Pada Jumat (14 Agustus), pemerintah memaparkan rancangan APBN 2016 dalam sidang DPR, yang memuat target makroekonomi dan prioritas belanja publik. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi optimistis pertumbuhan pulih setelah empat tahun melambat, menargetkan PDB 2016 sebesar 5,5%. Para analis memperkirakan pertumbuhan tahun ini sekitar 5,0% karena perlambatan global, harga komoditas rendah, inflasi, dan suku bunga tinggi. Jokowi berencana meningkatkan investasi infrastruktur, memperbaiki ekspor, dan meluncurkan kebijakan untuk mengerek daya beli masyarakat. Pemerintah menargetkan belanja Rp2.121 triliun untuk 2016, naik sekitar 7% dari target tahun ini.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp313,5 triliun atau 2,5% PDB untuk pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan mencakup 376 km jalan baru, 110 km rel kereta, dan 11 bandara. Namun penyaluran dana masih terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Masalah pembebasan lahan juga menghambat pelaksanaan proyek. Perencanaan yang buruk dan koordinasi pusat-daerah yang lemah memperlambat realisasi anggaran. Kekurangan SDM berkualitas di daerah menambah kendala pelaksanaan. Pemerintah perlu memfokuskan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut; sebagai ilustrasi, pada tujuh bulan pertama 2015 realisasi hanya 11% dari alokasi.
Inflasi 4,7%
Rancangan APBN 2016 menetapkan target inflasi 4,7% (y/y), sedikit lebih rendah dari target tahun ini sebesar 5%. Kenaikan harga minyak yang mulai pulih, penghapusan subsidi bensin di awal tahun, dan lonjakan harga pangan saat Ramadhan serta Idul Fitri mendorong inflasi mencapai 7,26% (y/y) pada Juli 2015, namun para analis memperkirakan inflasi akan melandai menjelang akhir tahun. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp201 triliun untuk mendukung daya beli melalui subsidi solar, listrik, gas, serta bantuan pangan, pupuk, dan pinjaman usaha kecil.
Pemerintah berharap peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, gula, dan ternak akan memperkuat ketahanan pangan negara ini. Masalah penerimaan pajak sering menjadi sorotan di Indonesia karena rasio pajak terhadap PDB rendah akibat kepatuhan pajak yang lemah, pengawasan yang kurang dan penegakan hukum yang tidak efektif. Dalam rancangan APBN 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak, pungutan dan royalti sebesar Rp1.848 triliun, naik 15% dari target 2015. Untuk mencapai target ini diperlukan reformasi struktural dalam sistem perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan anggaran pemerintah diperkirakan mencapai 2,1% dari PDB, sedikit membaik dibandingkan proyeksi 2,2% tahun ini, sehingga beban pinjaman luar dan dalam negeri bagi pemerintah berkurang.
