Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma pada Minggu, 14 Februari. Mereka menuju California, Amerika Serikat, menggunakan pesawat kepresidenan untuk menjalankan agenda kerja.
Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 yang menitikberatkan pada penguatan perlindungan bagi UMKMK serta penyesuaian Daftar Negatif Investasi (DNI).
Meskipun memiliki posisi strategis dan kekuatan ekonomi, berbagai kelemahan internal membatasi Indonesia dalam menunjukkan pengaruhnya di tingkat global maupun regional.
Serangan teroris di Jalan Thamrin bulan lalu mendorong pemerintah mempercepat revisi undang-undang anti terorisme. Dalam acara Indonesia at Melbourne, Bhatara Ibnu Reza menyoroti bahaya pemberian kewenangan lebih besar kepada kepolisian dan BIN. Ia menilai usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga yang berperang bersama ISIS berisiko.
Dua minggu setelah serangan Sarinah, Jakarta Pusat, mulai terungkap identitas pelaku utama. Gambaran lebih jelas muncul mengenai keterlibatan mereka. Peristiwa ini juga menyingkap arti pentingnya bagi perkembangan gerakan jihad di kawasan tersebut.
Korupsi kembali menjadi sorotan setelah Setyo Novanto mundur usai tertangkap memeras PT Freeport Indonesia. Korupsi lokal memicu kebakaran besar yang merugikan negara hingga $30 miliar. Konflik politik membuat upaya pemberantasan korupsi terhenti hampir setahun. Segera, Presiden Joko Widodo harus memilih: menjadikan perang melawan korupsi prioritas utama, atau membiarkannya merusak reputasi pemerintahannya.
Tiga abad silam, kehidupan orang Indonesia dan Belanda saling bersinggungan. Leluhur dari Belanda—sering dalam kondisi sangat sulit—menyeberangi samudra dan menetap di berbagai wilayah asing yang belum mereka kenal. Mereka berlayar ke Amerika, Jepang, China, ke Barat dan Timur, hingga akhirnya menemukan negeri terindah di matanya: Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil membela proyek kereta cepat Jakarta–Bandung pada Jumat. Ia meminta para pengkritik menilai proyek itu dari perspektif kebutuhan masa depan.
Peningkatan jumlah warga asing bekerja di Indonesia akibat Komunitas Ekonomi ASEAN mendorong pemerintah meninjau aturan kepemilikan properti. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang kepemilikan rumah oleh WNA berdomisili di Indonesia. Pemerintah menggantikan ketentuan lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 dengan aturan baru.
Sekretaris Kabinet mengumumkan bahwa KTT Luar Biasa OKI ke-5 akan berlangsung pada 6–7 Maret 2016. Acara ini menghadirkan sekitar 56 pemimpin negara dan kepala pemerintahan setelah rapat terbatas terkait KTT OKI.