Ekonomi

Di antara sektor-sektor yang paling prospektif, pengembangan properti menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara ini.

Rapat terbatas di Kantor Presiden memberi mandat penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menegakkan hukum impor ilegal. Presiden Joko Widodo menyetujui penguatan sistem TI untuk meningkatkan pengawasan pergerakan barang di pelabuhan. Inisiatif ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah bersama DPR akan segera membahas RUU Amnesti Pajak. RUU ini melindungi secara hukum para pengembali dana dari luar negeri yang memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. DJP mencatat bahwa pada 1 Januari–5 Oktober 2015, pemerintah mengumpulkan Rp686 triliun atau sekitar 53% dari target 2015.

Tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Enam negara pendiri menandatangani AFTA dan menggelar KTT ASEAN di Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand termasuk negara pendiri tersebut.

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket reformasi menyeluruh untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Paket ini merangsang permintaan melalui deregulasi dan bantuan langsung. Selain itu, paket juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi UKM. Paket juga menargetkan komunitas perkotaan dan pedesaan. Reformasi ini mulai berlaku pada Selasa, 15 September 2015.

Langkah ini bertujuan menstabilkan nilai tukar rupiah. BI merevisi batas maksimal pembelian valuta asing lewat transaksi spot tanpa tujuan ekonomi jelas. Bank Indonesia mengambil langkah ini karena permintaan valas yang tidak terkait aktivitas ekonomi riil masih tinggi. Sebelumnya, BI menetapkan batas itu sebesar $25.000 per bulan untuk setiap nasabah.

Pemerintah berencana segera mengeluarkan serangkaian kebijakan. Tujuannya memperkuat nilai tukar rupiah yang melemah. Kebijakan itu juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saat ini pertumbuhan ekonomi melambat. Laju pertumbuhan adalah yang paling lambat dalam enam tahun terakhir.

Bursa Efek Indonesia menetapkan batas penurunan harian harga saham maksimal 10% untuk meredam gejolak pasar. Langkah itu menyusul anjloknya indeks acuan ke level terendah dalam 20 bulan terakhir.

Sementara Jokowi, para menteri, dan anggota partainya saling menyalahkan, risiko ekonomi justru meningkat. Nilai tukar rupiah sekitar 14.000 per dolar AS, terendah sejak krisis 1997 yang menggulingkan Soeharto dan Orde Baru.

Analisis Lowy Institute “Proteksionisme Perdagangan di Indonesia: Masa-masa Buruk dan Kebijakan yang Buruk” menilai arah kebijakan ekonomi. Kesimpulannya, arah kebijakan saat ini bertentangan dengan Hukum Sadli. Alih-alih masa krisis mendorong reformasi yang konstruktif, masa-masa stabil justru melahirkan kebijakan populis yang cenderung pasif dan tidak produktif.