Internasional

Pada hari Minggu, Presiden Joko Widodo mengimbau komunitas internasional untuk melindungi migran muslim Rohingya. Ia meminta dukungan dana bagi Rohingya yang pemerintah selamatkan dari Laut Andaman.

Serangan udara oleh jet tempur Saudi terhadap posisi kelompok Houthi di Yaman terus berlangsung. Meski pemerintah Saudi telah mengimbau warga sipil untuk mengungsi dari area konflik, jumlah korban dari kalangan sipil tetap bertambah. Hingga pertengahan bulan Mei 2015, tercatat sedikitnya 1.527 orang meninggal dunia, dengan 646 di antaranya merupakan warga sipil.

Tim Harcourt, pakar perdagangan UNSW, mengingatkan Australia agar tidak mengambil langkah balasan setelah eksekusi Bali Nine. Langkah balasan itu berpotensi merugikan kehidupan masyarakat Indonesia secara luas.

Presiden Sudan Omer Hassan al‑Bashir membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia pada hari Senin. Penyelenggara menjadwalkan kehadirannya pada konferensi Gerakan Non‑Blok.

Pemerintah telah mengevakuasi 1.036 warga dari Yaman hingga saat ini. Kementerian Luar Negeri menyampaikan pernyataan itu pada hari Minggu.

Pada hari Kamis, pesawat Angkatan Laut Indonesia dan Amerika Serikat melaksanakan patroli udara maritim bersama di perairan Natuna. Patroli itu bagian dari Latihan Pengawasan Laut ke-15 untuk memperkuat kapasitas personel angkatan laut kedua negara.

Sejak 1970-an, hubungan erat Indonesia dan Singapura berkembang karena kepercayaan timbal balik antara Soeharto dan Lee Kuan Yew.

Moses Kotane dan Maulvi Cachalia mewakili gerakan pembebasan Afrika Selatan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, April 1955. Pemerintah Afrika Selatan menahan paspor mereka, tetapi di London Krishna Menon dan Pandit Nehru memberi dokumen perjalanan India.

India ikut menggagas Konferensi Asia Afrika pada 18 sampai 24 April 1955 bersama Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan.

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill mendesak pemerintah Indonesia menepati janji SBY. Janji itu terkait pengurangan pasukan di Papua Barat. Ia menekankan pentingnya langkah tersebut demi stabilitas dan hak rakyat Papua.