Analisis Lowy Institute “Proteksionisme Perdagangan di Indonesia: Masa-masa Buruk dan Kebijakan yang Buruk” menilai arah kebijakan ekonomi. Kesimpulannya, arah kebijakan saat ini bertentangan dengan Hukum Sadli. Alih-alih masa krisis mendorong reformasi yang konstruktif, masa-masa stabil justru melahirkan kebijakan populis yang cenderung pasif dan tidak produktif.
Arianto Patunru dan Sjamsu Rahardja menulis kajian terbaru Lowy Institute. Judulnya: “Proteksionisme Perdagangan di Indonesia: Masa-masa Buruk dan Kebijakan Buruk”. Kajian itu mengangkat konsep Hukum Sadli. Nama Hukum Sadli berasal dari Mohammad Sadli, teknokrat pada awal Orde Baru.
Petugas penyelamat menemukan bagian tubuh 54 korban kecelakaan pesawat Trigana Air di Papua pada hari Minggu.
Otoritas penerbangan menemukan puing-puing pesawat yang membawa 54 penumpang di wilayah terpencil Papua Barat.
Setelah menyelesaikan kunjungan resmi ke China, Presiden Recep Tayyip Erdogan melanjutkan lawatannya ke Indonesia. Ia didampingi Menteri Luar Negeri Çavuşoğlu selama kunjungan itu untuk membahas isu hubungan bilateral politik dan ekonomi. Mereka juga membahas dinamika regional dan isu global yang memengaruhi kerja sama kedua negara.
Carl-Magnus Larsson, Ketua Tim Misi IRRS IAEA, menyatakan sumber daya manusia Indonesia siap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pernyataan itu menegaskan hasil penilaian kesiapan teknis dan pelatihan tenaga kerja.
Polisi menangkap dua pelaku perdagangan paruh rangkong gading di Sumatra pada 12 Juni 2015. Aparat menyita 12 paruh burung dalam operasi itu. Tersangka ZMS dan ALB mengaku memperdagangkan lebih dari 120 paruh selama enam bulan terakhir. Mereka mengendalikan jaringan sekitar 30 pemburu di ekosistem Leuser yang terancam punah. Jaringan itu beroperasi termasuk di area Taman…
Angkatan laut menyita sebuah kapal kargo berpendingin besar yang mengangkut ikan hasil tangkapan dari kerja paksa. Pihak angkatan laut membawa kapal itu ke daratan pada hari Kamis setelah Associated Press memberi tahu otoritas.
Pemerintah pada Rabu menyetujui izin restorasi ekosistem untuk lebih dari 44.000 hektare hutan dataran rendah Sumatra. Kawasan itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan penting untuk melindungi keanekaragaman satwa serta hutan terancam.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan operasi penenggelaman kapal asing terbesar dalam sejarah.