dua sasaran besar pemerintah

Risiko Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Keberagaman Lahan

Pemerintah menetapkan dua sasaran besar, yakni peningkatan pendapatan dan penurunan emisi. Pemerintah menetapkan target pendapatan 2015 naik 21% daripada 2014, serta menargetkan pengurangan emisi 29% pada 2030. Kedua target tersebut mendorong pemanfaatan lahan produktif sebagai prioritas utama untuk meningkatkan pendapatan domestik sekaligus menekan emisi dan deforestasi.

Baca Selengkapnya

Defisit Ekonomi Mengancam Kinerja Pemerintahan Jokowi

Batas defisit anggaran dalam undang-undang telah menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo dan berpotensi membuat pelaksanaan agendanya bergantung pada dukungan parlemen yang tidak berada di bawah kendalinya. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang menyentuh titik terendah dalam enam tahun, nilai tukar yang mendekati level terlemah sejak krisis finansial Asia serta tuntutan investor akan reformasi lanjutan,…

Baca Selengkapnya

SCORE Indonesia Gagal Ciptakan Dampak Berkelanjutan

Lima perusahaan peserta program SCORE menerima penghargaan Paramakarya 2015 dari Presiden Joko Widodo dalam upacara di Istana Kepresidenan. Perusahaan pemenang adalah UD Kreasi Lutvi (Sumatra Utara) dan UD Pelangi Indonesia (Jawa Timur). Mereka termasuk PT Mega Global Food Industry (Jawa Timur), PT Lambang Jaya (Lampung), dan CV Batik 16 Semarang (Jawa Tengah). Dalam pidatonya, Presiden…

Baca Selengkapnya

Integrasi Ekonomi Asia Tenggara Terancam oleh Tantangan Besar

13 tahun setelah gagasan itu muncul, para pemimpin Asia Tenggara resmi membentuk komunitas ekonomi terpadu pada hari Minggu. Wilayah ini memiliki penduduk lebih padat dan lebih beragam daripada Uni Eropa maupun Amerika Utara. Negara-negara anggota berharap komunitas baru itu dapat bersaing dengan China dan India. Dalam KTT, para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN menandatangani…

Baca Selengkapnya

Kebijakan Luar Negeri Prioritaskan Ekonomi

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menegaskan prioritas kebijakan luar negeri yang mendahulukan kepentingan nasional secara konsisten. Menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas memang merupakan hal yang lumrah dalam kebijakan luar negeri seorang pemimpin. Namun, yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana Jokowi merumuskan makna dari kepentingan nasional tersebut. Secara ringkas, arah kebijakan telah berubah dari yang…

Baca Selengkapnya

Kendala dan Ketimpangan dalam Sistem Pemungutan Pajak

Pemerintah bersama DPR akan segera membahas RUU Amnesti Pajak. RUU ini melindungi secara hukum para pengembali dana dari luar negeri yang memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. DJP mencatat bahwa pada 1 Januari–5 Oktober 2015, pemerintah mengumpulkan Rp686 triliun atau sekitar 53% dari target 2015. DPR sebelumnya…

Baca Selengkapnya

MEA 2015: Ancaman Bagi Industri Lokal dan Tenaga Kerja?

Tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Enam negara pendiri menandatangani AFTA dan menggelar KTT ASEAN di Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand termasuk negara pendiri tersebut. AFTA bertujuan membentuk pasar tunggal dan pusat produksi global dengan menghapus hambatan tarif serta non-tarif. Tujuannya meningkatkan daya saing di antara negara anggota…

Baca Selengkapnya

Upaya Pertama Jokowi dalam Reformasi Ekonomi Dinilai Gagal

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket reformasi menyeluruh untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Paket ini merangsang permintaan melalui deregulasi dan bantuan langsung. Selain itu, paket juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi UKM. Paket juga menargetkan komunitas perkotaan dan pedesaan. Reformasi ini mulai berlaku pada Selasa, 15 September 2015. Paket ini berskala luas dan meliputi…

Baca Selengkapnya