Tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Forum ini hanya berpindah ke luar Amerika Serikat setiap tiga tahun sekali. Ribuan peserta dari berbagai negara menghadiri pertemuan tersebut. Christine Lagarde menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan IMF dan Bank Dunia 2018. Ia menilai forum itu memberi peluang besar bagi Indonesia. Melalui forum tersebut, Indonesia dapat menunjukkan kemajuan ekonomi dan sosialnya kepada dunia. Bagaimana peserta pertemuan akan memandang kondisi ekonomi Indonesia? 21 tahun telah berlalu sejak Krisis Asia 1997 yang meninggalkan dampak besar bagi perekonomian nasional, dan sebagian konsekuensinya masih terasa hingga sekarang. Pada tiga dekade sebelum krisis, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 7% per tahun. Setelah krisis, pemerintah menerapkan kebijakan makroekonomi yang lebih hati-hati, sementara pasar internasional tetap memandang Indonesia dengan kewaspadaan, yang tercermin dari pengelompokan Indonesia dalam kategori fragile five pada 2013.
Selain itu, transisi menuju demokrasi pasca-Soeharto dan desentralisasi pemerintahan turut menambah kompleksitas dalam perumusan kebijakan ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%-6% per tahun serta relatif tahan terhadap dampak krisis keuangan global 2008. Walaupun belum menyamai laju pertumbuhan China dan India, capaian tersebut cukup untuk melipatgandakan PDB dalam kurun sekitar 15 tahun dan memunculkan optimisme bahwa Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada pertengahan abad ini. Optimisme yang Lagarde sampaikan memiliki dasar yang kuat. Namun, peserta pertemuan mungkin sulit memahami kondisi Indonesia secara utuh jika hanya berada di Nusa Dua. Kawasan di ujung selatan Bali itu menampilkan tata kota yang rapi. Kerapian tersebut kontras dengan berbagai persoalan perkotaan di banyak daerah Indonesia. Hingga akhir 1960-an, keterbatasan air membuat Semenanjung Bukit hampir tidak memiliki penduduk. Setelah membangun jaringan air, pemerintah mulai mengembangkan kawasan tersebut.
Tinggi Bangunan
Pemerintah membatasi tinggi bangunan agar tidak melebihi pohon kelapa. Pemerintah juga membangun jalan yang lebih lebar serta menyediakan taman tropis dan lapangan golf. Pengelola kawasan menjaga pantainya tetap bersih dari sampah plastik. Pengembang memusatkan seluruh pembangunan kawasan ini pada sektor pariwisata. Selain itu, pos pemeriksaan keamanan di pintu masuk kompleks hotel memberikan rasa aman bagi para wisatawan dan tamu yang berkunjung. Setiap peserta konferensi yang menuju Bali melalui jalan tol bandara di atas laguna bakau akan melihat wajah Indonesia yang berbeda, yaitu wilayah yang masih membutuhkan banyak investasi infrastruktur. Pengunjung yang menuju Ubud, destinasi populer berkat buku dan film Eat, Pray, Love, kini sering menempuh perjalanan hingga dua jam. Sebelumnya, mereka hanya memerlukan sekitar satu jam untuk menempuh rute yang sama. Kemacetan lalu lintas memang menjadi masalah infrastruktur yang paling mudah terlihat oleh wisatawan asing, tetapi banyak dari mereka tidak menyadari persoalan yang lebih serius, yaitu keterbatasan pasokan listrik.
Hotel-hotel di kawasan tersebut secara rutin mengoperasikan generator cadangan agar sistem pendingin udara tetap berfungsi saat terjadi gangguan pasokan. Selain listrik, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih. Di berbagai daerah, hanya sedikit orang yang berani meminum air langsung dari keran, bahkan bagi mereka yang telah menikmati akses ke jaringan air perpipaan. Pada era pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalokasikan sekitar 4% PDB untuk pembangunan infrastruktur. Krisis ekonomi memicu penurunan tajam investasi infrastruktur. Pemerintah kemudian membatalkan berbagai proyek pembangkit listrik berskala besar. Pembatalan tersebut semakin menekan investasi di sektor infrastruktur. Meski pengeluaran infrastruktur sempat kembali meningkat, nilainya saat ini hanya sekitar 2,5% dari PDB. Angka tersebut masih jauh di bawah tingkat yang direkomendasikan dalam laporan terbaru ADB tentang kebutuhan infrastruktur di Asia, yaitu sekitar dua kali lebih besar dari realisasi saat ini. Proyek kelistrikan yang dihentikan saat krisis 1997 mungkin menghadapi persoalan tata kelola.
