Pemerintah membatalkan proyek kereta cepat senilai $6 miliar karena menilai proyek itu tidak menguntungkan secara komersial. Kini pemerintah meminta China dan Jepang mengajukan proposal alternatif. Keputusan itu bertujuan menghemat anggaran dan mencari opsi yang lebih layak.
Pemerintah kini menginginkan kereta berkecepatan sekitar 200 km per jam. Kereta itu akan melayani rute antara Jakarta dan Bandung. Menteri Koordinator Rizal Ramli menyampaikan pernyataan itu pada hari Kamis.
Pemerintah memperkirakan proposal baru akan mengurangi biaya sebesar 30–40 persen. Menteri mengatakan permintaan itu akan menunda pengambilan keputusan beberapa minggu. Wawancara itu merupakan wawancara internasional pertamanya sejak ia menjabat bulan lalu.
China dan Jepang bersaing untuk mendapatkan kontrak pembangunan kereta cepat yang Presiden Joko Widodo rencanakan sebagai proyek infrastruktur terbesar pemerintahannya. Presiden, yang mulai menjabat tahun lalu dengan komitmen reformasi perkeretaapian dan pelabuhan, belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Kita tidak memerlukan kereta berkecepatan tinggi, melainkan kereta dengan kecepatan sedang,” ujar Rizal usai bertemu dengan para menteri lainnya. “Persaingan antara Jepang dan China sangat ketat, dan kita perlu memberikan ruang baginya untuk bersaing secara maksimal.”
Pemerintah ingin mengembangkan wilayah yang jalur menuju Bandung lalui. Rizal menilai kereta berkecepatan sedang sekitar 200 km per jam lebih efektif untuk mengembangkan wilayah menuju Bandung. Ia mengatakan kereta itu harus memiliki lebih banyak pemberhentian atau durasi berhenti lebih lama.
Rizal menekankan integrasi jalur dengan proyek kereta ringan yang melintasi pusat kota Bandung. Integrasi ini mencegah penumpang tiba di kota lalu terjebak kemacetan.
Dorongan China
China aktif mempromosikan teknologi kereta ke luar negeri untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonominya. Promosi itu termasuk perjanjian yang ditandatangani Li Keqiang saat mengunjungi negara berkembang. Upaya China menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Jepang. Jepang juga melihat ekspor kereta cepat sebagai peluang ekonomi penting. Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya menghidupkan kembali perekonomian negaranya.
Proposal dari China mencakup pendanaan melalui pinjaman dari pemerintah China serta keterlibatan perusahaan milik negara Indonesia, sementara tawaran dari Jepang mengandalkan pembiayaan dari anggaran nasional Indonesia dan pinjaman berbunga rendah dari Jepang.
Rizal menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin menggunakan dana dari anggaran negara untuk membiayai proyek kereta, agar dapat memusatkan perhatian pada pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa.
Rizal mengatakan, jalur kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibukota dengan kota terbesar kedua, Surabaya, merupakan kemungkinan di masa depan.
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyampaikan kepada wartawan bahwa proyek kereta cepat menuju Bandung dapat ditawarkan kepada pihak swasta melalui skema kerja sama antar perusahaan (business-to-business), tanpa melibatkan jaminan dari pemerintah.
Kereta cepat yang direncanakan akan memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi sekitar 30 menit, jauh lebih singkat dibandingkan waktu tempuh saat ini yang mencapai tiga jam melalui jalur berliku yang melintasi pegunungan dan area persawahan. Kereta tersebut direncanakan akan dipasok oleh CRRC Corp. dari China atau Kawasaki Heavy Industries Ltd. dari Jepang.
Penawar Kedua
Setelah lebih dari lima tahun melakukan studi kelayakan dan upaya lobi tingkat tinggi, Jepang sempat optimis dapat menghadirkan kereta peluru di Indonesia. Namun, harapan tersebut mulai berubah ketika pada bulan April 2015, Indonesia mengumumkan bahwa juga tengah menjajaki kerja sama dengan China terkait proyek tersebut.
Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap investasi dari China dibandingkan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam upaya mencari sumber pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan dukungannya terhadap proposal dari China karena tidak mensyaratkan adanya jaminan pendanaan dari pihak pemerintah Indonesia.
Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada pada titik terendah sejak tahun 2009, Indonesia memperkirakan membutuhkan dana sekitar $450 miliar untuk pembangunan jalan, rel kereta, pelabuhan dan pembangkit listrik. Namun, anggaran negara hanya mampu menutupi sekitar 30% dari total kebutuhan tersebut.
