Janji Bantuan Rupiah Cerminkan Kekhawatiran Ekonomi

Pemerintah berencana segera mengeluarkan serangkaian kebijakan. Tujuannya memperkuat nilai tukar rupiah yang melemah. Kebijakan itu juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saat ini pertumbuhan ekonomi melambat. Laju pertumbuhan adalah yang paling lambat dalam enam tahun terakhir. Pemerintah berharap paket kebijakan ini melengkapi insentif pajak yang diumumkan pada Senin. Kebijakan ini bertujuan mendorong aktivitas di sektor-sektor tertentu….

Baca Selengkapnya

Pasar Tertekan, BEI Bertindak

Bursa Efek Indonesia menetapkan batas penurunan harian harga saham maksimal 10% untuk meredam gejolak pasar. Langkah itu menyusul anjloknya indeks acuan ke level terendah dalam 20 bulan terakhir. Indonesia menjadi negara Asia ketiga yang mengambil langkah luar biasa serupa dengan China untuk menahan gejolak pasar saham. Langkah itu menyusul tekanan global akibat devaluasi mengejutkan mata…

Baca Selengkapnya

Oposisi: Menteri Gagal Beri Dukungan yang Dibutuhkan Jokowi

Sementara Jokowi, para menteri, dan anggota partainya saling menyalahkan, risiko ekonomi justru meningkat. Nilai tukar rupiah sekitar 14.000 per dolar AS, terendah sejak krisis 1997 yang menggulingkan Soeharto dan Orde Baru. Faktor global seperti pelemahan yuan dan penguatan dolar AS turut melemahkan rupiah. Namun kebijakan pemerintahan Joko Widodo menjadi penyebab utama kemerosotan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Krisis Berulang: Mengapa Masa Sulit Tak Selalu Melahirkan Solusi

Analisis Lowy Institute “Proteksionisme Perdagangan di Indonesia: Masa-masa Buruk dan Kebijakan yang Buruk” menilai arah kebijakan ekonomi. Kesimpulannya, arah kebijakan saat ini bertentangan dengan Hukum Sadli. Alih-alih masa krisis mendorong reformasi yang konstruktif, masa-masa stabil justru melahirkan kebijakan populis yang cenderung pasif dan tidak produktif. Mohamad Sadli, tokoh utama Mafia Berkeley, menyaksikan dinamika ekonomi yang…

Baca Selengkapnya

Rancangan APBN 2016: Infrastruktur Prioritas, Rakyat Terabaikan

Pada Jumat (14 Agustus), pemerintah memaparkan rancangan APBN 2016 dalam sidang DPR, yang memuat target makroekonomi dan prioritas belanja publik. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi optimistis pertumbuhan pulih setelah empat tahun melambat, menargetkan PDB 2016 sebesar 5,5%. Para analis memperkirakan pertumbuhan tahun ini sekitar 5,0% karena perlambatan global, harga komoditas rendah, inflasi, dan suku bunga…

Baca Selengkapnya

Proteksionisme dan Ketidakpastian Ekonomi

Sejarah menunjukkan tekanan ekonomi berat sering mendorong pemimpin melakukan reformasi, sehingga masa sulit melahirkan kebijakan positif. Namun, selama setahun terakhir pertumbuhan melambat dan pemerintah justru memperkuat proteksionisme lewat berbagai hambatan non-tarif. Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga barang bagi konsumen di tengah penurunan daya beli, serta menurunkan daya saing dan produktivitas perusahaan. Penguatan rupiah, sentimen anti-asing,…

Baca Selengkapnya

Pelabuhan Terapung Atasi Krisis

Deretan kapal kontainer tampak di cakrawala lepas pantai Jakarta. Truk derek dan pekerja sibuk menggarap proyek besar untuk memperluas jaringan pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah rampung, pemerintah memproyeksikan New Priok menjadi pelabuhan terbesar. Pemerintah juga memasukkan pelabuhan itu sebagai salah satu dari 24 pelabuhan yang pemerintah rancang untuk merevitalisasi konektivitas maritim nasional. Presiden Joko…

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Industri Rokok Ambruk Karena Perlambatan Ekonomi

Orang kini merokok lebih jarang daripada sebelumnya. Akibatnya pemerintah menghadapi dilema: defisit anggaran bisa melebar. Pengangguran meningkat, dan sekitar 10% pendapatan negara bergantung pada pajak tembakau. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus memutuskan apakah akan menaikkan cukai tembakau secara signifikan pada 2016. Langkah itu merupakan kebijakan yang rutin pemerintah ambil selama bertahun-tahun. Asosiasi yang mewakili industri…

Baca Selengkapnya

Pungutan Ekspor Sawit: Beban Baru yang Menghancurkan Petani

Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mulai memberlakukan pungutan ekspor minyak kelapa sawit pada Kamis (16 Juli). Aturan itu menetapkan pungutan sebesar Rp700.000 per metrik ton untuk CPO dan Rp400.000 per metrik ton untuk produk olahan. Eksportir hanya membayar pungutan jika harga acuan CPO berada di bawah Rp10 juta per metrik ton. Dengan demikian pajak…

Baca Selengkapnya

Defisit Akun Berjalan: Tanda Lemahnya Fondasi Ekonomi

Sejak akhir 2011, Indonesia menghadapi defisit neraca berjalan (CAD) yang bersifat struktural. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bagi pembuat kebijakan dan investor asing. Pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan penyesuaian ekonomi beberapa tahun terakhir. Namun defisit tetap relatif stabil sepanjang 2015. Bank Dunia dan Bank Indonesia memperkirakan CAD akan bertahan sedikit di bawah 3% dari PDB…

Baca Selengkapnya