Serangan udara oleh jet tempur Saudi terhadap posisi kelompok Houthi di Yaman terus berlangsung. Meski pemerintah Saudi telah mengimbau warga sipil untuk mengungsi dari area konflik, jumlah korban dari kalangan sipil tetap bertambah. Hingga pertengahan bulan Mei 2015, tercatat sedikitnya 1.527 orang meninggal dunia, dengan 646 di antaranya merupakan warga sipil.
Pada 20 Mei 2015 pemerintah menenggelamkan kapal China yang tertangkap menangkap ikan ilegal di perairan Laut China Selatan. Tindakan itu merupakan langkah awal setelah Presiden Joko Widodo berkomitmen memerangi penangkapan ikan ilegal sejak menjabat.
Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan menyediakan tempat perlindungan bagi 7.000 pengungsi dan migran terdampar di laut. Pihak berwenang menilai kapal-kapal itu tidak layak, sehingga pengungsi membutuhkan evakuasi dan perawatan segera. Kedua negara menegaskan bahwa bantuan bersifat sementara dan jumlah penerima tidak akan melebihi angka tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat desakan kepada negara-negara Asia Tenggara yang enggan mengevakuasi pengungsi dan migran terjebak di laut. Desakan itu muncul menyusul operasi penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia.
Militer menyatakan pada hari Senin bahwa Angkatan Laut menggagalkan upaya masuk kapal migran ke perairan nasional akhir pekan. Tindakan itu menyusul kedatangan ratusan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Pihak berwenang meningkatkan patroli di kawasan tersebut.
Pemerintah menghadapi kecaman internasional setelah melakukan eksekusi massal terhadap terpidana pengedar narkoba bulan lalu, dengan sebagian besar korban warga asing.
Seorang perwakilan militer menyampaikan kabar ini pada hari Jumat. Kapal penangkap ikan bersama satuan polisi air menyelamatkan hampir 800 migran dari kapal tenggelam. Peristiwa itu terjadi di tengah krisis migran yang terus berlangsung di Asia Tenggara.
Para nelayan menyelamatkan sekitar 800 migran dari Myanmar dan Bangladesh di perairan Indonesia pada Jumat. Para migran dalam kondisi putus asa setelah kapal mereka nyaris tenggelam. Peristiwa ini terjadi di tengah memburuknya krisis pengungsi yang menggunakan perahu di kawasan Asia Tenggara.
Para aktivis hak asasi manusia menyerukan pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan yang mewajibkan calon prajurit perempuan menjalani tes keperawanan. Mereka menilai kebijakan itu tidak pantas dan melanggar hak individu.
Human Rights Watch mengatakan dokter militer dari berbagai negara di Indonesia harus mendorong Presiden Joko Widodo menghapus tes keperawanan. Komite Kedokteran Militer Internasional, organisasi antar-pemerintah bermarkas di Belgia, menggelar konferensi global di Bali 17–22 Mei 2015.