitas infrastruktur. Ketiga, mendukung stabilitas nasional dan global dengan menjunjung hak asasi manusia, mendorong kesetaraan gender, serta mempromosikan perdamaian.
Dalam pidato pembuka konferensi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mempererat semangat kolaborasi dan nasionalisme di antara negara-negara Asia dan Afrika. Dia menyoroti perlunya merancang kembali pola kerja sama karena struktur ekonomi Barat menguasai sistem ekonomi global. Ia juga menekankan pentingnya menyegarkan pendekatan agar kerja sama menjadi lebih adil dan inklusif.
Ruang Diskusi
Menelaah narasi kerja sama Selatan-Selatan era Jokowi dan membandingkannya dengan pemikiran Soekarno membuka ruang diskusi menarik. Dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika 1955, Soekarno menekankan kolaborasi antarbangsa dalam semangat keberagaman. Ia juga menyoroti penghormatan terhadap kebebasan, kemerdekaan, dan kesejahteraan bersama. Konferensi bertujuan mengakhiri sistem internasional hierarkis yang mempertahankan relasi timpang bekas koloni dan pusat kekuasaan. Konferensi mengkritik model kerja sama Utara-Selatan yang tidak seimbang. Selain itu, konferensi menuntut pengakuan kebutuhan dan hak setara negara-negara baru merdeka. Soekarno menegaskan kemerdekaan dan penolakan kolonialisme sebagai landasan solidaritas, non-blok, dan non-intervensi. Pandangan itu mendapat dukungan luas dan tercermin dalam Semangat Bandung serta komunike konferensi. Apakah kebijakan luar negeri Jokowi mengimplementasikan semangat anti-kolonialisme Soekarno melalui program kerja sama pembangunan nyata?
Pengamat mengkritik Presiden Soekarno karena mereka menilai ia gagal mewujudkan retorikanya menjadi aksi nyata akibat minimnya tindak lanjut dalam kerja sama Selatan-Selatan. Prioritas kebijakan domestik Jokowi, yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan layanan kesehatan, sangat memengaruhi arah kebijakan luar negerinya. Pemerintah memandang penguatan hubungan dengan China krusial untuk mendukung agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang Soekarno lakukan. Selain itu, pemerintah meningkatkan kolaborasi dengan ASEAN karena ASEAN mempelopori mekanisme berbagi pengetahuan dalam wacana kerja sama pembangunan global, terlihat pada KTT GPEDC 2014. Sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah, pendekatan kerja sama konvensional mungkin sudah tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, terdapat peluang besar untuk mengangkat inisiatif berbagi pengetahuan ke tingkat kerja sama yang lebih maju sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengalaman dan keahlian.
Dinamika Politik
Selain itu, kesempatan untuk memperbarui pola kerja sama dan menghidupkan kembali pesan-pesan lama yang berakar pada semangat nasionalisme dan identitas bangsa perlu dipertimbangkan secara serius dalam lanskap global yang terus berubah serta dalam dinamika politik domestik. Nasionalisme, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membentuk narasi kebangsaan, kerap dipandang sebagai landasan dalam membangun identitas kerja sama Selatan-Selatan yang lebih substansial dibandingkan sekadar retorika. Diperlukan peneguhan kembali komitmen politik dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, tidak hanya dalam diskursus mengenai kerja sama pembangunan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program-program nyata. Narasi kerja sama Selatan-Selatan sebaiknya berkembang melampaui ranah politik semata, dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan memperhatikan secara lebih luas konteks pembangunan global yang relevan dengan isu-isu yang diangkat.
Dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut, yakni retorika Presiden Soekarno dan strategi pragmatis Presiden Jokowi dalam kerja sama pembangunan, pembaruan pesan kerja sama Selatan-Selatan perlu dikaji lebih mendalam. Mengadaptasi gagasan lama ke dalam dinamika global saat ini bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggali lebih banyak peluang dalam memperkuat identitas nasional di ranah internasional, serta membangun keterkaitan yang jelas antara kebijakan pembangunan dan kerja sama global. Fokus utama terletak pada upaya meningkatkan mekanisme kemitraan eksternal melalui praktik berbagi pengetahuan. Pendekatan kerja sama semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menegaskan identitas nasional dalam kerja sama masa depan, sekaligus membuka peluang lebih luas dalam pengembangan kerja sama pembangunan global.
