Calon anggota militer perempuan di Indonesia menjalani pemeriksaan khusus sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh kandidat terbaik. Menjelang konferensi kedokteran militer internasional di Indonesia, Human Rights Watch meminta negara peserta mendesak penghentian pemeriksaan diskriminatif tersebut. Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan wajib bagi calon anggota militer perempuan. Mayor Jenderal Fuad mengatakan tes ini bertujuan memilih kandidat terbaik, baik dari segi kondisi fisik maupun kesehatan mental. Ia menyebutkan dokter bisa mengetahui jika seorang kandidat perempuan kehilangan selaput dara akibat kecelakaan atau penyebab lain. Petugas kemudian meminta perempuan tersebut menjelaskan alasan selaput daranya tidak lagi utuh. “Jika penyebabnya kecelakaan, kami akan mempertimbangkannya; jika bukan, kami tidak dapat menerimanya.” Mayor Jenderal Fuad menyatakan bahwa militer telah menerapkan tes ini sejak ia pertama kali bergabung pada 1977.
Menurutnya, kesiapan mental personel militer penting karena mereka bertanggung jawab membawa senjata demi menjaga kedaulatan Indonesia. “Persoalan tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi.” Namun, Nisha Varia menilai praktik tersebut berbahaya, merendahkan martabat perempuan, dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan keamanan nasional. Berbagai pihak mendesak Presiden Joko Widodo membenahi kebijakan militer, menghapus persyaratan tersebut, dan menghentikan praktiknya di seluruh rumah sakit militer. Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch untuk Indonesia, menjelaskan bahwa dokter melakukan tes dua jari dengan memasukkan jari ke vagina dan anus untuk memeriksa keutuhan selaput dara. Pendekatan yang tidak berdasarkan pada bukti ilmiah ini mengklaim bahwa robekan selaput dara pada posisi antara pukul 11 dan 1 menunjukkan kecelakaan, sedangkan robekan pada posisi pukul 6 sebagai tanda seringnya aktivitas seksual. Pada tahun sebelumnya, WHO menerbitkan pedoman yang menolak pemeriksaan tersebut karena tidak memiliki dukungan bukti ilmiah.
Selaput Dara
Hal ini karena selaput dara dapat mengalami kerusakan akibat berbagai faktor selain hubungan seksual. Tes tersebut menjadi sorotan di Indonesia setelah Human Rights Watch menerbitkan laporan pada November. Laporan ini memuat wawancara dengan sejumlah polisi wanita yang mengaku mengalami trauma akibat tes penetrasi digital tersebut. Pada Desember, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah berupaya menghapus persyaratan tersebut bagi calon pegawai negeri sipil perempuan. Namun, penelitian Human Rights Watch menunjukkan bahwa militer telah menerapkan praktik tersebut selama puluhan tahun dan memperluasnya kepada calon istri perwira. Mayor Jenderal Fuad menyangkal bahwa pihak militer mewajibkan calon pasangan perwira menjalani pemeriksaan tersebut. “Tidak, kami tidak menerapkan hal tersebut karena tidak ada alasan untuk melakukannya,” ujarnya. Kendati demikian, berdasarkan keterangan 11 perempuan kepada Human Rights Watch, tes tersebut diberlakukan sebagai persyaratan bagi seluruh calon anggota militer perempuan serta perempuan yang hendak menikah dengan perwira militer.
Organisasi nonpemerintah internasional ini menyebutkan bahwa para pelamar dan calon pasangan yang tidak berhasil melewati tes tersebut tidak otomatis mendapatkan sanksi. Meski demikian, seluruh perempuan yang diwawancarai menilai pemeriksaan ini sebagai pengalaman yang menyakitkan, memalukan dan menimbulkan trauma. Seorang perempuan yang mengikuti seleksi akademi militer di Bandung pada 2013 mengungkapkan kepada Human Rights Watch bahwa ia terkejut karena pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter laki-laki. “Saya merasa sangat dipermalukan dan berada dalam situasi yang penuh tekanan. Perasaan saya bercampur aduk. Saya berharap pemeriksaan medis ke depan tidak lagi mencakup tes keperawanan karena praktik tersebut melanggar hak perempuan.” Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-41 Komite Internasional Kedokteran Militer yang berlangsung dari 17 hingga 22 Mei. Human Rights Watch mengirim surat kepada komite tersebut dan 16 negara anggotanya, termasuk Australia, agar mereka mendorong militer Indonesia menghentikan seluruh bentuk tes keperawanan.
