Keputusan pemerintah mengoperasikan kapal induk sendiri memecah pandangan para analis; sebagian menilai langkah ini strategis. Yang lain memperingatkan ini bisa menjadi simbol mahal tanpa manfaat nyata.
Beberapa hari sebelum presiden berangkat ke AS untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian, terjadi perkembangan penting. Presiden AS Donald Trump membentuk dan memimpin dewan itu. Juru bicara militer mengeluarkan pengumuman yang memicu kontroversi.
Rencana pemerintah memulangkan kapal induk pertama pada 2026 terlihat seperti adegan sinematik. Angkatan laut Eropa mempensiunkan kapal perang 180 meter itu sebelumnya, dan pihak berwenang di Asia Tenggara memodifikasi serta menghidupkannya kembali. Fungsinya menjadi landasan pacu terapung sekaligus pos komando.
Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik yang menurunkan tarif impor AS dari 32% menjadi 19%.
Beberapa hari sebelum keberangkatan presiden ke AS untuk pertemuan perdana Dewan Perdamaian, juru bicara militer mengumumkan sesuatu. Donald Trump memprakarsai dan memimpin dewan tersebut sebagai Presiden AS, dan pengumumannya memicu kontroversi.
Perencana anggaran nasional justru menginginkan rutinitas. Mereka mengharapkan proses penganggaran stabil tanpa kejutan, proyeksi pertumbuhan realistis, serta kenaikan belanja dan penerimaan yang dapat pemerintah perkirakan. Anggaran 2026 menandai pergeseran besar dari kebijakan fiskal era Jokowi. Pemerintahan Prabowo Subianto menyusun anggaran ini sepenuhnya; anggaran tersebut mencerminkan prioritas dan keyakinan ekonomi barunya, termasuk investasi besar pada program…
Kebijakan radikal merelokasi penduduk dari taman nasional Sumatra yang terdeforestasi. Langkah ini telah memindahkan ratusan keluarga. Pejabat mempromosikan program kontroversial ini sebagai model bagi kawasan lindung lain di sisa hutan tropis Asia.
Juru bicara militer mengatakan pemerintah menyiapkan 1.000 personel untuk dikerahkan ke Gaza. Pemerintah menjadwalkan pengerahan paling cepat pada April sebagai kontribusi kepada Pasukan Stabilisasi Internasional PBB.
Militer menyatakan pada Minggu bahwa mereka memperkirakan hingga 8.000 personel akan siap pada akhir Juni untuk kemungkinan pengerahan ke Gaza. Misi tersebut bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan menjaga perdamaian serta menjadi komitmen awal terhadap rencana rekonstruksi pasca-perang Presiden Donald Trump.
Aturan bersama atau keselarasan yang dapat terprediksi tidak lagi mengatur dunia. Kondisi global menjadi terfragmentasi, kompetitif, dan semakin penuh ketidakpastian. Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui hal ini dalam Pernyataan Pers Tahunan pada 14 Januari.