Pasokan Listrik
Namun, jika proyek tersebut tetap dilanjutkan, pasar kemungkinan akan menyerap seluruh pasokan listrik yang dihasilkan. Kondisi serupa juga terjadi pada proyek kereta perkotaan Jakarta yang sempat tertunda. Bila proyek ini terealisasi lebih awal, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan dan meredakan kemacetan yang kronis. Mari melihatnya dari sudut pandang yang lebih optimistis. Keterbatasan infrastruktur yang masih besar tidak hanya mencerminkan tantangan, tetapi juga membuka peluang investasi yang luas. Di saat banyak negara menghadapi perlambatan pertumbuhan dan lemahnya permintaan, Indonesia justru memiliki banyak kebutuhan pembangunan yang potensial untuk dikembangkan. Walaupun sesekali muncul usulan proyek yang kurang realistis, sebagian besar proyek infrastruktur yang dirancang secara matang di sektor energi, transportasi maupun telekomunikasi memiliki peluang kecil untuk menjadi proyek yang tidak produktif akibat minimnya permintaan. Sebaliknya, setiap peningkatan kapasitas infrastruktur berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.
Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Berbagai langkah telah ditempuh, dan sebagian lainnya masih berjalan, untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik nasional. Namun, Indonesia masih membutuhkan tambahan kapasitas yang jauh lebih besar, terutama karena sektor kelistrikan menyerap lebih dari setengah kebutuhan investasi infrastruktur menurut ADB. Tingkat konsumsi listrik per kapita di Indonesia juga masih sangat rendah, bahkan kurang dari sepersepuluh konsumsi per kapita di Australia. Di sektor transportasi, Jakarta mulai membangun sistem angkutan massal berbasis rel, meskipun pengembangan jaringan yang memadai diperkirakan masih memerlukan waktu yang panjang. Sementara itu, pembangunan jalan tol baru telah membantu mempercepat mobilitas, meski manfaatnya sering berkurang ketika pengguna kembali memasuki jaringan jalan umum yang masih padat. Pendanaan memang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur. ADB memperkirakan sebagian kebutuhan dana dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah, sementara sisanya diharapkan berasal dari sektor swasta.
Skema KPBU
Namun, pendekatan tersebut dinilai terlalu mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pihak swasta sering kali dapat mengalihkan risiko proyek kepada pemerintah. Ketika proyek menghasilkan keuntungan, sektor swasta memperoleh manfaatnya, sedangkan kerugian kerap harus ditanggung negara dan para wajib pajak. Karena itu, Indonesia perlu lebih mengandalkan pembiayaan dari anggaran pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Saat ini, pemerintah membiayai lebih dari separuh proyek infrastruktur, sementara BUMN menyumbang sekitar sepertiga pendanaannya.
Sebaliknya, kontribusi sektor swasta masih terbatas, hanya sekitar sepersepuluh dari total pembiayaan. Oleh sebab itu, asumsi bahwa peran sektor swasta akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat dinilai kurang realistis. Indonesia memiliki tingkat utang pemerintah yang relatif rendah sebagai modal awal. Namun, undang-undang membatasi defisit anggaran pemerintah maksimal 3% dari PDB. Dalam kondisi tersebut, BUMN dipandang sebagai pihak yang paling berpeluang mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan infrastruktur, meskipun isu tata kelola masih menjadi perhatian.
Alternatif Pembiayaan
Berbagai alternatif pembiayaan, seperti skema value capture atau penerapan tarif layanan infrastruktur yang lebih optimal, kerap menjadi bahan diskusi. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut dalam praktik masih tergolong terbatas. Namun, hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur sering kali muncul pada tahap implementasi. Proses pembebasan lahan masih berlangsung lambat dan kerap menghambat pelaksanaan proyek. Selain itu, jumlah proyek yang benar-benar siap dieksekusi juga masih terbatas, meskipun kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut sudah sangat jelas dan mendesak.
Mereka yang keluar dari kawasan hotel Nusa Dua dan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia akan menemukan semangat kewirausahaan yang kuat di berbagai tempat. Kondisi tersebut tampak kontras dengan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia versi Bank Dunia yang berada di posisi ke-91 dari 190 negara. Apabila pemerintah mampu mempercepat pembangunan infrastruktur secara efektif, Indonesia berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga 6-7%, setara dengan laju pertumbuhan China dan India. Peningkatan tersebut akan membawa dampak besar karena pertumbuhan 7% per tahun dapat menggandakan nilai PDB dalam waktu sekitar satu dekade.
