Migran Diselamatkan dari Kekejaman di Laut

Para nelayan menyelamatkan sekitar 800 migran dari Myanmar dan Bangladesh di perairan Indonesia pada Jumat. Para migran dalam kondisi putus asa setelah kapal mereka nyaris tenggelam. Peristiwa ini terjadi di tengah memburuknya krisis pengungsi yang menggunakan perahu di kawasan Asia Tenggara. Human Rights Watch mengkritik keras Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena menolak kapal pengungsi berlabuh….

Baca Selengkapnya

Tes Keperawanan Dua Jari Memalukan dan Diskriminatif

Calon anggota militer perempuan di Indonesia menjalani pemeriksaan khusus sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh kandidat terbaik. Menjelang konferensi kedokteran militer internasional di Indonesia, Human Rights Watch meminta negara peserta mendesak penghentian pemeriksaan diskriminatif tersebut. Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan wajib bagi calon anggota militer perempuan. Mayor…

Baca Selengkapnya

Tes Keperawanan Militer Dinilai Tidak Manusiawi

Human Rights Watch mengatakan dokter militer dari berbagai negara di Indonesia harus mendorong Presiden Joko Widodo menghapus tes keperawanan. Komite Kedokteran Militer Internasional, organisasi antar-pemerintah bermarkas di Belgia, menggelar konferensi global di Bali 17–22 Mei 2015. Militer perlu segera menghentikan praktik tes keperawanan. Tindakan itu bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang melarang…

Baca Selengkapnya

Moratorium Palsu Perusahaan Kehutanan

Asia Pulp & Paper (APP) adalah konglomerat kehutanan Indonesia yang pernah menjadi target utama aktivis lingkungan. Perusahaan itu mendapat kritik karena praktik penebangan yang kontroversial. Kini APP bergabung dengan pihak lain menyerukan moratorium deforestasi yang lebih ketat. Mereka juga meminta kebijakan yang memungkinkan perusahaan berkontribusi pada upaya konservasi. Pada Senin, Aida Greenbury, Direktur Pelaksana Berkelanjutan…

Baca Selengkapnya

Pembebasan Tahanan Papua Picu Kontroversi

Pengamat memperkirakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pembebasan tahanan politik di Papua timur pada Sabtu untuk memperbaiki catatan HAM. Jokowi memberi grasi, dan pihak penjara dekat Jayapura akan membebaskan beberapa pria narapida karena menyerang gudang senjata militer pada 2003. Presiden membuat keputusan itu setelah mengunjungi Papua. Militer dan polisi menjaga wilayah itu dengan ketat. Akses…

Baca Selengkapnya

Hai Fa Gagalkan Operasi Anti-Ilegal

Akhir Desember, petugas menahan MV Hai Fa, kapal berbendera Panama berawak warga China, di perairan timur kepulauan. Petugas menduga kapal itu beroperasi tanpa izin dan sengaja mematikan pemancar sinyal untuk menghindari pengawasan. Petugas membuka palka dan menemukan sekitar 900 ton ikan dan udang, termasuk 66 ton hiu martil. Mereka juga menemukan hiu sirip putih dan…

Baca Selengkapnya

Citra Presiden Joko Widodo Merosot Hanya Enam Bulan Menjabat

Harapan Baru. Sampul majalah Time edisi 16 Oktober 2014 seolah telah menggambarkan semuanya. Tajuk utama optimistis itu berdampingan dengan potret Presiden Joko Widodo berkemeja batik sederhana. Citra tersebut menampilkan Jokowi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia juga dipandang sebagai simbol pembaruan demokrasi Indonesia. Pelantikan Jokowi pada 20 Oktober memutus hubungan dengan masa lalu yang…

Baca Selengkapnya

Kontroversi Pekerja Rumah Tangga Asing

Dalam lawatan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo merasa malu saat menyinggung perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Presiden menyampaikan rencana menghentikan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Pengamat menilai kebijakan itu belum mempertimbangkan dampak luas, terutama hilangnya akses perempuan terhadap peluang kerja legal. Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi…

Baca Selengkapnya

Kontroversi Aksi Dramatis: Penenggelaman Kapal Picu Kritik

Pada Desember 2014, presiden terpilih Joko Widodo berkomitmen memperluas dan meningkatkan kualitas pelabuhan. Ia juga berjanji membenahi sektor perikanan nasional. Jokowi menegaskan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal akan pemerintah sita, bakar, dan tenggelamkan sesuai UU Perikanan 2009. Foto-foto kapal yang pemerintah bakar beredar di internet dan menunjukkan Jokowi menindaklanjuti janjinya dengan tindakan nyata….

Baca Selengkapnya

Krisis Integritas Mengancam Pemerintahan Jokowi

Enam bulan setelah menjabat, Joko Widodo menghadapi krisis serius. Kinerja kabinet yang kurang antusias dan sikap legislatif yang menghalangi menghambat pemerintahannya. Hal itu membuat upaya menghentikan tindakan aparat kepolisian yang terduga korup tampak tidak efektif. Pemerintah juga gagal mencegah pelemahan lembaga antikorupsi nasional. Joko Widodo memenangkan pemilihan dengan komitmen melanjutkan agenda reformasi pasca-Soeharto, terutama memerangi…

Baca Selengkapnya