ngadmin

Hanya 9 Komunitas, Program Hak Tanah Adat Jokowi Tuai Sorotan

Untuk pertama kalinya, pemerintah pusat memberikan pengakuan atas hak sembilan komunitas adat terhadap hutan yang selama ini menjadi ruang hidupnya. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi perjuangan masyarakat adat di tingkat nasional untuk mengakhiri praktik penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi oleh negara. Meski menjadi langkah penting, perjuangan ini masih jauh dari selesai. Pemerintah pusat mengakui sembilan…

Baca Selengkapnya

Ikan-Ikan Kecil Jadi Sasaran Kejam DJP

Berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tahun lalu, pemerintah menyebut keikutsertaan dalam amnesti pajak bersifat sukarela. Namun, akhir tahun lalu surat DJP mengejutkan wajib pajak. Surat itu mencantumkan daftar aset yang DJP anggap belum wajib pajak laporkan. DJP juga mengingatkan adanya konsekuensi jika wajib pajak tidak mematuhi ketentuan. Menjelang amnesti pajak berakhir pada 31 Maret,…

Baca Selengkapnya

2016 di Hutan Hujan Tropis: Tahun Kerusakan dan Kehilangan

Kebakaran besar di Kongo dan Amazon menjadi sorotan pada 2016. Brasil mengalami lonjakan deforestasi yang signifikan. Indonesia dan Myanmar memulai langkah-langkah reformasi hutan. Peristiwa-peristiwa itu mewarnai kondisi hutan tropis global sepanjang 2016. Berikut rangkuman berita hutan hujan paling penting setahun lalu. Setelah kemajuan transparansi hutan tropis yang pesat pada 2015, laju perkembangan melambat pada 2016….

Baca Selengkapnya

Penebangan Hutan Ilegal Merajalela

Laporan yang terbit pada awal bulan ini menyajikan kajian ilmiah paling menyeluruh tentang praktik penebangan ilegal. Para peneliti mengungkap bahwa sekitar sepertiga kayu tropis dalam perdagangan global berasal dari deforestasi ilegal. Mereka juga menilai lemahnya regulasi dan berkembangnya jaringan kejahatan terorganisir ikut memperluas aktivitas ilegal tersebut. Lebih dari 40 ilmuwan internasional menyusun laporan berjudul Penebangan…

Baca Selengkapnya

Pemerintah Gagal Atasi Pembajakan Maritim

Pada 21 Desember Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyetujui kerja sama strategis dengan Jepang lewat pembentukan Forum Maritim Indonesia-Jepang. Kedua negara sepakat bekerja sama dalam keamanan maritim, ekonomi, infrastruktur kelautan, serta pendidikan dan pelatihan maritim. Luhut mengajak Jepang berperan mengembangkan pasar ikan Natuna Besar dan sektor energi di Natuna Timur. Ia juga berharap Jepang bersedia…

Baca Selengkapnya

Isu Deforestasi Membayangi Perusahaan Sawit Besar di Indonesia

Para pelaku perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia mulai memahami bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan bisnisnya. Ancaman kerugian finansial mendorong empat dari sepuluh perusahaan perkebunan terbesar memperbaiki praktik operasional tahun lalu. Chain Reaction Research mencantumkan temuan itu dalam laporan berjudul 2016 Sustainability Benchmark yang terbit pada 19 Desember. Eagle High Plantations dan…

Baca Selengkapnya

Penemuan Fosil Sempurna Mengancam Lingkungan

Penemuan spesies manusia purba di Indonesia tahun ini mengukuhkan status kepulauan ini sebagai tujuan utama dunia untuk penemuan fosil penting. Para ilmuwan mengatakan bahwa negara ini sangat berpotensi menghasilkan penemuan fosil lain. Pada Juni, tim peneliti internasional mengumumkan bahwa mereka menemukan fosil hominin di Pulau Flores yang merupakan nenek moyang Homo floresiensis. Iwan Kurniawan dari…

Baca Selengkapnya

Kembalikan Indonesia Jadi Agraris: Langkah Mundur

Indonesia dulu menyebut negaranya agraris karena kondisi alamnya mendukung pertanian—tanah subur, iklim tropis dan curah hujan tinggi. Belakangan sebutan itu semakin tidak relevan; tren menunjukkan istilah itu bisa hilang seiring berkurangnya petani. Karena berbagai kendala, menjadi petani kini bukan pilihan yang menguntungkan di Indonesia. Pengusaha besar, lokal dan asing, membeli ribuan hektare, merusak lahan dan…

Baca Selengkapnya

Efektivitas Hak Kelola Hutan Kalteng Dipertanyakan

Presiden Joko Widodo menyerahkan HPHD Harowu, Rangan Hiran, dan Rambang seluas 3.046 hektare pada 20 Desember. Ia juga menyerahkan IUP-HKm di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Komitmen pemerintah menyiapkan kawasan hutan sosial tercantum dalam Rencana Strategis KLHK. Pemerintah menargetkan masyarakat mengelola 12,7 juta hektare melalui berbagai skema. Skema meliputi HKm, Hutan Desa, HTR, Hutan Rakyat,…

Baca Selengkapnya