Analisis Lowy Institute “Proteksionisme Perdagangan di Indonesia: Masa-masa Buruk dan Kebijakan yang Buruk” menilai arah kebijakan ekonomi. Kesimpulannya, arah kebijakan saat ini bertentangan dengan Hukum Sadli. Alih-alih masa krisis mendorong reformasi yang konstruktif, masa-masa stabil justru melahirkan kebijakan populis yang cenderung pasif dan tidak produktif.
Mohamad Sadli, tokoh utama Mafia Berkeley, menyaksikan dinamika ekonomi yang membentuk pandangannya pada era Soeharto. Dalam analisis Lowy, Arianto Patunru dan Sjamsu Rahardja menilai faktor politik melemahkan Hukum Sadli; masa sulit melahirkan kebijakan buruk. Pertanyaannya kini, apakah perombakan kabinet yang terjadi pekan lalu akan mengubah pandangan pesimistis tersebut?
Secara kasat mata, era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) menonjolkan fase mudah Hukum Sadli. Saat ekonomi baik, pemerintah membuat kebijakan lamban dan minim reformasi karena menilai penerapannya terlalu kompleks. Harga komoditas ekspor kuat dan lonjakan ekonomi China membuka peluang pasar besar. Namun, kemakmuran itu hanya memberi sedikit kemajuan dan beberapa kemunduran. Penyebabnya meningkatnya intervensi negara dan proteksionisme industri. Reformasi struktural penting di keuangan, hukum, birokrasi, dan BUMN terabaikan. Fokus pemerintah tersita isu-isu jangka pendek. Sementara itu, masalah infrastruktur semakin memburuk dan mencapai titik kritis.
Namun, iklim kebijakan mengalami perubahan setelah era Soeharto, di mana sistem demokrasi mendorong lahirnya kebijakan populis dan perilaku anggota parlemen yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi membatasi ruang gerak presiden dalam mengambil keputusan. Para akademisi mempertanyakan apakah capaian ekonomi SBY membuktikan Hukum Sadli atau menampakkan tantangan kebijakan yang kian kompleks.
Ujian nyata terhadap validitas hukum ini muncul di tengah masa krisis. Saat pendorong eksternal lenyap, di mana agenda reformasi pemerintah yang mendesak? Bisakah menteri ekonomi mengulangi keberhasilan reformasi menghadapi krisis 1970-an dan 1980-an?
Menyimpang Jauh
Kebijakan ekonomi hari ini menyimpang jauh dari praktik masa lalu. Dahulu, para teknokrat bekerja kompak sebagai satu tim, sementara pemimpin tegas dan konsisten menopang arah kebijakan. Pada masa Soeharto, Widjojo Nitisastro memegang peran sentral di kabinet dan mengarahkan pendekatan ekonomi rasional. Para teknokrat saat itu beraktivitas dalam suasana curiga terhadap liberalisme pasar bebas yang dipandang sebagai peninggalan kolonial. Namun, melalui kecerdikan dan pendekatan argumentatif khas Jawa, berhasil menjaga agar ekonomi tetap terbuka terhadap kompetisi dan investasi asing langsung.
Para teknokrat meyakini stabilitas makro—anggaran seimbang, defisit rendah, moneter terkendali, kurs kompetitif—menjaga ekonomi tetap berjalan baik, meski masalah mikro ada. Meskipun kapitalisme kroni memiliki dampak negatif, sistem tersebut tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% selama 30 tahun.
Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pendekatannya terhadap pengelolaan ekonomi. Soeharto cenderung mengandalkan para teknokrat, terutama saat menghadapi situasi sulit. Sementara itu, Jokowi, yang berlatar belakang sebagai pengusaha, tampaknya meyakini bahwa mengelola ekonomi negara serupa dengan mengelola bisnis berskala besar. Banyak pengusaha sukses menganggap kemampuan bisnisnya mudah pemerintah terapkan pada ekonomi nasional. Namun, ekonomi makro menuntut pendekatan berbeda karena keterkaitan elemennya sangat kompleks.
Pembuat kebijakan memilih langkah reaktif alih-alih pendekatan makro menyeluruh. Mereka biasanya memulai dengan mengatur permintaan-penawaran sektor lewat subsidi dan proteksi. Misalnya, pemerintah membatasi kuota impor untuk melindungi produsen lokal, lalu melonggarkannya saat kelangkaan memicu lonjakan harga konsumen. Perlindungan terhadap satu sektor sering kali berdampak negatif pada sektor lain dan menghambat pertumbuhan serta fleksibilitas ekonomi secara keseluruhan.
Prinsip Lama
Masa jabatan Jokowi sebagai presiden masih belum mencapai satu tahun. Menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, setiap pemerintahan biasanya datang dengan gagasan-gagasan segar, namun pada akhirnya akan kembali pada prinsip-prinsip lama yang telah terbukti efektif. Hal ini mencerminkan bagaimana realitas sering kali menggugurkan idealisme awal. Terdapat banyak kemungkinan menuju kebijakan yang keliru, dan para pemimpin baru kerap menghabiskan waktu berharga untuk menelusuri jalan-jalan tersebut. Beberapa gagasan utama Jokowi, seperti pengembangan infrastruktur dan sektor maritim, sebenarnya cukup menjanjikan jika dijalankan dengan baik. Sayangnya, pemerintah saat ini masih menghadapi kendala berupa lemahnya dukungan birokrasi dan belum solidnya sistem hukum yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut.
Bagaimana dengan jajaran menteri ekonomi yang baru? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kini menjabat, Darmin Nasution, memang memiliki pengalaman kebijakan publik yang lebih luas dibandingkan pendahulunya, berkat peran pentingnya dalam pengawasan sektor keuangan, perpajakan serta sebagai Gubernur BI. Meski begitu, pendekatan intervensionisnya di pasar valuta asing saat menjabat di BI membuatnya dikenal luas, namun juga menuai kritik karena dianggap terlalu fokus pada pengelolaan teknis. Sementara itu, penunjukan Rizal Ramli sebagai koordinator bidang kemaritiman diperkirakan akan membawa dinamika tersendiri dalam rapat kabinet, mengingat gaya komunikasinya yang lugas dan sering kali kontroversial. Sikapnya yang terbuka dalam mengkritik telah membuat beberapa anggota kabinet merasa terganggu, terutama karena ia kerap mencampuri urusan di luar kewenangannya—meskipun pendapatnya kadang tepat.
Sementara itu, ekonomi melambat tetapi masih tumbuh mendekati 5% (dua kali lebih cepat dari Australia). Mungkin pemerintah akan mengalami kesulitan, jauh di bawah potensinya (dan target pertumbuhan 7% Jokowi). Seperti biasa, baik yang optimis maupun yang pesimis akan kecewa karena prediksinya tidak menjadi kenyataan. Satu hal yang jelas, Hukum Sadli tidak lagi berlaku.
