Pemerintah menghadapi kecaman internasional setelah melakukan eksekusi massal terhadap terpidana pengedar narkoba bulan lalu, dengan sebagian besar korban warga asing. Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo tegas menolak tekanan dari pemerintah asing. Ia juga memberi pengampunan kepada delapan pelaku narkoba, langkah langka yang memenangkan dukungan pemilih. Hasil jajak pendapat memperlihatkan bahwa dalam enam bulan pertama…
Seorang perwakilan militer menyampaikan kabar ini pada hari Jumat. Kapal penangkap ikan bersama satuan polisi air menyelamatkan hampir 800 migran dari kapal tenggelam. Peristiwa itu terjadi di tengah krisis migran yang terus berlangsung di Asia Tenggara. Juru bicara militer Fuad Basya menyampaikan informasi ini. Pejabat militer meyakini mayoritas migran adalah Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh….
Para nelayan menyelamatkan sekitar 800 migran dari Myanmar dan Bangladesh di perairan Indonesia pada Jumat. Para migran dalam kondisi putus asa setelah kapal mereka nyaris tenggelam. Peristiwa ini terjadi di tengah memburuknya krisis pengungsi yang menggunakan perahu di kawasan Asia Tenggara. Human Rights Watch mengkritik keras Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena menolak kapal pengungsi berlabuh….
Para aktivis hak asasi manusia menyerukan pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan yang mewajibkan calon prajurit perempuan menjalani tes keperawanan. Mereka menilai kebijakan itu tidak pantas dan melanggar hak individu. Human Rights Watch (HRW) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap selaput dara merupakan tindakan yang berisiko dan merendahkan martabat. Beberapa organisasi lain bahkan mengategorikan praktik itu sebagai bentuk penyiksaan….
Human Rights Watch mengatakan dokter militer dari berbagai negara di Indonesia harus mendorong Presiden Joko Widodo menghapus tes keperawanan. Komite Kedokteran Militer Internasional, organisasi antar-pemerintah bermarkas di Belgia, menggelar konferensi global di Bali 17–22 Mei 2015. Militer perlu segera menghentikan praktik tes keperawanan. Tindakan itu bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang melarang…
Saat berkunjung ke Port Moresby pada Selasa, Presiden Joko Widodo mengajak mempererat hubungan dengan Papua Nugini. Ia juga memuji kemajuan ekonomi negara tetangga itu. Jokowi menandatangani dua nota kesepahaman: satu mengenai pengelolaan sumber daya alam dan satu lagi tentang pemberantasan kejahatan transnasional. Presiden menyatakan optimis hubungan bilateral Indonesia dan PNG akan terus membaik, menurut pernyataan…
Sejak Minggu, lebih dari 2.000 orang tiba di Indonesia dan Malaysia dengan perahu. Para pejabat memperkirakan ribuan lainnya akan menyusul. Mereka adalah migran yang berpindah antarnegara untuk mencari pekerjaan. Kedatangan para pengungsi ini terjadi setelah Thailand menggencarkan pemberantasan perdagangan manusia. Pejabat Thailand bertekad menindak kelompok kriminal yang sembunyi-sembunyi memfasilitasi etnis Rohingya dari Myanmar (Burma). Tim…
Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan pembatasan peliputan asing di Papua Barat dan pembebasan sejumlah tahanan politik. Kebijakan ini melonggarkan kontrol pemerintah di wilayah kaya mineral yang lama menghadapi pemberontakan berskala kecil. Sejak menjabat, Jokowi memusatkan perhatian pada Papua Barat dan berjanji mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat berkunjung ke Jayapura, Jokowi mengampuni lima tahanan…
Pengamat memperkirakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pembebasan tahanan politik di Papua timur pada Sabtu untuk memperbaiki catatan HAM. Jokowi memberi grasi, dan pihak penjara dekat Jayapura akan membebaskan beberapa pria narapida karena menyerang gudang senjata militer pada 2003. Presiden membuat keputusan itu setelah mengunjungi Papua. Militer dan polisi menjaga wilayah itu dengan ketat. Akses…
Pada akhir Maret 2015, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru. Peraturan itu melengkapi dan memperjelas UU Mata Uang 2011. Peraturan juga bertujuan memperkuat upaya stabilisasi nilai rupiah. Dengan beberapa pengecualian, Peraturan Nomor 17/3/PBI/2015 mengatur, antara lain, bahwa:
