Ekonomi

Bonus demografi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat perkembangan sektor pertanian dan industri.

Hanya sedikit orang menikmati keuntungan dari aset finansial dan fisik. Sebagian aset mereka peroleh melalui praktik korupsi. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi kekayaan meningkat. Akibatnya, ketimpangan ekonomi semakin besar di masa depan, menurut Bank Dunia.

Ketimpangan Indonesia meningkat lebih cepat daripada negara Asia Timur, memicu kekhawatiran masyarakat menurut laporan Bank Dunia.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun menekan kemiskinan dan mendorong munculnya kelas menengah.

Bank Pembangunan Asia menyetujui bantuan sebesar $600 juta untuk PLN. ADB mengalokasikan dana itu untuk meningkatkan sistem transmisi listrik di Sumatra secara besar-besaran. Termasuk perbaikan jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur untuk keandalan pasokan.

Di antara sektor-sektor yang paling prospektif, pengembangan properti menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara ini.

Rapat terbatas di Kantor Presiden memberi mandat penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menegakkan hukum impor ilegal. Presiden Joko Widodo menyetujui penguatan sistem TI untuk meningkatkan pengawasan pergerakan barang di pelabuhan. Inisiatif ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah bersama DPR akan segera membahas RUU Amnesti Pajak. RUU ini melindungi secara hukum para pengembali dana dari luar negeri yang memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. DJP mencatat bahwa pada 1 Januari–5 Oktober 2015, pemerintah mengumpulkan Rp686 triliun atau sekitar 53% dari target 2015.

Tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Enam negara pendiri menandatangani AFTA dan menggelar KTT ASEAN di Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand termasuk negara pendiri tersebut.

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket reformasi menyeluruh untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Paket ini merangsang permintaan melalui deregulasi dan bantuan langsung. Selain itu, paket juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi UKM. Paket juga menargetkan komunitas perkotaan dan pedesaan. Reformasi ini mulai berlaku pada Selasa, 15 September 2015.