Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahnya kerap melontarkan retorika anti-asing sejak tahun pertama masa jabatan. Nada serupa muncul sejak Pilpres 2014, ketika kedua kubu saling mengklaim lebih mewakili identitas nasional atau Islam. Untuk menegaskan nasionalisme, Jokowi dan pejabat sering menyatakan pihak asing berusaha mencampuri urusan dalam negeri. Kadang pernyataan itu menargetkan kelompok tertentu, seperti wartawan asing, negara Barat, atau China. Seringkali sasaran adalah musuh asing yang samar dan tak jelas. Misalnya saat membuka Konferensi Asia-Afrika, Jokowi menyerukan reformasi arsitektur keuangan global agar tidak ada dominasi satu kelompok. Saat memberi arahan kepada duta besar, ia mengingatkan agar Indonesia tidak punya banyak teman internasional yang merugikan kepentingan nasional.
Saat menghadapi kecaman internasional atas eksekusi pelaku narkoba, Jokowi dan pejabat menilai protes asing sebagai campur tangan. Menjelang putaran eksekusi kedua, Jokowi menegaskan tidak boleh ada intervensi terhadap hukuman mati. Ia beralasan hukuman mati menyangkut kedaulatan negara. Pernyataan itu mengesampingkan upaya pemerintah untuk menyelamatkan warga Indonesia yang menerina vonis mati di luar negeri. Termasuk mereka yang terlibat kasus narkoba. Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo menyebut peredaran narkoba di kalangan pemuda sebagai perang proksi. Ia menuduh ada dugaan campur tangan asing untuk melemahkan generasi muda. Pernyataan semacam ini bukan hal baru dari militer. Militer sering menunjukkan kecenderungan obsesif dan paranoid terhadap upaya asing memecah belah negara.
Ancaman Asing
Politisi di luar pemerintahan juga kerap menghembuskan isu ancaman asing. Pendiri PAN Amien Rais mengatakan kekuatan global akan mencoba memicu disintegrasi Indonesia dengan mendorong gerakan separatis saat ekonomi melemah. Anggota DPR Golkar Mukhamad Misbakhun mengaitkan jatuhnya nilai tukar rupiah dengan balas dendam pihak asing. Misbakhun tidak merinci entitas asing atau mekanisme yang memicu depresiasi rupiah. Pernyataan itu mirip narasi teori konspirasi yang sering dipakai kelompok Islam garis keras. Melalui pernyataan-pernyataan ini, Jokowi dan pejabat memanfaatkan sentimen publik yang kuat. Sentimen itu berakar dari pengalaman panjang melawan kolonialisme. Survei di 12 kota saat peringatan 70 tahun kemerdekaan menemukan 79,9% responden merasa negara belum bebas dari pengaruh asing. Retorika dan tindakan Jokowi terhadap pihak asing menunjukkan ketidakkonsistenan.
Saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hendak memberlakukan izin baru bagi jurnalis asing, Jokowi membatalkan rencana ini. Beberapa hari sebelum mengkritik tatanan ekonomi global di Konferensi Asia-Afrika, ia justru mengundang investor asing meraup keuntungan besar di Indonesia dan menyatakan kebutuhan negara akan peran asing dalam pembangunan infrastruktur. Baru-baru ini, ia juga memerintahkan pelonggaran pembatasan terhadap masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Belum jelas apakah dua wacana bertolak belakang tentang pihak asing—dipandang sebagai ancaman sekaligus sebagai sumber bantuan ekonomi—dapat eksis berdampingan. Ketegangan memuncak terkait peran China dalam perekonomian; penentang menuduh pemerintah dikendalikan pihak asing dan menggunakan istilah peyoratif aseng untuk menuding etnis China, sehingga slogan ini menyamakan warga negara China dengan warga Indonesia keturunan China. Di media sosial beredar kabar tentang makin banyaknya pekerja asal China di Indonesia, dan serikat pekerja menggelar protes menentang tenaga kerja asing di Jakarta dan Surabaya.
Pekerja Asing
Majalah Tempo, yang biasanya bersikap rasional, pekan lalu mengangkat isu ini dengan judul utama Banjir Pekerja dari Negeri Panda dan menampilkan gambar Jokowi sebagai pekerja kasar asal China di sampul. Ungkapan banjir pekerja terkesan berlebihan karena laporan ini hanya mengungkap satu kasus perekrutan besar tenaga kerja kasar asal China untuk proyek kelistrikan di Bali. Menteri Ketenagakerjaan menanggapi bahwa tenaga kerja asing sebenarnya kurang dari 0,1% dari total angkatan kerja. Meski begitu, kelompok anti-imigran kemungkinan akan memanfaatkan artikel tersebut sebagai bukti bahwa orang asing, khususnya warga China, sedang melakukan semacam kolonisasi kembali terhadap Indonesia. Menyamakan warga negara China dengan warga keturunan China Indonesia melalui istilah asing‑aseng bukan hal baru. Sepanjang sejarah, retorika anti‑asing berulang kali memicu serangan terhadap komunitas China, yang kerap menjadi sasaran paling rentan dan paling dekat. Kerusuhan anti-China di Bandung 1963 bermula dari protes atas kedekatan Presiden Soekarno dengan China.
Insiden Malari 1974, yang awalnya menentang Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, berujung pada kekerasan terhadap komunitas China di Jakarta. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga keturunan China mewarnai kerusuhan saat runtuhnya rezim Soeharto. Ketika massa tak mampu menyerang sasaran politik yang sebenarnya, mereka melampiaskan amarahnya pada warga keturunan China yang lebih rentan. Dalam tulisan tahun 1947, penulis China-Indonesia Tjamboek Berdoeri (Kwee Thiam Tjing) memperkirakan pola berulang di mana komunitas China-Indonesia sering dijadikan kambing hitam akibat sentimen anti-asing. Ia menulis bahwa ketika berbagai kelompok menuduh Belanda hendak kembali menjajah, yang menjadi sasaran justru bukan orang Belanda melainkan orang China yang diserang. Sayangnya, pandangan ini masih terasa relevan sampai sekarang. Retorika anti-asing yang dipakai Jokowi dan sejumlah pemimpin politik lain berpotensi membuat warga China-Indonesia kembali menjadi target kekerasan.
