Peristiwa global, konflik antarnegara dan diplomasi luar negeri
China memakai taktik zona abu-abu di Laut Natuna Utara, menggabungkan aktivitas sipil, penegakan maritim, dan diplomasi. Tujuannya memperluas pengaruh bertahap tanpa memicu konflik terbuka. Pada pertengahan 2017 pemerintah menamai ulang perairan utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Langkah itu menegaskan klaim kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia menyatakan perubahan nama bukan untuk menciptakan sengketa…
Pada 19 Februari 2026, pemerintahan Trump menandatangani perjanjian perdagangan besar dengan pemerintah Indonesia. Perjanjian itu memberi warga Amerika akses pasar yang lebih luas. Kesepakatan membuka peluang signifikan untuk sektor manufaktur, pertanian, dan layanan digital Amerika.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, kebijakan Indonesia menunjukkan kecenderungan pro‑Rusia dan membuka peluang kerja sama bilateral baru. Tanda persahabatan terlihat dari penerimaan BRICS pada 6 Januari 2025, hampir langsung setelah pelantikan. Keanggotaan itu terjadi kurang dari dua bulan pasca pelantikan dan mengikuti pertemuan Prabowo‑Putin. Mereka bertemu pada 31 Juli 2024 saat kunjungan Prabowo ke Rusia….
Pemerintah Italia memulai proses penyerahan kapal induk Garibaldi yang telah nonaktif kepada pemerintah Indonesia. Langkah ini meresmikan rencana sekaligus menandai perluasan kerja sama pertahanan kedua negara. Pemerintah memperkirakan penyerahan yang menunggu persetujuan parlemen akan memperkuat kemampuan angkatan laut dan jejak strategis Italia di Indo-Pasifik.
Beberapa hari sebelum presiden berangkat ke AS untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian, terjadi perkembangan penting. Presiden AS Donald Trump membentuk dan memimpin dewan itu. Juru bicara militer mengeluarkan pengumuman yang memicu kontroversi.
Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik yang menurunkan tarif impor AS dari 32% menjadi 19%.
Juru bicara militer mengatakan pemerintah menyiapkan 1.000 personel untuk dikerahkan ke Gaza. Pemerintah menjadwalkan pengerahan paling cepat pada April sebagai kontribusi kepada Pasukan Stabilisasi Internasional PBB.
Militer menyatakan pada Minggu bahwa mereka memperkirakan hingga 8.000 personel akan siap pada akhir Juni untuk kemungkinan pengerahan ke Gaza. Misi tersebut bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan menjaga perdamaian serta menjadi komitmen awal terhadap rencana rekonstruksi pasca-perang Presiden Donald Trump.
Aturan bersama atau keselarasan yang dapat terprediksi tidak lagi mengatur dunia. Kondisi global menjadi terfragmentasi, kompetitif, dan semakin penuh ketidakpastian. Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui hal ini dalam Pernyataan Pers Tahunan pada 14 Januari.
Pada Sidang Umum PBB September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keterlibatan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB terbesar sepanjang sejarah. Rencana itu menargetkan kontribusi 20.000 personel untuk International Stabilization Force di Gaza. Jumlah ini sekitar tujuh kali lipat dari total pasukan penjaga perdamaian Indonesia saat ini.